Connect with us

HEADLINE

Sertifikasi Jadi ‘Senjata’ Pelaku Industri Meyakinkan Calon Pembeli!


Wawancara Khusus Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian


Diterbitkan

pada

Ir E Ratna Utarianingrum, MSi, Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian (Foto Desy)
Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian, Ir E Ratna Utarianingrum, MSi. Foto: desy

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Balai Standardisasi Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banjarbaru terus menginisiasi bangkitnya industri potensial di Kalimantan Selatan. Berbagai upaya dilakukan, termasuk menggelar acara Temu Industri tahun 2022 yang dihadiri 70 peserta dari berbagai sektor, Rabu (20/7/2022), di Hotel Rodhita Banjarbaru.

Kegiatan kali ini mengangkat tema “Penguatan Layanan Jasa Industri Terintegrasi Melalui Banua Industrial Centre (BIC)”. Kiat-kiat apa saja yang dilakukan untuk mendorong bangkitnya sektor ekonomi?.

Berikut wawancara Sekretaris Redaksi Desy Arfianty dengan Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian, Ir E Ratna Utarianingrum MSi yang hadir di sela kegiatan tersebut.

Perlu sebuah standar untuk menjual produk lebih luas hingga keluar negeri. Lalu apa yang perlu dimiliki oleh pelaku industri miliki?



Jadi banyak sekali sebetulnya bagaimana kita menilai bahwa industri itu berdaya saing. Ada sertifikasi-sertifikasi yang perlu dipunyai bahwa mereka menerapkan standar-standar. Ada sertifikasi sistem mutu, misalnya industri tersebut telah menerapkan ISO 9001 kemudian sertifikasi personel, artinya personel yang ada di industri itu sudah tersertifikasi. Sertifikasi personel ini untuk SDM-nya.

 

Ir. E. Ratna Utarianingrum, M.Si Sekretaris BSKJI Kementerian Perindustrian dan Budi Setiawan, S.T., M.M. Plt. Kepala BSPJI Banjarbaru (Foto: Desy)

Ir. E. Ratna Utarianingrum, M.Si Sekretaris BSKJI Kementerian Perindustrian dan Budi Setiawan, S.T., M.M. Plt. Kepala BSPJI Banjarbaru (Foto: Desy)

Baca juga  : Potensi Sektor Pertanian Terus Dikembangkan, UPT BPP Landasan Ulin Raih Penghargaan Tingkat Kalsel 

Artinya sertifikasi dan penerapan standar itu mutlak?

Iya, jadi lembaganya perlu disertifikasi, terstandar. Pekerjanya juga terstandar baru kemudian standar untuk produk sesuai dengan standar-standar tertentu. Sehingga contohnya dia telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) artinya sudah dijamin. Hasil produknya ini tentu saja telah jaminan mutu.

Tetapi di belakang itu ternyata lembaganya sudah tersertifikasi ISO 9001 yang bagus juga. Lihat ke belakangnya lagi produk itu dibuat oleh orang-orang yang kompeten juga.

Apakah dengan penerapan standar secara tidak langsung juga akan mampu meningkatkan daya saing produksi?

Tentunya seperti itu. Jadi hal ini bisa jadi satu kesatuan penerapan standar ini menjadi hal yang harus dilakukan dalam meningkatkan daya saing. Contohnya begini, saya punya produk saya tawarkan. Saya nggak harus ketemu orangnya langsung kan? Saya lampirkan saja sertifikasi produk saya. Itu artinya standar ini sudah bisa dijadikan sebagai alat transaksi.

Apalagi dimasa pandemi ini orang susah untuk bertemu tatap muka. Ya sudah, sertifikasi ini sebagai alat untuk menyakinkan calon pembeli.

Baca juga  : Pemkab Tanbu Ikut Rakornis TMMD, Ini Kata Wakaster

Berarti sertifikasi ini sebagai senjata untuk membangun kepercayaan pelanggan?

Iya. Perusahaan ku sudah tersertifikasi loh, pekerja ku juga tersertifikasi. Sehingga hal ini bisa menimbulkan trust kepada client. Dan ini kedepan pasti akan semakin seperti ini, karena orang semakin sulit untuk mengatur waktu bertemu.

Apakah ini menjadi konsens Kementerian Perindustrian untuk mendorong IKM untuk memiliki standar-standar tersebut?

Tentunya intervensi pusat dalam hal ini kami di Kementerian Perindustrian yang tadi saya sebut goal-nya adalah menaikkan daya saing industri nasional, kami bergerak terus menjadikan industri ini berdaya saing.

Lalu, bagaimana dengan industri menengah dan kecil?

Tidak hanya industri besar, yang bersaing itu industri menengahnya juga. Kami ingin membuat ekosistem dimana ada keterkaitan yang sangat erat, sehingga industri kecilnya mempunyai jaminan pasar yang mungkin menjadi rantai pasar industri besar dan juga bisa saja sebagian pekerjaan  dikerjakan oleh industri yang ada di sini. Misalnya seperti sub kontrak pekerjaan.

Nah, intervensi yang dilakukan pemerintah pusat bisa dengan memberikan mereka fasilitas, contohnya saja beberapa fasilitas yang kemudian bisa digunakan untuk industri.

Baca juga  : Plt Bupati Husairi: Membangkitkan Ekonomi Pelaku UMKM di HSU

Apa saja yang bisa dilakukan oleh BSPJI dalam hal ini?

Di BSPJI ini bisa mengintervensi teknologi sebagai problem solve terhadap teknologi yang ada di industri. Bagaimana kemudian BSPJI bisa menjadi mitra di industri, bagaimana BSPJI bisa mengidentifikasi apa yang terjadi dan kemudian bisa dinaikkan menjadi bahasan program yang harus dilakukan oleh Kementrian.

Hal-hal seperti ini yang akan menjadi sebuah program bagus yang cocok bagi pelaku industri di daerah. Karena mungkinkan kebijakan industri pusat belum tentu cocok misal industri yang ada di Jawa dengan populasi penduduknya banyak, dengan sebaran-sebaran industrinya bermacam-macam akan berbeda dengan industri daerah-daerah diluar Jawa.

Pelaku-pelaku industri di Indonesia, khususnya Kalimantan masih awam mengenai standardisasi. Lalu, apa yang harus dilakukan?

Masyarakat industri saya fikir harus siap berubah. Dengan tantangan yang berubah. Nah, siap berubah dengan tantangan yang berubah ini tidak hanya bisa dikerjakan sendiri, tetapi dengan kolaborasi.

Berarti jaringan dan kemitraan menjadi keharusan?

Tentu. Masyarakat industri harus rajin-rajin cari teman, untuk yang sesuai yang bisa menaikkan industri yang dia lakukan. Hal seperti ini yang harus dilakukan, cari peluang. Apa sih yang sekarang lagi booming di masyarakat? Apa yang masyarakat inginkan dari industri?

Baca juga  : Sidang Praperadilan Mardani Maming, KPK Klaim Pegang Cukup Bukti Penetapan Tersangka

Sebagai konsumen kita tentu ingin dapat barang bagus dong, kita juga ingin jadi konsumen dengan produk yang kekinian, desain yang bagus, kita ingin harganya kompetitif sesuai dengan kantong. Murah tapi tidak murahan, ya kan!

Artinya industri juga harus cepat tanggap terhadap perubahan?

Pelaku industri harus menangkap fenomena yang akan muncul bahkan memiliki kemampuan memprediksi apa yang kira-kira akan jadi booming. Itu yang harus dilakukan jika ingin maju. Pelaku industri di Kalimantan harus jadi cerdas melihat fenomena pasar. Sehingga mampu menciptakan produk berdaya saing. Lalu sensitif terhadap perubahan yang ada.

Apakah tiap-tiap perubahan pasar industri akan terus diakomodir oleh Kementerian ?

Pasti. Kementerian Perindustrian sangat ingin hadir nyata di masyarakat industri dengan berbagai fasilitas yang bisa diberikan.

Terakhir, apa harapan tentang acara yang diselenggarakan oleh BSPJI hari ini?

Tentunya yang pertama mengapresiasi BSPJI Banjarbaru yang sudah menyelenggarakan acara temu industri. Kegiatan ini tentunya bisa mengakrabkan. Orang kalau sudah akrab kan bisa saling menyayangi, saling mencintai. Nah, kita harapkan juga BSPJI semakin dicintai oleh masyarakat industri yang selama ini menjadi pelanggannya, dan juga BSPJI dirasakan kehadirannya di masyarakat industri di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ini.

Baca juga  : Dongkrak PAD, Pemkab Tanbu Usul Tambahan Kewenangan Unit Metrologi Legal

Saya sangat mengapresiasi dan sangat berharap banyak agar kegiatan ini benar-benar menjadi sarana untuk saling berkomunikasi, saling berbagi antara industri dengan pemerintah dalam hal ini Kementrian Perindustrian yang di wakili oleh BSPJI Banjarbaru.

Bantuan Pemerintah Pusat

Kementerian Perindustrian melalui BSPJI memberikan aksi nyata kepada Industri Kecil Menengah (IKM) Byhaf di kabupaten Tanah Laut. Dituturkan oleh Sri Hartati, selaku tenaga pemasaran dari Byhaf, setidaknya dua bantuan berupa mesin diberikan BSPJI Banjarbaru.

Byhaf industri pengolahan serbuk rempah jahe merah, kunyit, temulawak dan VCO mendapatkan bantuan mesin pemeras rempah dan pemeras kelapa.

“Selain bantuan mesin kami juga mendapat pelatihan pembuatan produk nata de coco, sabun VCO jadi kalau dulu air kelapa terbuang begitu saja, sekarang sudah bisa kami oleh menjadi produk yang bisa dijual,” tutur Sri yang juga nyonya kepala dusun di Desa Tirta Jaya, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut.

 

Sri Hartati dengan produk IKM Byhaf dari Kabupten Tanah Laut. Foto : desy

Baca juga : Kunjungan ke UMKM HMCB Desa Hilir Muara, Program CSR SKK Migas-Mubadala Petroleum

Menurut ibu dua anak ini, produknya dijual melalui BUMDes dan reseller serta dijual online. Pendapatan perbulan dari Byhaf bisa mencapai Rp 10 juta hingga Rp 15 juta itu kalau sepi, tapi jika ramai bisa mencapai Rp28 juta.

Lain Byhaf, lain pula cerita Marlina, pemilik usaha makanan “AULIA” ini baru berkenalan dengan BSPJI.

“Kalau dari BSPJI belum dapat bantuan, tapi dari Dinas Perindustrian sudah,” cerita Marlina yang telah memulai usahanya sejak 4 tahun lalu.

Usaha makanan miliknya berupa makanan jadi Pempek, bakso goreng krispi juga makanan kemasan semisal ikan sepat krispi. (Kanalkalimantan.com/desy)

Reporter : desy
Editor : kk


iklan

Komentar

Disarankan Untuk Anda

Paling Banyak Dibaca

-->