BANJARBARU, Sebanyak 126 pejabat lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru dilantik dan diambil sumpah jabatannya, Selasa (31/12). Upacara ini sendiri dipimpin langsung oleh Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani didampingi Wakil Walikota Darmawan Jaya Setiawan.

Bertempat di Aula Gawi Seberataan, upacara ini turut dihadiri  Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru H Said Abdullah, seluruh FORKOPIMDA Kota Banjarbaru, dan pimpinan kepala SKPD se Kota Banjarbaru.

Adapun 126 pejabat yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya, terdiri dari 6 pejabat pimpinan tinggi pratama, 33 pejabat administrator,  92 pejabat pengawas dan 2 pejabat fungsional.

Tentunya, pejabat yang dilantik hari ini sudah melalui pertimbangan yang matang, khususnya bagi pejabat administrator yang promosi ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama. Seluruh dsri  mereka telah melewati tahapan seleksi terbuka yang cukup ketat mulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi bidang, seleksi kompetensi manajerial dan penelusuran rekam jejak, serta persetujuan/ rekomendasi dari komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani dalam mengatakan dari 126 pejabat yang dilantik, yang terdiri dari 6 pejabat pimpinan tinggi pratama, 33 pejabat administrator,  92 pejabat pengawas dan 2 pejabat fungsional.

“Kepada para pejabat fungsional yang dilantik, jabatan fungsional merupakan jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelayanan fungsional dan memiliki karateristik tertentu. ketika seorang ASN memantapkan diri untuk berkarier di jabatan fungsional, berarti telah siap untuk menjadi ASN yang profesional pada bidang masing-masing,” katanya.

Nadjmi menerangkan, dilakukannya upacara pelantikan pada hari ini lantaran adanya pejabat yang pensiun pada tahun 2020 dan saat ini lah waktu yang tepat untuk melaksanakan pelantikan. Pasalnya, bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada tahun 2020 diberikan batas waktu untuk melantik pejabatnya sebelum tanggal 7 Januari.

“Jadi, kita semua mengacu pada aturan karena kami diawasi oleh komisi ASN yang tidak ingin ada intervensi politik didalam ini hasil pelaksanaan ini dilaporkan kemudian dilakukan pelantikan mutasi ini mengisi semua posisi,” katanya.

Dia menerangkan, dalam proses pelantikan ini benar-benar untuk keperluan organisasi. Sampai kemudian setelah dilantik setelah pejabat Walikota definitif tahun depan. Baru boleh melantik pejabat lagi, usai 6 bulan menjabat.

Sampai saat ini, semua Dinas sudah dijabat oleh Kepala Dinas definitif, kecuali Diskominfo dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kadiskominfo. Alasannya, waktu yang mepet sehingga tidak sempat open biding. Alahasil, masih dijabat oleh Plt Kadiskominfo

H Nadjmi Adhani berharap, pelantikan hari ini tidak hanya bersifat seremonial dan hanya mengisi kekosongan jabatan belaka, namun lebih dari itu harus dimaknai sebagai momentum untuk memulai kinerja dan pengabdian yang lebih progresif, lebih profesional, dan lebih inovatif, kepada saudara-saudara yang telah dilantik dan telah mengucapkan sumpah dan janji, saya harapkan agar apa yang saudara ucapkan tadi dapat benar-benar dilaksanakan dan diimplementasikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Kepada saudara-saudara sekalian yang di mutasi ataupun promosi untuk segera menyesuaikan diri pada satuan kerja dan unit kerja masing-masing, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan, sasaran dan waktu yang telah ditentukan, sempurnakan apa yang sudah berjalan dengan baik,” harapnya. (Rico)

BANJARBARU, Bank Kalsel memberikan bantuan CCTV kepada Pemerintah Kota Banjarbaru. Penyerahan bantuan tersebut diserahkan langsung olej Kepala Bank Kalsel Cabang Banjarbaru, Rudi Ansyari kepada Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Banjarbaru, Johan Arifin, di Ruang Tamu Utama Walikota Banjarbaru, Senin (1/7) pagi.

Kepala Bank Kalsel Cabang Banjarbaru, Rudi Ansyari, mengatakan bahwa bantuan CCTV dari Bank Kalsel ke Pemerintah Kota Banjarbaru merupakan salah satu wujud atau bagian kepedulian pihaknya kepada masyarakat.

“Yang mana pengadaan CCTV ini sangat bermanfaat untuk masyarakat luas. Entah itu untuk menjaga keamanan dan kenyamanan ataupun lalu lintas dan lain-lainya,” kata Rudi.

Selain itu, Rudi juga sangat mengapresiasi upaya-upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bahkan pihaknya sangat bangga bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Banjarbaru. “Kedepannya kita akan terus berupaya mendukung program-program dari Pemerintah Kota Banjarbaru yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Banjarbaru,” tandasnya.

Sementara itu, Walikota Banjarbaru, H Nadjmi Adhani, menjelaskan bahwa di Banjarbaru sudah ada 26 titik pantau CCTV yang sudah terpasang. Dirinya mengatakan, hal tersebut dalam rangka mendukung program smart city di Kota Banjarbaru yaitu berupa pengadaan satu titik untuk CCTV pemantau di Kota Banjarbaru.

“Kita bersyukur atas peran serta swasta dalam mendukung program smart city di Kota Banjarbaru seperti Bank Kalsel yang membantu menambah satu titik CCTV pemantau di Kota Banjarbaru, ini merupakan suatu kemajuan dan juga merupakan nilai partisipasi dan dukungan smart city dari berbagai pihak, terutama perbankkan,” ungkapnya.

Ya, Kominfo Kota Banjarbaru memang telah menambah CCTV online untuk dapat memantau kondisi terbaru setiap saat di Kota Banjarbaru. Sebanyak 26 CCTV kini telah terpasang dan dapat diakses masyarakat umum melalui smartphone.

Untuk mengaksesnya, masyarakat dapat mengunjungi laman http://banjarbarukota.go.id/pantau.html  dan gambaran suasana terkini bisa dilihat sesuai dengan lokasi yang ingin dipantau. (Baca : Kominfo Banjarbaru Tambah CCTV Pantau Arus Lalu Lintas Banjarbaru)

Walikota Banjarbaru, berharap akan ada lagi perusahan-perusahan, atau steak holder lainnya yang beraktivitas di Banjarbaru untuk berpartisipasi menambah titik-titik pantau CCTV yang ada di Kota Banjarbaru, sehinga di Banjarbaru ini bisa terpantau dengan baik.  “Dan dari pihak Bank Kalsel memilih memasang titik pantau CCTV di Bundaran Landasan Ulin Bandara,” kata Nadjmi.(rico)

BANJARMASIN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan guna menjaga kepuasan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Era digital saat ini, BPJS Kesehatan mencoba mengimbangi dengan mengimplementasikan pada beragam inovasi, salah satunya yakni digitalisasi rujukan atau yang lebih dikenal dengan rujukan online.

Rujukan online sendiri merupakan sebuah sistem yang diluncurkan untuk memberikan kemudahan kepada peserta dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, juga untuk mempermudah fasilats kesehatan memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta.

“Melalui sistem ini kita dapat melihat secara langsung data Rumah Sakit yang sesuai dengan diagnosa peserta. Mulai dari dokter spesialis dan sub-spesialis yang tersedia, jadwal praktik hingga lokasi Fasilitas Kesehatan dengan jangkauan terdekat dapat terlihat di sistem ini. Dengan demikian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dapat memberikan rujukan yang optimal sesuai kebutuhan peserta,” jelas Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer nancy Agitha saat melaksanakan Spot Check ke Puskesmas Cempaka, Selasa (18/9).

Sejak uji coba tahap 1 yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2018 lalu, hingga sampai dengan uji coba tahap 3 saat ini, tentunya sistem rujukan online ini tidak akan bisa langsung merjalan dengan mulus. Masih ada bagian-bagian yang perlu diperbaiki dan oleh karenanya BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin melakukan spot check ke beberapa FKTP untuk memonitor perkembangan penerapan sistem pada fase uji coba ini.

“Kegiatan ini kami lakukan untuk mengakomodir masukan-masukan yang terjadi di lapangan sebagai perbaikan terhadap pelaksanaan rujukan online. Sehingga diharapkan pada tanggal 1 Oktober 2018 nanti sistem ini dapat diimplementasikan di seluruh Fasilitas Kesehatan dan berjalan tanpa menemui kendala yang berarti,” tambah Nancy.

Nancy juga menjelaskan, maksud sistem rujukan online dalam memberikan kepastian pelayanan kepada peserta yakni bahwa selama ini masih sering dijumpai peserta yang sudah jauh-jauh datang ke Rumah Sakit Rujukan, tidak dapat dilayani karena ada berkas rujukan yang belum lengkap sehingga peserta harus bolak-balik untuk melengkapi berkas rujukan agar dapat dilayani.

“Setelah sistem ini diterapkan diharapkan kendala seperti itu tidak akan ditemui lagi karena semua data peserta akan terakomodir pada sistem yang ditampung melalui aplikasi Primary Care (P Care) untuk FKTP dan Virtual Klaim (V-Klaim) untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL),” pungkasnya. (arief)