Tanpa Jaminan BPJS, TKSK Banjar Tembus Pelosok dengan Tunjungan Rp 200 Ribu Per Bulan

MARTAPURA, 20 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Banjar mengajukan permohonan dibekali BPJS Kesehatan, motor, hingga kenaikan tunjangan. Berbagai fasilitas tersebut, guna menunjang pekerjaan di lapangan.

Muhamad Edwin Faradana, salah satu perwakilan TKSK dari Kecamatan Astambul yang membawahi  20 desa di wilayahnya mengatakan, tugas sehari-hari bagi tenaga kesejahteraan sosial selain memverifikasi data juga membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kartu lainnya yang harus door to door ke pelosok desa. Mereka bekerja demikian, menggunakan fasilitas kendaraan pribadi.

“Kami ini kerjanya ekstra. Setiap hari ke pelosok-pelosok desa tidak jarang kehujanan dan kemalaman. Kalau terjadi kecelakaan kerja biaya perawatan kami harus tanggung sendiri, tentunya ini membebani kami, paling tidak ada BPJS kesehatan buat kami-kami ini,” keluhnya.

Edwin yang mengaku, sudah menjadi relawan sosial selama 10 tahun. Maka ia menilai wajar permintaan itu, mengingat tugas yang harus diemban oleh TKSK dinilai cukup berat. Apalagi, permintaan agar ada kenaikan tunjangan guna menjawab beban pengeluaran di lapangan yang tak seimbang, selama ini belum terealisasi.

“Kami juga mengeluhkah tunjangan, kami ini hanya relawan sosial. Tidak ada gaji, hanya ada tunjangan, itupun hanya Rp 200 ribu perbulannya, kalau bisa tolong dinaikan,” pintanya .

Menanggapi keluhan para TKSK di Kabupaten Banjar, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar H Ahmadi mengatakan, TKSK ini tugasnya memang luarbiasa dan kewenangan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banjar.

Selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan, sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. “Jadi diluar tanggungjawab yang harus dilaksanakannya teman-teman TKSK ini ternyata masih belum punya BPJS kesehatan, dan gaji tidak seberapa. Saya baru tahu itu, akan kita perjuangkan mereka dan akan kita usahakan Insyaallah,” ujarnya.

Ahmadi menjadwalkan, yang utama paling tidak dari TKSK di Kabupaten Banjar mendapatkan BPJS kesehatan. Sementara untuk fasilitas penunjang dilapangan seperti kenderaan bermotor akan diusulkan saat Musrenbang yang dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan.

“Dalam waktu dekat ini kita ada Musrenbang, nanti akan kita sampaikan keluhan TKSK, mereka ini luarbiasa karena tenaga sukarela untuk memberikan kesejahteraan masyarakat di desanya,” pungkasnya.

Ditambahkan H Ahmadi  adapun Tugas TKSK  ini melakukan pemetaan sosial berupa data PMKS dan PSKS dan data informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selain itu mereka juga melaksanakan dan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh dinas Sosial, melakukan kerja sama dan koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya.(rendy)