Peliputan Pemilu 2024 Wartawan Harus Perhatikan Kode Etik Jurnalistik

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ditengah proses tahapan Pemilu 2024 yang sedang berjalan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar pendidikan politik bagi masyarakat dengan sasaran organisasi wartawan dan media massa di Kalsel, Kamis (2/11/2023) siang.

Kegiatan berlangsung di Aston Banua Hotel Jalan Ahmad Yani Km 11, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar diikuti puluhan jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik, dan media siber. Termasuk perwakilan organisasi wartawan dan perusahaan media di Kalsel seperti PWI, JMSI, SMSI, IJTI, dan PRSSNI.

Pendidikan politik menghadirkan tiga orang narasumber, mereka antara lain Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel Andi Tenri Sompa, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel Aries Mardiono, dan Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel Toto Fachruddin.

Baca juga: Kalsel Tertinggi Kelima Indeks Kerawanan Kampanye Pemilu 2024

Kepala Kesbangpol Kalsel melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Seri Rahma mengatakan, pendidikan politik diselenggarakan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 yang sudah di depan mata.

Jurnalis yang bertugas menyajikan informasi kepada masyarakat menurutnya punya peran penting dalam mengawal proses demokrasi. Sehingga pihaknya berharap kontestasi Pemilu 2024 di Kalsel dapat berjalan baik berkat peran media massa.

“Sehingga tercipta suasana demokrasi yang lebih baik berkat ikhtiar kita semua mengawal Pemilu yang jujur dan bermartabat,” katanya.

Baca juga: ‘Serbuan’ Ilung dari Hulu Sungai Martapura, DLH Banjarmasin Cuma Andalkan Satu Kapal Penyapu

Sekretaris PWI Kalsel Toto Fachruddin menekankan jurnalis dalam peliputan Pemilu harus selalu berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik (KEJ).

Meski ia melihat media massa kini banyak yang mengarah kepada industri, sehingga menurutnya sulit untuk bersikap adil khususnya dalam kontestasi Pemilu. Meski demikian, Toto tetap berharap jurnalis tetap harus bersikap independen.

“Keberadaan media massa harusnya berpihak kepada kepentingan publik atau masyarakat,” katanya.

Baca juga: Tiga Lelaki Rudapaksa MY di Pantai Aluh Bulan Kotabaru

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono saat kegiatan pendidikan politik itu mengungkapkan data yang cukup mengejutkan. Berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu RI, Provinsi Kalsel berada di posisi kelima terkait indeks kerawanan Pemilu 2024 dengan isu strategis kampanye di media sosial bermuatan SARA, hoax, ujaran kebencian.

“Posisi pertama DKI Jakarta, kedua Maluku Utara, ketiga Kepulauan Bangka Belitung, keempat Jawa Barat, kelima Kalsel, dan keenam Gorontalo,” kata Aries Mardiono.

Untuk menekan angka itu, Bawaslu Kalsel dikatakan telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan mengharapkan dukungan dari sejumlah pihak termasuk peran media. (Kanalkalimantan.com/rizki)

Reporter : rizki
Editor : bie