Connect with us

HEADLINE

Rumah Sekda HSU Digeledah, KPK Sita Uang hingga Alat Elektronik, Mobil Honda CRV Disegel

Diterbitkan

pada

Mobil Honda CRV disegel KPK dititip di halaman Mapolres HSU. Foto: ist

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang hingga alat elektronik dalam perkara suap dan gratifikasi yang telah menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid sebagai tersangka.

Barang sitaan itu ditemukan dalam penggeledahan di kediaman Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten HSU yang terletak di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah.

Aset yang dimiliki Bupati Wahid dikabarkan telah disita KPK. Sebuah mobil Honda CRV warna hitam kekinian telah disegel KPK, dan dititipkan di Mapolres HSU.

KPK juga memeriksa Ketua DPRD HSU dari Fraksi Golkar, Almien Safari Ashar -anak Bupati Abdul Wahid-, Sekda HSU Muhammad Taufik -adik kandung-, serta beberapa ASN di lingkungan Dinas PUPR HSU.



 

 

“Dari lokasi ditemukan dan diamankan bukti antara lain berupa sejumlah uang, berbagai dokumen dan alat elektronik yang diduga kuat terkait dengan perkara,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi Suara.com -jaringan Kanalkalimantan.com, Senin (22/11/2021).

Rumah pribadi Sekda HSU saat digeledah tim penyidik KPK, pada Jumat (19/11/2021). Foto: ist

Ali mengatakan, barang bukti akan dilakukan analisa oleh penyidik. Hal itu dilakukan sebelum proses penyitaan dan dihadirkan dalam persidangan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Abdul Wahid.

Dari kontruksi kasus yang menjerat Abdul Wahid, bahwa ia diduga kuat meminta fee mencapai 10 persen kepada pihak-pihak kontraktor yang ingin mengerjakan proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Baca juga: TERKUAK. Ini Dana yang “Mengalir” ke Bupati Wahid pada Kasus Korupsi di HSU

Salah satunya, Abdul Wahid mendapatkan uang suap dari perantara Plt Kadis PUPR HSU, Maliki yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ketua KPK Firli Bahuri merinci sejumlah uang yang didapatkan oleh Abdul Wahid.

Pertama, penerimaan uang Abdul Wahid melalui dari pihak kontraktor yakni MRH dan FH mencapai Rp 500 juta, melalui Maliki. Kemudian, pada tahun 2019 senilai Rp 4,6 miliar, tahun 2020 sejumlah sekitar Rp 12 miliar dan pada tahun 2021 sebesar Rp 1,8 miliar

Selama proses penyidikan itu, kata Firli, KPK sudah menyita sejumlah uang tersebut sebagai barang bukti. Namun, kata Filri, KPK masih menghitung lagi karena ada juga pemberian kepada Abdul dari mata uang asing.

“Sejumlah uang dalam bentuk tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan juga mata uang asing yang hingga saat ini masih terus dilakukan penghitungan jumlahnya,” kata Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (18/11/2021) kemarin.

Baca juga : KPK Sebut Bupati Wahid Diduga Terima Fee dari Beberapa Proyek

Untuk proses penyidikan lebih lanjut, kata Firli, Abdul Wahid akan langsung dilakukan penahanan selama 20 hari pertama. Mulai tanggal 18 November sampai 7 Desember 2021.

Abdul akan mendekam di rumah tahanan KPK pada Gedung Merah Putih.

“Sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Rutan KPK, tersangka akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari pada Rutan tersebut,” katanya.

Dalam kasus ini Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Baca juga : Jadi Tersangka KPK, Ini Harta Kekayaan Bupati Wahid

Mobil Honda CRV disegel KPK dititip di halaman Mapolres HSU. Foto: ist

Tim Penyidik KPK Pakai Ruang Pemeriksaan Polres HSU

Sementara itu, Kapolres HSU AKBP Afri Darmawan memastikan peminjaman ruang pemeriksaan di Mapolres akan berlangsung selama sepekan, terhitung sejak Jumat (19/11/2021) hingga Jumat (26/11/2021).

“KPK juga meminta pengawalan empat personel Polres HSU saat menggeledah Rumah Jabatan Bupati HSU di Jalan Norman Umar, Kelurahan Murung Sari,” kata Afri Darmawan kepada awak media di Amuntai pada Jumat (19/11/2021).

Ia memastikan personel Polres HSU siap melakukan pengawalan dan pengamanan selama KPK berada di Amuntai untuk memeriksa sedikitnya 10 saksi terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) serta penetapan Bupati Wahid sebagai tersangka.

“Tim KPK yang datang ke Amuntai kurang lebih 10 orang. Mereka mengagendakan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus yang ditanganinya,” katanya. (Suara.com/Kanalkalimantan.com)

Editor : kk


iklan

Komentar

Disarankan Untuk Anda

Paling Banyak Dibaca

-->