Hukum

Mark Up Proyek Jalan Desa, Mantan Kades di Kotabaru Disidang

Diterbitkan

3 tahun yang lalu

pada

15 Oktober 2023

Diunggah oleh

Risa

Sidang dakwaan kasus korupsi mantan Kepala Desa Talusi, Kabupaten Kotabaru di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Foto: rizki

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Seorang mantan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terjerat kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020.

Arabani, lelaki paruh baya yang sebelumnya menjabat Kades Talusi, Kecamatan Pamukan Selatan, Kotabaru ini mulai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (9/10/2023) lalu.

Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kotabaru, Arbani didakwa depan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk dakwaan primair.

Kemudian subsider dipasang pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Yang bersangkutan disangka secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara,” kata Kasi Pidsus Kejari Kotabaru, Arditya Bima Yogha.

Adapun hasil audit kerugian negara pada kasus korupsi mantan Kades Pamukan tersebut dikatakan Bima yaitu sebesar Rp124.226.201.

Kasi Pidsus Kejari Kotabaru sekaligus penuntut umum pada kasus ini menjelaskan, terdakwa melakukan korupsi pada kegiatan rehabilitasi atau peningkatan pengerasan jalan di RT 4 sampai RT 6 di Desa Talusi pada tahun 2020 lalu.

“Modusnya mark up atau peningkatan harga pembelian, contohnya seperti semen, pasir dan sebagainya,” jelas Bima.

Sejak ditetapkan tersangka hingga proses persidangan bergulir, terdakwa mantan Kades tersebut dikatakan telah dilakukan penahanan di Lapas Kotabaru dengan status tahanan titipan.

Usai mendengar dakwaan, Arbani yang mendapatkan bantuan hukum dari Posbakum PN Banjarmasin mengaku tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas dakwaan JPU.

Karena tidak ada eksepsi, majelis hakim yang diketuai oleh Suwandi langsung memerintahkan JPU pada sidang agenda pembuktian berikutnya untuk menyiapkan saksi. (Kanalkalimantan.com/rizki)

Reporter : rizki
Editor : bie