Kata Komisi I DPRD Banjarbaru Soal Pembelajaran Tatap Muka Awal 2021

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memperbolehkan proses belajar tatap muka di sekolah pada awal 2021 mendatang, tidak begitu saja diamini kalangan orangtua.

Di Banjarbaru, sejumlah orangtua siswa masih belum bisa menerima kebijakan itu. Alasannya cukup tegas, yakni lantaran kota berjuluk Idaman masih dalam kategori zona merah peta kewaspadaan Covid-19.

“Masih zona merah. Apa iya kami sebagai orangtua, membiarkan anak-anak kami belajar di sekolah dengan kondisi penyebaran virus yang masih tergolong rawan begini,” ujar Supian, salah satu orangtua siswa.

Kekhawatiran yang muncul di kalangan masyarakat itu, nyatanya juga mendapat perhatian khusus dari anggota legislatif di DPRD Banjarbaru.

Dalam hal ini, Komisi I DPRD Banjarbaru yang membidangi sektor pendidikan dan kesehatan, angkat bicara.

Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, Heri Budimansyah mengaku telah menerima masukan dan aspirasi dari kalangan masyarakat khususnya para orangtua siswa. Menurutnya, ada berbagai pertimbangan atas rencana pembelajaran sistem tatap muka di Banjarbaru.

“Memang kita banyak menerima aspirasi dari masyarakat yang waswas kalau anak mereka harus belajar di sekolah. Tapi, di sisi lain kami juga mempertimbangkan kejenuhan para orangtua yang harus meninggalkan pekerjaan mereka agar bisa mendampingi anak belajar di rumah,” katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku bahwa pada akhirnya, suka tidak suka pembelajaran tatap muka di Banjarbaru memang harus berjalan. Namun dengan catatan, setiap sekolah harus dinyatakan siap, baik dalam penerapan protokol kesehatan, maupun pengawasan pihak sekolah terhadap aktivitas para siswa nantinya.

Masih menurut Budiman, beberapa waktu sebelumnya, ia bersama anggota DPRD Banjarbaru telah meninjau kesiapan sejumlah sekolah guna menyambut kebijakan pembelajaran tatap muka. Dari situ ia menilai bahwa protokol kesehatan yang diterapakan sudah sangat baik.

“Secara kesiapan cukup bagus. Tapi evaluasinya belum bisa dibuktikan. Tantangan menerapkan belajar tatap muka ini sebenarnya aktivitas para siswa dari berangkat hingga sepulangnya dari sekolah. Kita khawatir saat siswa tertularnya di luar, tapi yang disalahkan justru pihak sekolah,” akunya.

Maka dari itu, Budi menekankan adanya pengawasan dari para guru kepada setiap peserta didik. Penting pula peran orangtua yang membatasi kegiatan dan memastikan agar anak-anak mereka untuk langsung pulang ke rumah jika sudah selesai mengikuti pembelajaran di sekolah.

“Ini bukan aturan, tapi budaya yang sudah seharusnya kita ubah. Berikan edukasi kepada siswa kita untuk mengerti permasalahan ini. Sehingga jika pandemi ini terjadi lagi beberapa tahun ke depan, generasi mereka setidaknya sudah mempunyai bekal dari pengalaman ini,” katanya.

Disinggung soal zona merah Covid-19 di Banjarbaru jelang wacana pembelajaran tatap muka, Budi memahami betul kondisi tersebut. Ia tegas meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) lebih berupa maksimal untuk mengupayakan tren kenaikan kasus virus corona agar melandai.

“Kalau masih zona merah, ya terpaksa kita tunda dulu pembelajaran tatap muka di sekolah. Namun intinya, kita harus fight di akhir tahun ini. Misi kita landaikan angka kasus Covid-19 di Banjarbaru,” pintanya.

Selain itu, Ketua Komisi I itu juga meminta Dinas Pendidikan (Disdik) untuk masif mengadakan rapat koordinasi dengan kepala daerah dan tim Satgas Covid-19 Banjarbaru. Sebab, usulan pembelajaran tatap muka ini juga harus mendapatkan izin dari Wali Kota Banjarbaru.

“Kalau kami di DPRD Banjarbaru sudah menyiapkan anggaran guna mendukung proses belajar tatap muka nanti. Misalnya pengadaan alat-alat protokol kesehatan melalui dana BOS, kita dorong juga dari APBD. Jika ada kebutuhan yang mendesak lain, kita bisa guna BTT. Persiapan sudah matang,” lugas Budiman.

Senada, Kepala Disdik Kota Banjarbaru Muhammad Aswan mengungkapkan bahwa pihaknya akan memperhatikan aturan yang ada. Dijelaskannya kebijakan pembelajaran tatap muka bisa memang tidak diharuskan pada Januari 2021 nanti.

“Tidak harus di bulan Januari. Bisa saja di bulan-bulan selanjutnya. Intinya untuk saat ini, setiap sekolah harus menyiapkan dulu protokol kesehatan yang sangat ketat.
Kalau penyebaran virus di lingkungan sekolah masih di kategori zona merah, ya izin pembelajaran tatap mukanya kita tunda dulu,” tegasnya. (kanalkalimantan.com/rico)