Kabupaten Banjar Ikuti Rakor Terpadu Penurunan Stunting

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hj Nurgita Tiyas menghadiri rapat koordinasi pendampingan terpadu percepatan penurunan stunting 12 Provinsi Prioritas secara virtual di Command Center Manis Martapura, Jumat (19/8/2022).

Turut mendampingi antara lain Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar, H. Mohammad Riza Dauly, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, drg Yasna Khairina dan pejabat terkait Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Banjar.

Nurgita Tiyas berkeinginan seluruh stakeholder termuat dalam tim percepatan penurunan stunting dan dalam berkegiatan harus dilaksanakan dan diperhatikan adalah aksi dan tindak lanjut kedepannya.

“Stakeholder yang terkait nantinya bisa berkoordinasi bersama-sama dengan TP. PKK dalam penguatan-penguatan keluarga baik dari sektor ekonomi, pendidikan dan sosial,“ ungkap dia.

Baca juga: Kantor Pertanahan HSU Janji Perbaiki Pelayanan 

Dia mengatakan, salah satu tujuan pendampingan terpadu percepatan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas ini adalah mengindentifikasi perkembangan, kendala dan solusi pemecahan masalah multi sektor dalam pelaksanaan tata kelola percepatan penurunan stunting.

Prevalensi stunting di 12 provinsi prioritas, jumlah kasus balita stunting secara nasional sebesar 5.612.000. Sedangkan di 12 provinsi prioritas tercatat sebesar 3.660.514 atau 65,23 persen berdasarkan EPPGBM tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat SSGI tahun 2021 mencapai 110.881 atau 30 persen.

Kendala intervensi spesifik percepatan penanganan stunting di Kalimantan Selatan meliputi, terbatasnya SDM untuk pelaksanaan program Air Minum Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, lanjut dia  belum maksimalnya kegiatan yang terpadu antara SKPD khususnya untuk pelaksanaan program sanitasi di kabupaten/kota.

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar HM Riza Dauly mengungkapkan sejumlah kendala, diantaranya belum maksimalnya koordinasi antar stakeholder, kurangnya wawasan dan kapasitas SDM serta keterbatasan tenaga teknis lapangan. (kanalkalimantan.com/rls/bappedalitbang)

Reporter: rls
Editor: Dhani