BKD Kalsel Godok Kekurangan ASN, Sekitar 1.000 CPNS Diperlukan!

BANJARMASIN,  Menyusul dibukanya kran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2018 sejumlah 150- 250 ribu orang se-Indonesia, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel saat ini tengah menyusun analisa kekurangan PNS di lingkungan Pemprov. Dari hasil analisa sementara, diperlukan sekitar 1.000 CPNS untuk melengkapi kekurangan tenaga pegawai.

Kepala BKD Kalsel Perkasa Alam menegaskan, saat ini masih sebatas menyusun kebutuhan jumlah CPNS untuk menambal kekurangan tenaga akibat pegawai yang pensiun. Guna penyusunan formasi, diperlukan analisa jabatan dan analisa beban kebutuhan pegawai yang dilakukan Biro Organisasi Setdaprov Kalsel.

Menilik dari perhitungan kebutuhan tambahan CPNS sejak 2012 hingga 2017 bisa mencapai 3.000 orang. Jumlah tersebut berkaitan dengan pegawai pensiun tiap tahunnya.

“Sejak 2012 tidak ada penambahan pegawai lagi. Padahal setiap tahunnya sekitar 250 orang pensiun. Jika dikalikan sampai 2017 saja, maka sudah hampir 1.000 PNS yang pensiun yan perlu mendapat penambahan,” ungkapnya. (Baca: Kenali Modus-Modus Penipuan Penerimaan CPNS).

Di tempat terpisah, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Thaufik Hidayat didampingi Kasubbag Analisis Jabatan Mashudi, menambahakan, pihaknya sedang melengkapi berkas administrasi formasi CPNS pemprov. Dari analisa sebelumnya, yakni 31 Desember 2017, dibutuhkan tambahan pegawai 1.245 orang.

Namun, jumlah tersebut ada kemungkinan berkurang. Mengingat saat ini masih dilakukan analisa kebutuhan hinga akhir deadline perhitungan tanggal 31 Januari nanti. “Jumlahnya mungkin berkurang. Sebelumna penambahan guru satu sekolah direncanakan 4 oran, tapi dikurangi jadi 2 saja. Sesuai arahan Kemenpan RB formasi yang diperbanyak itu tenaga teknis, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya,” terangnya.

Meski masih dalam proses analisa jumlah personil, tapi BKD Kalsel telah menyiapkan tempat ujian atau tes CPNS nanti. Tempat tersebut nantinya juga masih akan diverifikasi oleh panitia dari pusat. Di antara lokasi ujian yang diusulkan adalah Kantor Regional BKN Kalsel, SMAN 2 Banjarbaru, SMKN 1 Banjarbaru, dan SMAN 1 Banjarbaru. “Nanti panitian pusat yang memilih tempatnya di mana yang speak komputernya sesuai ketentuan. Karena test menggunakan sistem komputer,” ujarnya.

Di sisi lain, munculnya wacana penerimaan CPNS Kalsel ini juga dimanfaatkan sejumlah orang tak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. “Yang beredar di internet itu bohong. Yang ada surat disuruh menyusun formasi. Lagi pula sistem penilaan menggunakan komputer, semuanya sudah ditentukan oleh sistem. Jadi jangan pernah percaya denan tawaran apapun. Ikuti saja tahapannya,” tegas Perkasa.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengusulkan jumlah formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan dibuka di 2018. Setidaknya 150 ribu hingga 250 ribu posisi akan diperebutkan oleh para calon pelamar. Kepastian jumlahnya masih menunggu kajian kementerian keuangan dan Kemenpan RB.

Posisi ini dibuka untuk menutup para PNS yang pensiun di tahun yang sama. Dengan kata lain, meski ada rekrutmen CPNS namun tetap zero growth. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, ada beberapa kriteria yang nanti akan dibuka pendaftarannya di 2018.

“Pertama, tentu posisi yang sesuai dengan rencana strategis masing-masing instansi. Lebih banyak untuk jabatan teknis yang memiliki kemampuan khusus. Kalau untuk pejabat administrasi sekarang ini sudah cukup,” katanya.

Setiawan mencontohkan di wilayah Kalimantan. Rencana stategis pemerintah adalah memilih sesuai dengan wilayahnya. Untuk Kalimantan, sebagai wilayah penghasil tambang dan batubara maka akan difokuskan ke core daerah tersebut. Dengan demikian, nantinya jabatan yang akan dicari pada CPNS 2018 adalah tenaga pemerintahan yang berhubungan dengan berbagai komoditi tersebut.

Dari data Kementerian PANRB, pegawai pemerintah daerah masih didominasi posisi atau jabatan yang berorientasi di sektor pertanian dan tenaga administrasi. Sementara pegawai yang sesuai dengan sektor tambang dan geologi tidak lebih dari 1 persen. Tahapannya, instansi pemerintah daerah nantinya akan mengusulkan berbagai posisi yang dibutuhkan. Setelah itu, Kementerian PANRB akan melakukan verifikasi untuk disesuaikam dengan rencana strategis di setiap instansi dan wilayah.

“Kita sudah punya peta aparatur sipil negara yang berbasia geografi, disana ada data semua di wilayah apa jumlah PNS nya berapa paling banyak bagian apa, jadi nanti kita akan pakai data itu untuk verifikaai,” tambah Setiawan.

Verifikasi ini, Setiawan melanjutkan, akan diproses di Kementerian PANRB pada bulan Februari dan Maret. Baru setelah itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk kapan bisa mulai membuka rekrutmen CPNS 2018. Dipastikan dari 250 ribu posisi yang diusulkan pada 2018, sebanyak 38 ribu akan dibuka untuk pemerintah pusat dan sisanya untuk pemerintah daerah.(devi)