Connect with us

Pendidikan

Valentine, Kok Penting Amat Sih Sampai Pemko Banjarmasin Campur Tangan Melarang?

Diterbitkan

pada

SE Walikota Ibnu Sina soal pelarangan perayaan valentine mendapat tanggapan berbeda Foto; net

BANJARMASIN, Perayaan valentine itu tak punya akar historis di Kalsel. Apalagi di Banjarmasin. Jika pun ada yang merayakan, pasti juga mereka adalah anak-anak muda lebay yang kurang kerjaan. Lalu, apa pentingnya sampai Pemko Banjarmasin mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh sekolah di wilayahnya? Mungkin juga ini ikutan lebay!

Beberapa waktu lalu, Walikota Ibnu Sina mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 800/493-Sekr/Dipendik/2019 tanggal 04 Februari 2019. Isinya, agar semua siswa baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah tidak ada yang melakukan segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan perayaan valentine.

Tentu saja, kebijakan ini pun menuai banyak respon di kalangan muda. Baik yang pro, maupun kontra.

Munir Shadikin, seorang aktivis Forum Sineas Banua menganggap surat edaran tersebut merupakan bentuk kekhawatiran pemerintah yang berlebihan. Ditambah lagi, pencegahan juga setengah-setengah. “Setiap tahun cuma itu saja, tidak ada bentuk kebijakan yang lebih nyata,” tegasnya.

Padahal, kata Shadikin, yang paling penting adalah edukasi tentang hari valentine itu sendiri. Ia juga berharap agar ke depannya pemerintah selalu menyelipkan nilai edukasi dalam tiap imbauan atau kebijakan. “Jangan asal suruh, asal larang. Pelarangan buta itu membodohkan,” tegasnya.

Pun ia mengatakan bahwa semuanya harus kembali ke tanggung jawab masing-masing orang tua murid. Sekarang sudah bukan saatnya lagi untuk mengurusi label hari valentine. Jika terus isu ini dibicarakan dan makin digoreng, maka wacana lain yang lebih baik untuk pembangunan Kota Seribu Sungai ini tidak akan maju.

Sementara itu, Ketua Seksi Pelayanan Pemuda GKE Epatta Banjarmasin, Jhon Feser juga berpendapat tidak ada urgensi merayakan valentinen. Selain hari valentine merupakan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, arti dari hari valentine juga terlalu vulgar dan cenderung mengarahkan pikiran anak-anak muda yang labil ke arah negatif.

“Antisipasi itu harusnya pemerintah adakan sosialisasi, pengarahan serta materi bimbingan, karena sebenarnya hanya mindset anak-anak muda saja yang banyak salahnya. Kasih sayang itu wajib setiap saat,” ungkap Feser.

Walau di sisi berbeda, ia menganggap SE tersebut bentuk respon kepedulian pemerintah terhadap masa depan anak muda. Walau ia juga sepakat pelarangan juga bukan lah hal yang tepat. “Yang paling tepat adalah memberi pemahaman yang benar tentang mengasihi,” tutupnya.

Tapi, pandangan berbeda disampaikan Ketua Umum Kelompok Kajian Islam FISIP ULM, Fahri al Fatih. Kata dia, SE Walikota tersebut merupakan sebuah langkah bagus untuk menyelamatkan generasi muda. Karena sebagaimana yang diketahui hari valentine bukanlah perayaan yang positif. Melainkan suatu hal negatif yang banyak melanggar norma terlebih lagi norma agama.

‌“Hari valentine adalah perayaan yang bukan berasal dari ajaran Islam, pun juga bertentangan dengan ajaran Islam. Kaum muslimin dan muslimat, baik muda ataupun tua, pelajar atau mahasiswa yang beragama Islam diharamkan merayakannya,” jelasnya.

Sebagai masyarakat Banjarmasin yang mayoritas beragama Islam, menurutnya, memang sudah seharusnya untuk mencegah perbuatan yang melanggar aturan atau syariat Islam. Namun ia menambahkan juga bahwa perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat terkhusus kepada pemuda ataupun pelajar agar meninggalkan perayaan hari valentine bukan karena surat edaran larangan saja. “Tetapi juga karena kesadaran bahwa tidak boleh dirayakan, karena selain bertentangan dengan norma agama, juga bertentangan dengan norma sosial budaya,” lanjutnya.

Sementara itu, caleg muda PSI, Stephanie K mengatakan, urat edaran memasuki ranah pendidikan dan dalam ruang lingkup sekolah, ia setuju. “Sebab (perayaan hari valentine) mungkin ada potensi menggangu jalannya belajar mengajar,” katanya.

Namun ketika perayaan valentine dipahami karena bertentangan dengan norma agama yang disebabkan oleh kontradiksi sejarah, ia rasa itu menjadi pilihan si individu itu sendiri dalam menjalankan keimanannya. “Sebab iman seseorang tidak bisa diukur ketika dia hanya ikut merayakan valentine,” bebernya.

Menurutnya, banyak hal yang jauh lebih penting daripada pelarangan. Seperti apakah ketika masuk tanggal 14 Februari angka kehamilan di luar nikah melejit, adanyan pelecehan seksual dan masih banyak lagi. Ia rasa bahwa kolerasi dalam surat edaran tersebut sangat minim, justru rendahnya pendidikan adalah faktor utama. Oleh sebab itu yang paling tepat bagi Stephanie adalah membangun karakter manusia supaya bisa memandang dan menyikapi sebuah budaya dengan tepat.

Melihat opini yang beragam, pengamat sekaligus dosen Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP ULM, Nasrullah, ikut angkat bicara memandang fenomena ini. Menurutnya, edaran itu sesungguhnya dapat dimaknai sebagai upaya pemko Banjarmasin untuk menjaga citra kota Banjarmasin yang religius. Terlepas dari kenyataan lain bahwa Banjarmasin adalah kota dagang dan jasa yang memungkinkan diskotik dan karaoke hadir.

Menurut pria Lulusan S2 Antropologi UGM ini, surat edaran tersebut tidak memberikan penekanan di dalamnya, semisal memberikan sanksi melalui sekolah pada siswa yang melakukan kegiatan hari valentine. Jadi surat edaran tersebut sebenarnya merupakan himbauan moral yang dilakukan secara serius.

Ditambahkannya, edaran Wali Kota kepada pihak sekolah ini sebenarnya hanya bermakna menguatkan saja. Sebab tanggal 14 Februari jatuh pada hari biasa (bukan hari libur) di mana kegiatan siswa berjalan normal yakni belajar. Tentu akan aneh jika pihak sekolah memberikan ruang agar siswa dapat merayakan valentine. Artinya, tidak ada edaran Wali Kota sekalipun, valentine tidak  bisa dilakukan pada siang hari atau jam sekolah.

“Peluang terbuka jika siswa berada di luar jam sekolah. Namun hal tersebut di luar kewenangan pihak sekolah, kecuali menyibukkan siswa dengan memberikan PR kepada murid. Persoalannya bagi sekolah yang menerapkan full day school, PR dapat menjadi beban buat siswa,” jelasnya.

Pro kontra valentine sebenarnya sudah terjadi sejak dulu, lanjutnya, tapi suara-suara tersebut tidak menggaung karena salurannya tidak semudah sekarang. Adanya media sosial memudahkan orang untuk menyebarkan edaran Wali Kota dan memancing beragam pendapat baik sejalan maupun berbeda. Dengan demikian, terbukanya saluran opini publik melalui media sosial memberikan konsekuensi pro-kontra untuk banyak hal, tidak hanya soal valentine.

Jadi, kamu merayakan atau tidak, mblo!! (mario)

Bagikan berita ini!
  • 19
    Shares