Tim Inspektorat Kalsel Nilai Hasil SAKIP Pemkab HSU - Kanal Kalimantan
Connect with us

Advertorial

Tim Inspektorat Kalsel Nilai Hasil SAKIP Pemkab HSU

Diterbitkan

pada

Penilaian terhadap penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Utara (HSU). Foto : dewahyudi

AMUNTAI, Tim evaluator dari Inspektorat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penilaian terhadap penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Utara (HSU). Kehadirian tim ditanggapi serius oleh pejabat serta pegawai SKPD di lingkungan Pemkab HSU yang hadir dalam acara evaluasi yang digelar Pemkab HSU di aula Bappelitbang HSU, Rabu (12/9).

Panitia pelaksana Tony Fitriady menuturkan, SAKIP merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, sebagai pertanggung jawaban termasuk Kabupaten HSU.

“SAKIP ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kita sebagai tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Abdul Wahid dan Wakil Bupati Husairi Abdi,” tutur Kepala Bagian Organisasi Sekda HSU ini.

SAKIP yang telah dilaksanakan di 2018, semua proses pelaporan tersebut sudah dijalani, yaitu untuk SKPD yang menyampaikan laporannya berjumlah 29 SKPD, minus 10 kecamatan.

Wakil Bupati H Husairi Abdi Lc mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan yang berkenan hadir serta diharapkan dapat memberikan arahan dalam evaluator kali ini.

SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

“Dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah tidak terkecuali khususnya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara,” ujarnya. Tujuan SAKIP adalah mewujudkan akuntabilas kinerja atau hasil kerja sebuah organisasi dengan menjawab keberadaan organisasi pemerintahan tersebut.

“Sehingga diperlukan sebuah sistem dalam membangun akuntabilitas tersebut yaitu melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,” kata Husairi. (dew)

Reporter : Dew
Ediotr : Abi Zarrin Al Ghifari

Bagikan berita ini!
  • 1
    Share
Advertisement

Headline

Trending Selama Sepekan