Connect with us

Politik

Siap Deklarasi Gerakan “Rabu Putih”, Ini Sikap Politik PW GP Ansor Kalsel

Diterbitkan

pada

Ketua PW GP Ansor Kalsel Teddy Suryana Foto : fb teddy suryana
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Pengurus Wilayah (PW) GP Ansor Kalimantan Selatan menggelar konferensi pers rencana Rakorwil GP Ansor Se Kalimantan Selatan dalam agenda Deklarasi “Gerakan Rabu Putih”, serta pernyataan sikap PW GP Ansor Kalsel menjelang Pemilu 2019.

Ketua PW GP Ansor Kalsel Teddy Suryana didampingi pengurus wilayah dalam jumpa pers di Ponpes NU Asy Syafi’iyyah Alabio, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten HSU di depan awak media menjelaskan, Rabu merupakan hari pemungutan suara, sedangkan putih menggambarkan kebalikan dari hitam atau gelap. Hoaks, fitnah, ujaran kebencian, intimidasi serta isu kerusuhan itu adalah gelap. “Hoaks atau kabar bohong serta ujaran kebencian akhir-akhir ini mewarnai kehidupan politik kita yang tidak boleh dibiarkan,” ujar Teddy.

Ketua GP Ansor Teddy mengimbau kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan agar sadar akan hak demokrasinya untuk menggunakan hak politik di 17 April 2019 nanti, berharap Ansor bisa menekan angka golput serta Pemilu aman, damai, dan sejuk. “Jangan sampai ada ketidaknyamanan saat hari pencoblosan atau bahkan kerusuhan yang dikarenakan isu-isu atau hoaks yang tidak benar mempengaruhi warga Kalsel,” ucapnya.



Mencermati situasi menjelang hari H Pemilu 2019, PW GP Ansor  Provinsi Kalsel menginstruksikan kepada seluruh kader GP Ansor dan Banser se-Provinsi Kalsel sebagai berikut :

PW Ansor Provinsi Kalsel memandang fenomena maraknya hoaks, fitnah dan ujaran kebencian telah mengakibatkan masyarakat terbelah dan mulai timbul rasa tidak percaya ditengah masyarakat. Jika hal demikan dibiarkan terus berlangsung, maka akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. PW Ansor Kalsel mengajak masyarakat Provinsi Kalsel memerangi hoaks, fitnah dan ujaran kebencian serta menciptakan kesejukan di sisa hari menjelang pemungutan suara pemilu 2019. PW Ansor Kalsel meminta masyarakat tidak mempercayai isu akan adanya kerusuhan menjelang, saat, dan pasca Pemilu 2019, dan tidak perlu khawatir akan adanya intimidasi dari kelompok tertentu. PW Ansor Kalsel mendorong sekaligus percaya Polri dan dibantu TNI bertindak profesional dalam menjamin stabilitas politik dan keamanan Pemilu 2019. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak perlu ragu menggunakan hak pilih mereka pada 17 April 2019 mendatang. PW Ansor Kalsel mengintruksikan kepada semua kader GP Ansor dan Banser se-Provinsi Kalsel untuk membantu polri dan TNI mengamankan situasi hari pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS-TPS se-Provinsi Kalsel. Memperbanyak membaca Sholawat Asyghil di masjid, pondok pesantren, dan rumah. Demi mewujudkan Pemilu 2019 yang aman, damai, dan demokratis, PW GP Ansor Kalsel mendeklarasikan gerakan “Rabu Putih”, yaitu sebuah gerakan masyarakat yang bertujuan memaksimalkan tingkat partisipasi masyarakat pemilih Provinsi Kalsel ke TPS dan menggunakan hak pilihnya/mencoblos pada Pemilu 17 April 2019 secara bebas dan nyaman, tanpa rasa takut atau merasa terintimidasi oleh kelompok manapun. (bie)

Reporter:Bie
Editor:KK


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Politik

Sebut Orang Luar soal Isu Kudeta Partai, SBY: Demokrat Not For Sale!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal adanya kudeta di internal Partai Demokrat. Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, bahwa Demokrat tidak untuk dijual. Pernyataan, SBY itu menanggapi adanya isu kudeta dengan nama Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD).

Awalnya SBY menyampaikan di tengah Demokrat genap berusia 20 tahun pada 2021 ini, justru mendapatkan ujian dan cobaan sejarah. Di tengah partai di bawah kepemimpinan AHY sedang sekuat tenaga bangkit dan dukungan rakyat meningkat, justru tiba-tiba gerakan jahat kudeta datang.

“Bagai halilintar di siang bolong ada gerakan dan permufakatan jahat untuk merusak Partai Demokrat. Saya yakin saudara semua telah mendengarnya. Ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai demokrat (GPK PD) yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai yang sah,” kata SBY dalam arahannya terhadap seluruh kader melalui video yang diterima Suara.com, Rabu (24/2/2021).

SBY mengatakan, GPK PD merupakan ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah. Kemudian menggantinya dengan orang luar yang bukan kader partai Demokrat yang bersekongkol dengan segelintir kader dan mantan kader yang bermasalah.



“Kalau gerakan ini berhasil, karena ada yang ingin membeli partai kita, dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan,” tuturnya.

Presiden ke-6 RI tersebut kemudian menegaskan, kepada siapa saja yang ingin mengkudeta dan mengusik partainya, Demokrat sampai kapan pun tidak akan dijual.

“Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, partai Demokrat ‘Not For Sale’,” tegasnya.

Lebih lanjut, SBY mengatakan, Demokrat tidak akan diperjualbelikan. Ia pun sadar bahwa Demokrat bukan lah partai yang kaya raya.

“Partai kami bukan untuk diperjual belikan. Meskipun partai Demokrat bukan partai yang kaya Raya dari segi materi, kami tidak tergiur dengan uang anda, berapapun besarnya,” tandasnya.(suara)

Editor: suara

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Pakar Usul Perpanjang Masa Jabatan Kepala Daerah Jika Pilkada Digelar 2024

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pakar usul perpanjangan masa jabatan Kepala daerah Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan mengusulkan kepada pemerintah untuk mengadakan opsi perpanjangan jabatan apabila pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan presiden (pilpres) diselenggarakan 2024. Hal itu diusulkan untuk meminimalisir adanya kursi kosong kepala daerah.

Djohan mengatakan mayoritas kepala daerah akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023. Menurutnya perpanjangan masa jabatan itu bisa dilakukan terlebih mereka dianggap memiliki pengalaman.

“Jadi, para kepala daerah yang sedang menjabat sekarang kan sudah punya jam terbang, 5 tahun. Apalagi saat ini sedang Covid-19 yang enggak tahu kapan selesai. Mereka saja diperpanjang masa jabatannya,” kata Djohan dalam sebuah diskusi daring, Kamis (4/2/2021).

Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) tersebut kemudian mengusulkan jika ada kekosongan bisa diisi oleh penjabat (Pj). Tetapi legitimasi dari para Pj itu dinilainya kurang ketimbang para kepala daerah. Apalagi pengangkatan Pj itu bisa menimbulkan kecurigaan kepada pemerintah.
“Bisa saja ditaruh orang-orang yang pro kepentingan pemerintah,” ujarnya.



“Nah, jalan keluarnya, kita angkat Pj dari kepala daerah yang sekarang menjabat, mereka di-Pj kan, atau diperpanjang masa jabatan menjadi 6 sampai 7 tahun sampai 2024.”

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan pihaknya sedang menjadwalkan ulang penyelenggaraan Pilkada. Jadwal tersebut akan kembali dinormalkan sesuai masa periode lima tahun.

Adapun penjadwalan ulang Pilkada diatur dalam revisi Undang-Undang tentang Pemilu.
Seperti diketahui di dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Pilkada tahun 2022 dan 2023 dilakukan serentak pada 2024.

“Jadi yang harusnya diundang-undang di 2024, kita normalkan 2022 sebagai hasil pilkada 2017 tetap dilakukan, 2023 sebagai hasil pilkada 2018 tetap dilakukan dan seterusnya. Kalaupun ada keinginan disatukan itu di 2027, tapi itu belum final disatukan itu,” kata Saan di Kompleks Parlemen DPR, Selasa (26/1/2021).

Namun dikatakan Saan, hampir seluruh fraksi di DPR menginginkan agar pelaksanaan Pilkada tetap berjalan lima tahun sekali sesuai masa periode kepala daerah.

Saan menuturkan ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa kemudian Pilkada 2022 dan 2023 tidak dibuat serentak pada 2024. Pertama ialah terkait persoalan pengamanan yang tidak memadai hingga pertimbangan dari sisi kualitas elektoral. Belum lagi jika berkaca pada Pemilu 2019 yang memakan banyak korban jiwa dari sisi petugas.

“Itu salah satu beban. Tapi paling penting nanti kualitas elektoral berkurang. Kenapa? Karena orang sudah gak fokus lagi. Kemarin saja kualitas elektoral untuk legislatif berkurang karena orang fokus terhadap pilpres,” kata Saan.

Adapun terkait pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 sudah diatur dalam Pasal 731 angka 2 dan angka 3 di draf revisi UU tentang Pemilu.(Kanalkalimatan.com/suara)

Editor : Cell

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->