Connect with us

Bisnis

Sesuai Undang-Undang, Program Pensiun PNS akan Dialihkan ke BPJAMSOSTEK

Diterbitkan

pada

BPJamsostek. Dok : BPJamsostek

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), paling lambat pada 2029, penyelenggaraan program pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dialihkan ke badan hukum publik yang menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu BPJS Ketenagakerjaan, atau kini disebut BPJAMSOSTEK.

Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJAMSOSTEK, Sumarjono menyampaikan, pihaknya sedang menunggu regulasi turunan dari UU tersebut sebagai dasar teknis pelaksanaan peralihan program dari pelaksana sebelumnya, PT Taspen (Persero).

“Sebagai badan penyelenggara, pasti kami bekerja berdasarkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang akan mempersiapkan regulasi terkait teknis pengalihan, termasuk besaran iuran dan manfaat pensiun untuk PNS. Tentunya kami akan dilibatkan untuk memberikan masukan sesuai dengan kompetensi kami,” jelas Sumarjono.

Program Jaminan Pensiun (JP) yang diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK, selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015. PP tersebut mengatur program JP untuk pekerja Non PNS dan diselenggarakan dengan skema pre-funding melalui iuran pemberi kerja dan pekerja.

Manfaat yang diterima merupakan hak peserta dan sebagai kepastian atas perlindungan kepada seluruh warga negara.

Terkait manfaat program pensiun untuk PNS, Sumarjono menegaskan tidak akan terjadi penurunan manfaat, jika program tersebut dialihkan ke BPJAMSOSTEK.

“Pemerintah tentunya akan menyiapkan skema program pensiun yang memastikan PNS tetap mendapatkan manfaat pensiun yang minimal setara atau bahkan lebih baik dibandingkan sebelumnya,” tambahnya.

Dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 terkait Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa program pensiun bagi PNS diberikan dalam dua bentuk, yaitu sebagai Hak dan sebagai Penghargaan atas pengabdiannya. Pemberian program pensiun dalam bentuk Hak, mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Selanjutnya Sumarjono menjelaskan, BPJAMSOSTEK akan menyelenggarakan program pensiun yang berbentuk hak PNS sebagai warga negara, sehingga tidak ada diskriminasi dengan pekerja Indonesia lain, sesuai dengan UU SJSN.

Sedangkan untuk program pensiun dalam bentuk penghargaan atas pengabdian bagi PNS, pemerintah juga tengah mempersiapkan konsep yang tepat sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian PNS, termasuk badan yang akan menyelenggarakan.

Senada dengan yang dikatakan Sumarjono, Direktur Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Retno Pratiwi menjelaskan, pada prinsipnya pemerintah melindungi seluruh warga negaranya, tidak melihat apakah itu pekerja swasta ataupun PNS atau TNI/Polri.

“Pemerintah, dengan segala upaya memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya, termasuk PNS. Pengalihan program dari Taspen ke BPJAMSOSTEK sesuai SJSN tidak akan mengurangi manfaat pensiun bagi PNS, tetapi justru memberikan kepastian keadilan dan peningkatan manfaat,” papar Retno.

Sumarjono juga menegaskan, meski UU Nomor 24 Tahun 2011 mengamanatkan agar PT Taspen (Persero) mengalihkan programnya paling lambat tahun 2029, namun BPJAMSOSTEK menyatakan telah siap jika pemerintah mempercepat proses pengalihan tersebut.

“Kami sudah berpengalaman menjalani proses pengalihan program JHT milik karyawan BUMN pada tahun 1996, yang sebelumnya juga diselenggarakan oleh PT Taspen (Persero). Pengalihan tersebut dianggap sukses, karena hingga saat ini tidak ada penurunan manfaat, dan bahkan BPJAMSOSTEK selalu memberikan imbal hasil di atas ketentuan, tahun 2019 sebesar 6,08 persen p.a. Selain itu BPJAMSOSTEK juga pernah mengalihkan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) di era PT Jamsostek kepada BPJS Kesehatan pada tahun 2014,” tegas Sumarjono.

Retno juga menambahkan, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS jelas mengatur tentang pengalihan program yang dikelola PT Taspen sesuai dengan SJSN, bukan peleburan atau penggabungan institusi.

“PT Taspen tidak perlu khawatir berlebihan atas isu penggabungan institusi, karena amanat UU hanya mengalihkan program sesuai SJSN. Pemerintah tidak berencana untuk melebur kedua institusi ini,” pungkasnya. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 

Bagikan berita ini!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bisnis

Dampak Corona, Pengajuan DP Kendaraan Jadi 40 Persen

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi membeli mobil. Foto: Shutterstock

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Terjadinya pandemi global corona virus disease atau Covid-19 menjadikan sektor otomotif mengambil serangkaian kebijakan. Seperti menghentikan lini produksi terkait kesehatan para pekerjanya, hingga banting setir memproduksi alat kesehatan atau alkes.

Bagaimana dengan dunia pembiayaan atau prekreditan sektor otomotif?

Senada, perusahaan pembiayaan juga mengambil kebijakan. Yaitu lebih ketat memberikan layanan perkreditan, dengan cara menaikkan Down Payment (DP) bagi para konsumen baru.  Kondisi ini tidak lepas dari arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan restrukturisasi di tengah wabah Covid-19 yang melanda Indonesia. Kebijakan untuk melakukan kenaikan DP juga dilakukan Mandiri Tunas Finance (MTF).

“Kami ambil kebijakan untuk menaikkan DP. Karena secara risiko kami harus pertimbangkan mitigasi. Kami juga tidak mau menjual banyak tapi bermasalah semua,” jelas Arif Reza Fahlepi, Corporate Secretary & Legal Compliance Division Head MTF, di Jakarta, baru-baru ini.

Ia menambahkan, OJK menyarankan untuk ke arah sana, yaitu kenaikan DP. Karena konsentrasi juga dengan angka NPL (Non Performing Loan atau kredit macet). Jangan sampai persentase NPL tinggi nantinya merusak kinerja di bidang multifinance.

“Tapi kebijakan kenaikan DP diambil masing-masing perusahaan finance,” kata Arif Reza Fahlepi.

Namun saat ditanya apakah aturan DP akan kembali turun pasca wabah corona selesai, ia menyatakan mungkin saja dilakukan.
Karena pastinya akan ada recovery untuk kembali kepada kebijakan awal. Hal ini juga untuk mengejar target yang sempat hilang.

“Kami juga butuh pembiayaan baru, salah satunya dengan stimulus DP turun ke 20 persen. Pastinya dengan kondisi normal dan perekonomian sudah stabil,” tutup Arif Reza Fahlepi. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 

Bagikan berita ini!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Bisnis

Pegawai Hotel Terancam Tak Dapat THR Tahun Ini

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi uang THR. Foto: Shutterstock

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengakui kemungkinan tak semua pelaku usaha hotel bisa membayarkan kewajiban Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri menyusul banyaknya usaha yang melambat dan bahkan tutup akibat virus corona.

“Kalau hotel kemungkinan besar yang masih bisa membayar THR jumlahnya sedikit. Dan itu kemungkinan juga tidak penuh karena seperti tadi saya bilang, kalau tidak ada cashflow-nya, apa yang mau diberikan. Masalah besarnya di situ,” katanya di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Hariyadi mengungkapkan hingga Senin (6/4/2020) sore telah menerima laporan sebanyak 1.266 hotel tutup karena terdampak mewabahnya COVID-19.

Meski belum ada data spesifik mengenai jumlah karyawan yang terdampak penutupan hotel, ia memperkirakan sebanyak lebih dari 150 ribu karyawan ikut kena imbasnya.

Menurut Hariyadi, selama ini usaha perhotelan tidak pernah bermasalah mengenai pembayaran THR. Namun, kondisi kali ini sangat luar biasa dampaknya bagi industri tersebut.

Terhadap karyawan dari 1.266 hotel yang tutup, semua karyawannya kini berstatus cuti di luar tanggungan perusahaan.

Pengusaha hotel tidak mengambil jalan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan tidak memiliki dana untuk memberikan pesangon.

“Jadi (karyawan yang dirumahkan) tidak ada pendapatan. Makanya itu sangat buruk. Karena perusahaan memang tidak punya dana lagi. Maka pemerintah kalau mau beri stimulus, stimulusnya kepada pekerja (yang dirumahkan) itu,” katanya. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 

Bagikan berita ini!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Bisnis

Sri Mulyani: Dampak Virus Corona Melebihi Krisis 1998!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Sri Mulyani menyebut krisis ekonomi akibat virus corona melebihi 1998. Foto: suara

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan dampak penyebaran virus corona terhadap ekonomi akan lebih kompleks dibandingkan dengan krisis yang terjadi pada 1997-1998 dan 2008-2009. Pasalnya, wabah tersebut tak hanya berdampak pada nyawa manusia tapi juga hampir seluruh sektor ekonomi.

“Kami sampaikan virus corona jauh lebih kompleks dari 1997-1998, karena saat itu kami tahu penyebab dan bisa menahan. Kalau yang virus corona belum tahu penahannya apa,” kata Sri Mulyani melalui video conference, Senin (6/4/2020).

Sri Mulyani menuturkan dampak ekonomi virus corona juga lebih kompleks dari krisis ekonomi 2007-2008 lalu. Sebab, saat itu hanya sektor keuangan yang terkena dampak dari krisis ekonomi yang terjadi. “Saya sampaikan virus corona jauh lebih kompleks dari 2008-2009 karena mengancam manusia, mematahkan seluruh fondasi ekonomi di seluruh negara dan gejolak di pasar modal yang tidak ada jangkar,” papar Sri Mulyani dilansir CNNIndonesia.com

Sejauh ini, kata Sri Mulyani, belum ada pihak mana pun yang bisa memastikan kapan tepatnya penyebaran virus corona akan berakhir, baik di Indonesia maupun secara global. Semua, hanya bisa memprediksi. “Tidak ada yang tahu kapan virus corona berhenti,” imbuhnya.

Diketahui, virus corona mulai mewabah di China pada Desember 2019 lalu. Kemudian, penyebarannya semakin masif ke beberapa negara pada awal 2020 dan masuk ke Indonesia pada Maret 2020.

Saat ini, jumlah kasus di Indonesia tercatat terus meningkat setiap hari. Jumlah pasien yang positif terinfeksi virus corona bertambah menjadi 2.491 orang pada Senin (6/4/2020).

Pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, seperti bekerja, sekolah, dan ibadah. Hal ini demi mengurangi risiko penularan virus corona. Akibatnya, aktivitas ekonomi terganggu karena mayoritas masyarakat kini berada di rumah. Berbagai pusat perbelanjaan pun memutuskan untuk menutup sementara operasionalnya, sehingga pendapatan manajemen dan berbagai tenant pun otomatis menurun.

Selain itu, sejumlah perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans)DKI Jakarta mencatat terdapat 16.056 pekerja di ibu kota yang terkena PHK pada Sabtu (4/4). (cnnindonesia)

 

Editor : CNN

 

Bagikan berita ini!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->