Seluruh Fraksi di Dewan Kompak Terima LPJ Pelaksanaan APBD 2018

BANJARBARU, DPRD Banjarbaru menggelar sidang paripurna membahas pandangan umum fraksi terhadap penyampaian Raperda tentang PertanggungjawabanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018, Selasa (11/6) lalu. Rapat juga sekaligus membahas jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.

Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani didampingi WakilWalikota Darmawan Jaya S mengatakan, telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBD 2018 yang telah diaudit BPK RI beberapa waktu lalu.

“Ini (paripurna) tahapan mekanisme penyampaian laporan pelaksanaan APBD 2018. Kita sudah mendengarkan pandangan umum dari tujuh fraksi tadi dan kita juga telah menanggapinya,” katanya.

Tujuh fraksi yang terdiri dari Fraksi Golongan Karya, Fraksi PDIP, Fraksi Gerinda Sejahtera, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi Perubahan, dan Fraksi PKB, dapat menerima penyampaikan LPJ walikota.

“Semua (fraksi) dapat menerima untuk bisa dibahas dimekanisme selanjutnya. Jadi setelah ini akan dibahas di rapat-rapat pansus,” jawabnya.

Keseluruhan fraksi juga turut memberikan respons positif selama pembahasan. Khususnya ihwal kesehatan, ketertiban dan pelayanan publik. “Kita juga sangat mengapresiasi soal saran-saran dari fraksi soal peluang PAD yang bisa lagi ditingkatkan,” tambahnya.

Dari sisi lain, Ketua DPRD Banjarbaru AR Iwansyah mengatakan, dalam rapat tersebut baik legislatif maupun eksekutif sepakat untuk melanjutkan mekanisme pembahasan.

“Memang masih ada yang jadi catatan penting sebelumnya tapi menurut pak Walikota semua sudah ditindaklanjuti dan telah diaudit. Beberapa waktu lalu juga mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kan, artinya pengelolaan di daerahnya baik,” paparnya.

Saat ditanya soal kompaknya Fraksi dalam menanggapi pembahasan. Iwan menyebut jika memang begitu adanya. Namun tak ditampiknya sempat ada fraksi yang melontarkan keluhan soal harga tiket pesawat. “Soal itu (kenaikan harga tiket pesawat) sempat ada. Karena berdampak terhadap pengelolaan keuangan daerah ketika bepergian ke luar. Itu kewenang fraksi menyampaikan, akan tetapi kenaikan ini kan memang dari pusat, jadi sepertinya Pemko akan turut menjadikannya catatan juga,” pungkasnya. (Rico)