JAKARTA, Indonesia menempati urutan kedua penyumbang buang air besar (BAB) sembarangan terbanyak di dunia, atau satu peringkat di atas India. Hal tersebut diketahui dari data UNICEF pada tahun 2012 yang menyebut 1,1 miliar orang di dunia masih BAB sembarangan, di mana Indonesia menyumbang 63 juta orang di antaranya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui dari pihaknya selaku penyedia pra sarana sanitasi belum menuntaskan permasalahan tersebut. Terutama di daerah pedesaan.
“Jadi kita memang masih harus terus, terutama di pedesaan. Kalau mereka mau komunal (umum) pasti lebih cepat, tapi ini maunya individual. Jadi memang prasarananya masih kurang,” katanya, Jumat (19/10).
Namun menurutnya, perilaku higienis dan menjaga sanitasi lebih banyak berpengaruh terhadap kejadian ini. Bahkan ada daerah-daerah yang sudah cukup maju prasarananya, namun tetap saja masih ada budaya BAB sembarangan.
Seperti diketahui, Kementerian PUPR memiliki program yang dinamakan 100-0-100 guna mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan di Indonesia. Melalui Ditjen Cipta Karya, program 100-0-100 itu menargetkan pada tahun 2019 permukiman harus memenuhi standar 100% akses air minum, 0% persen luas kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase).
Namun target ini termasuk ke dalam program yang sulit tercapai oleh pemerintah oleh karena sejumlah kendala. Salah satunya karena dianggap kurang mendapat dukungan pemerintah daerah.
Sebelumnya, Bupati Banjar H Khalilurrahman telah berkomitmen untuk penghapusan 1.000 jamban terapung di era kepemimpinannya. Pemkab Banjar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjar menargetkan penghapusan 280 jamban terapung pada tahun 2018.
Kepala Dinas PUPR Bajar M Hilman mengatakan, tahun 2017 yang lalu pihaknya sudah melaksanakan penghapusan sebanyak 263 jamban terapung di sekitaran bantaran sungai Martapura. Untuk tahun ini akan menargetkan sebanyak 280 jamban terapung hingga akhir Desember 2018.
“Sampai saat ini kami data sudah ada sebanyak 263 jamban terapung yang sudah dihapuskan dan sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh masyarakat. Lokasinya tersebar di Kecamatan Martapura Timur, Matapura Kota dan Kecamatan Martapura Barat,” jelasnya.
Dijelaskan Hilman, sebelum melakukan penghapusan jamban apung dilakukan penggantian dengan jamban individual yang di bangun di rumah masing-masing warga. Sehingga mereka tidak kembali menggunakan jamban terapung tersebut.
“Satu jamban apung itu biasanya dimanfaatkan lima sampai sepuluh KK. Artinya jika kita ingin menghapus satu jamban terapung, tentunya kita harus menyiapkan penggantinya yaitu sebanyak 10 jamban individual, supaya masyarakat tidak sembarangan lagi membuang air besar di sungai, sehingga kualitas air dan lingkungan tetap terjaga,” jelasnya.
Ditambahkan juga sebelumnya, penghapusan jamban ini melalui berbagai macam strategi, seperti diantaranya pembangunan WC individual atau komunal melalui dana pemerintah pusat dengan alokasi khusus dan hibah air limbah. Ada juga dana APBD Kabupaten Banjar serta suport melalui dana Desa seperti tahun 2017 sebanyak Rp 1,7 miliar yang terdiri dari 18 Desa, dari 3 Kecamatan yang ada di bantaran sungai Martapura tersebut.(rendy)
Reporter: Rendy
Editor: Chell
