Pj Bupati Barito Kuala: Realisasi APBD 2022 Capai 114,93%, DPRD Apresiasi Pengelolaan Anggaran

KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN- Penjabat (Pj) Bupati Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, Mujiyat, mengumumkan bahwa realisasi pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Batola tahun 2022 mencapai 114,93 persen atau sebesar Rp 1.555.596.865.378,79 dari target Rp 1.353.546.050.366,00.

Mujiyat juga menyampaikan belanja dan transfer sebesar Rp 1.455.963.547.644,00, sedangkan realisasi yang tercapai sebesar Rp 1.372.548.573.537,48.

“Realisasi penggunaan anggaran belanja tahun 2022 mencapai 94,27 persen dari anggaran yang telah ditetapkan,” jelas Mujiyat dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 dan Perubahan Propemda Tahun 2023 pada sidang paripurna DPRD setempat.

Baca juga: Duel Tim Selisih Satu Poin, Barito Putera Ladeni Dewa United di Kandang

Mujiyat juga mengungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) memberikan indikator opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022, yang menunjukkan pemenuhan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam pengelolaan anggaran, Mujiyat menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Batola telah mengelola anggaran dengan lebih baik. Perencanaan dan penggunaan anggaran dilakukan secara profesional dan terencana, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Mujiyat juga menginformasikan pada tahun ini, terdapat 10 Raperda inisiatif dan 4 inisiatif DPRD yang diajukan.

Mayoritas Raperda yang termasuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Promperda) tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Baca juga: PLN Gerak Cepat Lakukan Pemulihan Pasca Gangguan Sistem Interkoneksi Kalimantan

“Sebagai hasilnya, tiga Raperda diusulkan untuk dimasukkan ke dalam perubahan Promperda Kabupaten Batola tahun 2023,” sambungnya.

Mujiyat berharap agar semua rancangan peraturan daerah yang telah diprogramkan dalam perubahan Promperda tahun 2023 dapat dibahas dengan baik. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan peraturan daerah yang adil, menjunjung tinggi kepentingan umum, memberikan kepastian hukum, serta mencakup seluruh aspek kepentingan masyarakat. (Kanalkalimantan.com/rdy)

Reporter : rdy
Editor : KK