Perpanjangan PPKM Level 4 di Kalsel Indikasi Inkonsistensi Pemerintah Pusat

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN- Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di tiga daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) dianggap sebagai wujud inkonsistensi pemerintah pusat. Sebagaimana diketahui, Senin (6/9/2021) kemarin, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, tiga daerah di Kalsel yakni Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kotabaru akan melakukan perpanjangan PPKM level 4 hingga 20 September 2021.

Pengacara Borneo Law Firm sekaligus pengamat kebijakan publik M Pazri mengatakan, perpanjangan PPKM dua pekan ke depan ini lebih panjang durasinya dibanding yang diterapkan di Jawa dan Bali. Dimana untuk wilayah Jawa-Bali perpanjangan PPKM hanya sampai tanggal 13 September 2021.

Pazri mengatakan, perpanjangan PPKM ini mengindikasikan dugaan pemerintah inkonsisten.

“Di satu sisi menyatakan telah terjadi penurunan kasus Covid-19, namun disisi lain tetap memperpanjang PPKM, kan aneh. Seharusnya kalau sudah terjadi penurunan, PPKM level 4 tentunya akan banyak berkurang. Logikanya, berkurangnya PPKM level 4 dengan sendirinya tidak diperlukan lagi perpanjangan PPKM,” terangnya.

Baca juga: PPKM Level 4 Berjilid-Jilid Bikin Pelaku Usaha di Banjarmasin Menjerit!

Terlebih, kata dia, saat ini pemerintah seolah tidak mendengar jeritan rakyat. Dimana-mana banyak pekerja di PHK dan dirumahkan.

“Gara-gara PPKM level 4 pergerakan masyarakat berbagai aktivitas dan usaha, UMKM masih terbatas karena adanya hambatan mobilitas. Sementara, kelas menengah ke bawah tekanan ekonominya makin sulit,” katanya.

“Dari beberapa pekan pelaksanaan PPKM livel 4 kemarin, apa yang di dapatkan keberhasilannya, berapa total sudah dana yang dikeluarkan, seperti apa parameter kongkretnya, seperti apa transparansi datanya, seperti apa pengawasannya. Kalau pun turun kasus positifnya, data itu karena jumlah orang diperiksa atau testing PCR dan tes Antigennya diturunkan,” ungkapnya.

Dengan memperpanjang PPKM Level 4, menunjukkan kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19 masih jauh dari efektif dibandingkan negara lain. Menurut Pazri, kebijakan ini seharusnya di evaluasi pemerintah agar ditemukan formulasi kebijakan baru yang ideal, lebih efektif disesuaikan dengan karakteristik, kearifan lokal wilayah masing-masing .

“Evaluasi juga perlu difokuskan pada para pemangku kebijakan PPKM dari Pusat sampai daerah,” ungkapnya.

Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin krisis sosial terus terjadi, mengingat sebagian masyarakat sudah sulit memenuhi kebutuhan hidupnya.

Baca juga: Santri Ponpes Rakha Amuntai Mulai Vaksinasi

“Jangan sampai masyarakat berpikir, lebih baik mati karena Covid-19 daripada mati karena kelaparan seperti tulisan mural grafiti dan aksi-aksi penolakan PPKM yang ada di beberapa daerah pekan yang lalu termasuk di Banjarmasin. Kalau ini yang ada di benak masyarakat, dikhawatirkan masyarakat akan semakin nekat dan tak peduli dengan semua aturan apapun sari pemerintah terkait PPKM Level 4,” terangnya.

Ia berharap, perpanjangan PPKM livel 4 ini ditinjau ulang oleh Pemerintah Pusat kalau tidak berdasar maka harus dicabut. Evaluasi total harus dilakukan Pemprov Kalsel dan kabupaten/kota juga harus serius dan menyampaikannya.

“Jangan hanya formalitas, saat ini edukasi masyarakat penting terus dilakukan secara konsisten agar masyarakat tetap meyakini covid itu nyata adanya dan vaksinasi merata dipercepat terus dijalankan jangan seolah mewajibkan vaksin namun kosong, serta pemerintah juga harus melihat keadaan dan kebutuhan fakta di lapangan untuk saat ini,” pungkasnya.(kanalkalimantan.com/seno)

Reporter: seno
Editor: cell