Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kalsel ‘Curhat’ ke Denny Indrayana

BANJARBARU, Gaung pencalonan Denny Indrayana sebagai kandidat calon Gubernur dalam Pilkada Kalsel 2020 semakin terasa. Tak hanya respons dukungan partai politik seperti Gerindra yang sebelumnya menyatakan membuka pintu, tapi juga masyarakat mulai menaruh harapan pada mantan Wamenkum HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. Giliran Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kalsel, yang bertemu Denny di Posko Pemenangan di Jl A Yani Banjarbaru, Jumat (1/11) sore.

Kedatangan puluhan perwakilan MHA Kalsel tersebut guna ‘curhat’ terkait berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Baik menyangkit masih minimnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat, perlindungan hukum, hingga kesejahteraan masyarakat adat di Kalsel. Denny Indrayana menerima dengan hangat dan mendengarkan semua keluhan yang disampaikan.

Uncun, salah satu perwakilan dari masyarakat adat yang hidup di Batang Alai Timur misalnya, mengatakan selama ini perhatian pemerintah masih sangat minim. “Sejak tahun 2013, perda pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat masih belum diperhatikan. Dari sisi perhatian pemerintah, kondisi kami ini ibaratnya masih belum merasa kemerdekaan. Ada banyak krisis yang kami hadapi menyangkut soal eksistensi, SDM, hingga pendidikan belum menjadi perhatian. Kami ini seperti mendorong mobil mogok, terpercik tanah tapi tidak ada ucapan terima kasih,” katanya.

Hal sama disampaikan Syahriwan, pegiat masyarakat adat di HST. Menurutnya, bicara soal masyarakat adat tidak cukup hanya berwacana soal isu lingkungan. “Tapi juga SDM perlu diperhatikan. Kayaknya saat ini penduduk lokal sulit mendapat pekerjaan layak. Jadi honorer aja sulit, apalagi menjadi PNS dan lainnya,” ungkapnya.

Ia mengatakan, banyak SDM lokal yang belum diperhatikan pemerintah. Di bidang pendidikan misalnya, seratusan tenaga kerja masyarakat adat sepertinya belum ditengok oleh pemerintah. “Soal tenaga pengajar misalnya. Pemerintah masih mengutamakan dari luar. Padahal SDM lokal ada,” katanya.

Demikian juga perhatian terhadap kalangan pemuda adat. “Kalangan pemuda juga sulit untuk akses informasi. Misalnya dari beasiswa untuk masyaraat adat dan lainnya. Mestinya masyarakat adat juga diperhatikan oeh masyaraat daerah,” harapnya.

Pun disampaikan Sahirani dari Forum Intelektual Dayak Nasional (FIDN) Kalsel, menyatakan keprihatinannya akan kondisi SDM Kalsel saat ini. Karena berdasar data yang diperolah, saat ini Kalsel masih menempati peringkat ke-26 dari 34 provinsi di Indonesia terkait SDM.

“Di Kotabaru misalnya, dimana ada 27 ribu pemeluk kaharingan di sana tetapi juga ditemukan bahwa angka stunting terbesar juga terjadi. Di sisi lain, saat ini masih banyak masyarakat adat yang mengalami kriminalisasi terkait kasus yang berhubungan dengan lahan. Ini karena belum ada perlindungan masyarakat adat,” tegasnya.

Berkaitan berbagai keluhan tadi, MHA berharap langkah Denny Indrayana yang maju ke pencalonan Gubernur Kalsel dapat memberikan perubahan dan perlindungan bagi masyarakat adat. Faktanya di lapangan yang dialami oleh masyarakat adat adalah tekanan yang luar biasa dari masuknya industri ekstraktif ke ruang hidup mereka. Sehingga MHA sangat membutuhkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah daerah, khususnya karena peraturan di level nasional sudah cukup mendukung untuk pengakuan dan perlindungan MHA di daerah mulai dari MK 35, Permedagri 52, dan UU Desa yang mengakomodir pengakuan dan perlindungan MHA.

Yang menjadi keprihatinan juga, saat ini hanya provinsi Kalimantan Selatan yang belum ada pengakuan MHA. “Sehingga dengan terpilihnya Bapak Denny maka MHA Kalsel berharap besar adanya pengakuan dna perlindungan yang diimplementasikan dengan terbitnya Peraturan Daerah ttg Pengakuan dan Perlindungan MHA,” harapnya.

Sementara itu, Denny Indrayana mengatakan komitmen untuk mewujudkan perlindungan masyarakat adat tidak susah. “Yang pasti kalau mau melakukan apa-apa yang harus diluruskan pertama niatnya. Niat saya maju, tidak macam macam. Hanya agar lebih baik aja. Saya memahmi apa yang disampaikan MHA. Itu bukan tipikal Kalsel, tapi tipikal nusantara. Kenapa sulit, karena ada kepentingan. Tapi kalo orientasinya kepada masyarakat tidak akan susah,” katanya.

Denny berjanji akan menjadikan isu perlindungan dan hak masyarakat adat sebagai bagian penting dalam kebijakannya jika dipercaya masyarakat memimpin Kalsel. “Untuk itu kita perlu berjuang bersama-sama. Kita harus menjadikan Kalsel ini lebih baik dan mampu memberikan kesejahteraan juga kepada seluruh masyrakat. Termasuk juga masyarakat adat,” pungkasnya.(rls)