Connect with us

HEADLINE

Mahalnya Pesta Demokrasi, 54 Petugas KPPS dan 10 Polisi Gugur Saat Kawal Surat Suara

Saatnya Elite Politik Dewasa dan Memberi Contoh

Bagikan berita ini!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Pesta Demokrasi 2019 harus dijaga dengan menunjukkan kedewasaan politik para elite. Foto : net

BANJARBARU, Penyelenggaraan pesta demokrasi yang berlangsung 17 April 2019 lalu mahal. Bukan semata soal budget anggaran yang mencapai Rp 24,8 triliun, tapi juga tentang pengorbanan para penjaga dan pengawal demokrasi di barisan terdepan. Ya, demi terselenggaranya pemilu Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) mencatat ada 54 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia. Termasuk juga 10 anggota polisi yang gugur dalam tugas pengawalan surat suara!

Komisioner KPU, Viryan Azis menuturkan hingga kekinian dari laporan yang diterima pihaknya pada Minggu (21/4) malam total sebanyak 54 orang petugas meninggal dunia. Sedangkan, 32 orang dikabarkan sakit.

“Sebanyak 86 petugas yang mengalami musibah. Meninggal 54 orang dan sakit 32 orang,” tutur Viryan saat dihubungi, Senin (22/4).

Berkenaan dengan itu, Viryan mengatakan data tersebut masih kemungkinan berubah. Sebab, menurutnya pihaknya juga baru menerima laporan kembali pada Senin (22/4) pagi ini. “Data tadi malam, barusan masuk lagi laporan,” ungkapnya.

Di Kalsel, satu anggota polisi bahkan meninggal dunia ketika bertugas mengamankan pemungutan suara di TPS 4, 5, dan 6 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Dia adalah Brigadir Arie Adrian Winatha (31).

Kepala Polres HSU, AKBP Ahmad Arif Sopiyan mengatakan, Brigadir Arie merupakan anggota Polda Kalsel yang mendapat tugas BKO PAM Pemilu 2019 di Polres HSU. Menurut Ahmad, almarhum menjaga tiga TPS secara bergiliran ketika pemungutan suara Pemilu 2019 pada Rabu (17/4) lalu.

Almarhum melaksanakan pengamanan penghitungan suara di TPS 4, 5, dan 6 Kelurahan Sungai Malang sampai pukul 02.00 Wita pada Kamis (18/4).  “Yang bersangkutan merasa kurang enak badan, sakit. Dan menyampaikan kepada Aiptu Amin Syaifullah,” ucap AKBP Ahmad Arif Sopiyan.

Saat itu, Aiptu Amin meminta almarhum istirahat di kantor Kelurahan Sungai Malang. Pukul 08.00 Wita, Aiptu Amin mendatangi TPS 4,5, dan 6, dan menyapa almarhum. Kepada Aiptu Amin, almarhum berkata tidak enak badan dan ingin istirahat di rumah. “Tolong jika kotak suara akan digeser ke PPK, kabari saya,” begitu AKBP Ahmad Arif menceritakan ulang kejadian. Pada Kamis (18/4) pukul 15.00 Wita, almarhum hendak ke kantor Kelurahan Sungai Malang untuk mengawal kotak suara dari TPS ke PPK Amuntai Tengah.

Petugas KPPS yang meninggal saat bertugas. Foto : net

Ketika apel konsolidasi, kata Ahmad, almarhum tiba-tiba tidak bisa hadir karena sakit. Pernyataan ini disampaikan lewat orang tuanya, Ipda Arbani Salman.  Lantaran kondisi yang makin memburuk, Ipda Arbani membawa almarhum ke Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung di Kota Amuntai pada Jumat (19/4) pukul 06.00 Wita. Almarhum sempat rawat inap sesaat, sebelum dinyatakan meninggal dunia pukul 22.30 Wita.

Menurut AKBP Ahmad, almarhum didiagnosa mengalami gejala radang ginjal dan gula darah tinggi. Almarhum lulusan SPN Banjarbaru pada 2006 silam. Jenazah almarhum dikubur di pemakaman umum, Kelurahan Sungai Malang pada Sabtu (20/4).

Atas dedikasinya, anggota Biro Operasi Polda Kalsel itupun oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian diberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta (setingkat lebih tinggi) kepada korban yang meninggal dalam tugas.

“Bapak Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani mewakili seluruh anggota dan juga Bhayangkari mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dan turut berduka cita atas meninggalnya Brigadir Arie Adrian Winatha. Semoga almarhum husnul khotimah dan segala amal perbuatan baiknya diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” tutur Kabag Humas Polda Kalsel Kombes M Rifa’i.

Meninggalnya Brigadir Arie Adrian Winatha tentu menambah daftar panjang personel Polri yang gugur dalam tugas pengamanan Pemilu 2019. Sebelumnya Polri telah kehilangan 10 anggota terbaiknya karena kelelahan hingga sakit saat menjalankan tugas negara mengawal pesta demokrasi tersebut. (Lihat Tabel: Anggota Polisi Gugur Saat Pengamanan Pemilu 2019).

Anggota Polisi Gugur Saat Pengamanan Pemilu 2019

Brigjen Syaiful Zahri (Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri)
AKP Suratno (Panit Subdit II Ekonomi Ditintelkam Polda Kaltim)
Aiptu M Saepudin (Bhabinkamtibmas Cilengkrang, Polsek Cileunyi)
Aiptu M Supri (Anggota Polresta Sidoarjo)
Aiptu Jonter Siringoringo (Anggota Polres Dairi)
Aipda Stef Pekualu (Anggota Polres Kupang, Polda NTT)
Bripka Ichwanul Muslimin (Anggota Polres Lombok Tengah, Polda NTB).
Brigadir Prima Leion Nurman Sasono (Anggota Polsek Cerme, Polres Bondowoso)
Brigadir Slamet Dardiri (Anggota Polsek Tosari, Polres Pasuruan)
Brigadir Brigadir Arie Adrian Winatha (Anggota Polda Kalsel)

Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si melalui Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa’I, SIK menyampaikan dukacita dan sangat menghormati jasa dan pengabdian anggota Polri yang gugur dalam mengemban tugas mulia mengamankan Pemilu Serentak 2019.

“Pengabdian dari anggota Polri yang meninggal dunia dalam tugas suksesnya Pemilu Serentak 2019 sangat luar biasa jasa dan pengabdiannya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Saudara adalah putra terbaik bangsa,” kata Kabid Humas.

Dikaji Ulang

Sebelumnya, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menginginkan agar pemilihan anggota legislatif dan pilpres yang dilakukan serentak sejak Pemilu 2019, dikaji ulang. Pasalnya, ada banyak petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang gugur, akibat kelelahan saat menjalankan tugas.

Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD melalui akun Twitter miliknya @mohmahfudmd. Mahfud MD merespons usulan dari salah seorang warganet untuk melakukan kajian ulang soal pemilu serentak. “Mohon maaf @mohmahfudmd apa tidak sebaiknya pemilu serentak ini dikaji ulang? Melihat banyaknya korban berjatuhan,” kata salah seorang warganet seperti dikutip Suara.com, Sabtu (20/4).

Pemakanan anggota polisi yang meninggal saat jaga TPS. Foto : net

Mahfud MD menyetujuinya. Menurut Mahfud MD, istilah ‘serentak’ bisa ditafsirkan digelar pada hari yang berbeda, tidak harus dalam satu hari bersamaan seperti yang terjadi dalam Pemilu 2019. “Setuju. Sebenarnya istilah serentak bisa ditafsirkan tak harus harinya sama, bisa saja dipisah. Kita bisa bahas lagi, termasuk treshold,” ujar Mahfud MD.

Mahfud MD menjelaskan, pemilu serentak merupakan hasil keputusan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) saat membuat amandemen. Mahkamah Konstitusi saat itu mengabulkannya. “Itu dulu kan keputusan MPR saat membuat amandemen bahwa Pemilu dilakukan serentak dengan 5 kotak. Berdasar dokumen dan kesaksian eks anggota-anggota Panitia ad-hoc (PAH) MPR itu MK mengabulkannya,” ungkap Mahfud.

Budget Besar

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24,8 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019. Alokasi anggaran ini naik 3 persen atau bertambah Rp 700 miliar dibanding biaya Pemilu dan Pilpres 2014 lalu yang mencapai Rp24,1 triliun.

Pada 2018, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran pemilu sebesar Rp 16 triliun. “Anggaran ini akan digunakan untuk membiayai agenda demokrasi yakni pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif 2019,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya.

Kenaikan alokasi anggaran pemilu tersebut salah satunya didorong oleh keperluan untuk meningkatkan kualitas pertahanan dan keamanan saat pesta demokrasi berlangsung di tahun 2019. Menko Polhukam Wiranto menjelaskan bahwa tantangan menjaga keamanan dan kestabilan negara saat ini semakin besar. Apalagi, perkembangan pesat teknologi siber turut memicu banyak potensi gangguan keamanan.

Dan, kini masa kontestasi Pileg dan Pilpres telah berakhir pada hari pemungutan suara 17 April lalu. Kini saatnya melakukan rekonsiliasi bagi seluruh masyarakat terutama bagi mereka yang turut dalam kompetisi baik sebagai kandidat, tim sukses, maupun pendukung.

Cendekiawan muslim Azyumardi Azra mengajak para elite politik bersikap lebih arif. Azyumardi meminta para elite menahan diri untuk membuat klaim-klaim kemenangan dan bersabar menunggu hasil KPU.(rico)

Reporter : Rico
Editor : Chell

Bagikan berita ini!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
-->