Laksanakan Bimtek, Kepala BPPSDMP Minta Tingkatkan Kapasitas PPS Dan Posluhdes!

BANJARBARU, Bertepatan dengan perayaan Hari Pangan Sedunia ke-38, Kementrian Pertanian (Kementan) menggelar Bimtek Penumbuhkembangkan Pos Penyuluhan Desa dan Penyuluhan Pertanian Swadaya di Ruang Aula SMK PP Banjarbaru Kota Banjarbaru, Jumat (19/10) pagi.

Dihadiri langsung Kepala Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (PPSDMP) dari Kementan, Dr Ir Momon Rusmono.MS, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Dr. Ir Siti Munifah, M.Si serta Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortiklutura (TPH) Provinsi Kalsel, Fathurrahman, peserta kegiatan bimbingan teknis ini diikuti 200 orang yang merupakan pengelola Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) serta Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS).

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Dr. Ir Siti Munifah menjelaskan Tujuan dilaksanakan bimbingan teknis ini adalah untuk penyamaan persepsi dalam kebijakan penumbuhkembangkan Posluhdes dan PPS.

“Kegiatan ini juga untuk meningkatnya kapasitas pengurusan Posludes dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di Desa, serta meningkatnya kapasitas dan penyuluh pertanian swadya,” ungkapnya.

Diharapkan para peserta yang berhadir dapat menyampaikan saran dan memberikan infomasi kepada masyarakat ditiap wilayah Kalsel dalam meningkatkan peran dan kapasitas PPS dan Posluhdes.

Peran penting yang dipegang PPS sendiri terbilang sangat banyak membantu pemerintah salah satunya dalam membantu menginventarisir permasalahan petani di lapangan. Kapasitas PPS yang saat ini dijelaskan oleh Kementan, dijelaskan Kepala Badan PPSDMP Momon Rusmono sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, satu desa minimal ada satu penyuluh yang ditempatkan.

Namun dari data yang tercatat saat ini jumlah penyuluh tersebut tidak mencukupi. Terhitung di Indonesia jumlah penyuluh Pemerintah (PNS) ada 30 ribu sedangkan penyuluh tenaga harian ada sekitar 12 ribu sehingga total sebanyak 42 ribu. Dari jumlah tersebut Penyuluh ditempatkan di kantor Provisi, Dinas Kabupaten/Kota dan di BPPSDMP sebanyak 8 ribu orang sehingga yang mengawal di lapangan hanya sebanyak 34 ribu.

“Nah jika dibandikan dengan Desa pontensi pertanian yang tercatat ada sebayak 72 ribu desa di Indonesia, jumlah penyuluh tersebut tidak cukup yang mana akibatnya 1 orang penyuluh ditempatkan di 2 bahkan sampai 3 desa.” Ucapnya

Untuk mengatasi hal itulah  PPS sangat lah dibutuhkan. Saat ini jumlah PPS tercatat sebanyak 25 ribu di seluruh indonesia. Kriteria untuk seorang PPS sendiri ada 2 yaitu petani yang berhasil yang bertujuan untuk menjadi contoh bagi generasi petani dan petani yang dapat membagikan ilmunya terhadap petani yang lain. Mereka yang terpilih menjadi PPS tidak diberikan gaji oleh pemerintah karena statusnya yang sudah Swadaya.

“Tadi saya sudah bilang sama Ibu Kepala Pusat Pertanian bahwa di setiap desa harus ditempatkan 1 orang PPS, dengan syarat dia adalah petani yang sukses. Nanti pemilihannya kita serahkan ke Kepala Dinas Kab/kota supaya” jelas Momon Rusmono.

Selain meningkatkan kapasitas PPS, Momon juga meningkatkan kapasitas Posluhdes yang merupakan kelembagaan tingkat desa dalam mempercepat peningkatan kemampuan masyarakat perdesaan dan terbilang sangat penting. Terutama keberadaan Posluhdes sebagai fasilitas bagi PPS. Pospluhdes merupakan kelembagaan penyuluhan non formal yang dimiliki dan dikelola oleh petani berbeda dengan tingkat kecamatan yaitu Badan Penyuluhan yang dikelola pemerintah. Momon memerintah agar pembangunan pospluhdes agar segera dilakukan.

“Posluhdes ini dapat digunakan saat pertemuan antara penyuluh PNS, PPS dan petani kalau ada masalah. Jadi secepat mungkin Posluhdes ini agar segera dibangun setiap desa. Kami juga akan membantu untuk meningkatkan anggaran” lanjut Momon.

Di sisi lain saat ini BPSDMP tengah membangun 10 Politeknik Pembangunan Pertanian (PP) di Indonesia yang mana hingga kini suda 6 Politeknik PP yang telah dibangun ada di Medan, Bogor, Jogjakarta, Malang, Goa dan Monokwari. Rencannya 4 lagi akan dibangun di Serpong, SMK PP Banjarbaru, Kupang dan Sumbawa.  (Rico)