Kanal
KKB Sesalkan Aksi Pemortalan Akses Jalan Areal Perkebunan PT BPP
KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN– Aksi pemortalan jalan yang sebelumnya dilakukan sejumlah warga Desa Antar Baru di perkebunan sawit PT Barito Putera Plantation (BPP), disesalkan Kerukunan Keluarga Bakumpai (KKB). Konflik lahan tersebut menurut tokoh Bakumpai H Hasanuddin Murad, sarat dengan kepentingan.
“Sebenarnya ini meresahkan kita, sebab ada sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan suku mengadakan upacara adat di salah satu perusahaan yang ada di Batola ini,†ujar Tokoh Bakumpai, Hasanuddin Murad, Kamis (20/2/2020).
Ditambah Hasanuddin, orang suku Bakumpai adalah orang yang suka damai dan tidak pernah mengganggu orang. Terlebih pendatang yang menetap di Kabupaten Batola sendiri. Namun mantan Bupati Batola periode 2007–2012 dan 2012-2017 ini berharap tetap ada ketegasan polisi dalam menjaga kondusifitas wilayah.
Sebab aksi pemortalan kawasan di perusahaan menyebabkan sebagian orang yang bekerja di perusahaan harus diliburkan. “Selama kita jadi Bupati Kabupaten Batola sepuluh tahun tentunya tahu persis permasalahan ini,†katanya.
Hasanuddin yang merupakan asli warga Marabahan ini mengakui sangat mengetahui sejarah mengenai lahan di wilayahnya. Sehingga pihak tersebut tidak bisa berkutik dimasa pemerintahannya. “Dalam konteks ini kami juga akan merasa keberatan dan mengadakan acara adat juga di sana dalam rangka menolak setiap bentuk orang yang ingin melakukan tindakan yang akan merugikan orang di Kabupaten Barito Kuala,†pungkasnya.
Masih di tempat yang sama Ketua KKB Pusat H Yuni Abdi Nur Sulaiman mengatakan, pemortalan yang dilakukan sejak 12 Desember 2019 lalu oleh kelompok pengklaim atas kepemilikan seluas 3.006 hektare lahan yang sudah digarap PT BPP sebagai pemilik hak guna usaha (HGU). Kasus ini sudah tiga kali dibawa kelompok pengklaim dari Desa Antar Baru ke meja hijau. Namun tuntutan dari sekelompok warga tersebut selalu kandas.
“Dalam pertemuan yang dihadiri puluhan warga Bakumpai di Aula Bahalap Marabahan ini, menolak setiap bentuk tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Kebersamaan dan kerukunan kami ini sangatlah solid. Meskipun kami berpencar-pencar dan ada salah satu keluarga kami yang disakiti, maka kami akan sama-sama berkumpul dan mencari solusinya. Ya kami ini hidup penuh damai, kami tidak mengganggu dan kami juga tidak mau diganggu,†jelas Yuni.
Ditanya apakah akan menjalin komunikasi terhadap warga yang mengklain tanah di PT BPP, Yuni mengatakan mencoba komunikasi dengan pihak terkait. Syukur apabila yang bersangkutan menyadari perbuatannya sehingga dapat menjalin kembali tali persaudaraan.
“Tentunya kita akan mencoba berkomunikasi dulu dengan pihak warga yang mengatasnamakan suku ini, syukur-syukur apabila nantinya mereka mau. Namun kembali lagi seperti apa yang disampaikan bapak Hasanuddin tadi, tentu kalau kami disenggol ya tentu kami juga tidak terima,†pungkasnya. (kanalkalimantan.com/rdy)
Editor : Cell
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Tim KPK Geledah Ruang Kerja Gubernur Kalsel, Paman Birin Tak Diketahui Keberadaannya
-
HEADLINE3 hari yang lalu
OTT KPK Tangkap 6 Orang dan Uang Rp10 Miliar, Keterkaitan Gubernur Kalsel
-
HEADLINE2 hari yang lalu
OTT KPK di Kalsel: 4 ASN dan 2 Swasta Kenakan Rompi Oranye
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Gubernur Paman Birin Jadi Tersangka, Susul Enam Orang Kena OTT KPK
-
HEADLINE3 hari yang lalu
Pasca OTT KPK di Kalsel: YE Bersama Dua Orang Digiring ke Jakarta
-
Hukum2 hari yang lalu
Terpidana Korupsi Mantan Bupati HST Abdul Latif Ajukan PK