Kawal Tahapan Pemilu, Jaringan Demokrasi Indonesia Hadir di Kalsel - Kanal Kalimantan
Connect with us

Politik

Kawal Tahapan Pemilu, Jaringan Demokrasi Indonesia Hadir di Kalsel

Diterbitkan

pada

Deklarasi Jaringan Demokrasi Indonesia di Provinsi Kalsel. Foto : Mario

BANJARMASIN, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) gelar dialog publik “Arah Demokrasi di Kalsel Menjelang Pemilu 2019” di Hotel Nasa Banjarmasin, Selasa (20/11). JaDI menghimpun alumni penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Deklarasi diikuti oleh beberapa alumni KPU Kalsel, Bawaslu, dan Panwaslu kabupaten/kota.

Deklarasi menindaklanjuti presidium nasional, dalam JaDI juga berkumpul Hadar Gumay dan Juri Ardianto yang menjabat sebagai komisioner pejabat KPU RI.

Di temui di sela-sela kegiatan, Samahuddin Muharram, mantan Ketua KPU Kalsel mengatakan, tujuan JaDI tentunya adalah dalam rangka membangun dan bersinergi dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah. Sehingga bisa memberi kontribusi pemikiran terhadap apa saja dalam proses tahapan Pemilu di Kalsel.

Memberikan kontribusi dan pemikiran terkait kebijakan pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota. “Misalnya nanti terkait persoalan kebijakan, kemudian persoalan demokrasi dan arah pembangunan di Kalimntan Selatan. JaDI bergerak untuk itu,” ujarnya.


Deklarasi JaDI menurut Samahuddin sangat penting bagi Kalsel, terutama dalam konteks mengawal demokrasi menjelang Pemilu. Karena saat ini, penyelenggara Pemilu banyak persoalan dan mantan-mantan penyelenggara punya pengalaman dan pengetahuan terkait dengan proses tahapan Pemilu.

Ia menambahkan salah satu contohnya. “Misalnya, hari ini data Pemilu masih bermasalah, walaupun secara nasional masih diperpanjang 30 hari ke depan, itu kan sebuah persoalan yang saya kira tidak tuntas. Sehingga jaringan demokrasi ini bisa memberikan masukan,” bebernya.

Persoalan lainnya adalah DCT yang hingga saat ini masih bermasalah. Masih ada persoalan caleg-caleg yang sampai saat ini kemungkinan bisa diangkat dalam proses hukum. Hal ini berarti tidak terjalinnya sinergi antar KPU. “Harus diberikan masukan-masukan. Baik itu Bawaslu dan KPU di Kalimantan Selatan,” katanya.

Keberadaan JaDI untuk Kalsel punya peran unuk beberapa contoh kasus tersebut. Bukan berarti JaDI mencampuri persoalan internal penyelenggara, tapi memberi kontribusi pemikiran dan masukan yang bersifat kritik membangun.(Mario)

Reporter : Mario
Editor : Abi Zarrin AL Ghifari

Bagikan berita ini!