Connect with us

Hukum

Hari Ini Polisi Umumkan Hasil Gelar Perkara Kasus Kerumunan Raffi Ahmad Cs

Diterbitkan

pada

Momen Raffi Ahmad divaksin Covid-19 [YouTube]
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kepolisian akan mengumumkan hasil gelar perkara kasus kerumunan Raffi Ahmad cs hari ini, Kamis (21/1/2021).

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Rabu (20/1/2021).

“Besok (hari ini—red) akan dijelaskan secara rinci hasil gelar perkaranya,” ujarnya.

Gelar perkara kasus kerumunan Raffi Ahmad cs dilaksanakan bersama oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya.



 

“Gelar perkara dipimpin oleh Krimum Polda Metro Jaya untuk masalah dugaan pelanggaran protokol kesehatan kegiatannya di rumah RG sudah selesai digelar,” tutur Yusri.

Raffi Ahmad menjadi perbincangan setelah sejumlah akun media sosial, termasuk akun Instagram Raffi @raffinagita1717, memuat foto dirinya bersama teman-temannya yang tidak mengenakan masker.

Foto-foto yang diambil saat pesta ulang tahun bos KFC Indonesia, Ricardo Gelael, itu lantas menjadi viral.

Raffi Ahmad tepergok keluyuran usai divaksin (Instagram)

Padahal Raffi Ahmad menjadi salah satu orang yang mendapat kesempatan untuk divaksin Covid-19 perdana di Istana Merdeka pada Rabu (13/1), bersama dengan Presiden Jokowi dan tokoh-tokoh lainnya.

Lantas pada kesempatan terpisah, Raffi Ahmad memberikan klarifikasi atas foto-foto dirinya tengah menghadiri acara yang menjadi viral di media sosial karena melanggar aturan protokol kesehatan.

Melalui unggahan terbaru di akun Instagram resminya, Raffi Ahmad meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan juga Presiden Joko Widodo atas kegaduhan yang terjadi.

Dia juga mengakui kesalahannya yang telah melanggar protokol kesehatan dengan berkerumun dan tidak memakai masker.

“Terkait kejadian tadi malam saya ingin sedikit klarifikasi. Tapi sebelumnya saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya minta maaf kepada bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staf yang ada di sekretariat presiden dan juga minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam,” kata Raffi Ahmad dalam video unggahannya.

Raffi Ahmad mengatakan bahwa acara yang dihadirinya itu diadakan di kediaman ayah dari salah satu temannya.

Dia juga menjelaskan bahwa sebelum masuk ke rumah sudah menjalankan protokol kesehatan.

“Di situ kondisinya juga memang sebelum masuk ke rumahnya mengikuti protokoler. Tapi pas di dalam, kebetulan saya lagi makan tidak pakai masker, ada yang foto, tapi apa pun itu saya juga minta maaf karena kejadian ini jadi heboh,” ujar Raffi Ahmad. (Antara)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hukum

Polisi Pastikan Sanksi Tegas Bripka CS yang Tembak Mati TNI di Cengkareng

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bripka CS tersangka penembakan di Cengkareng. (Suara.com/Yasir)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran membenarkan adanya peristiwa penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi hingga menewaskan satu anggota TNI dan dua pegawai kafe di Cengkareng, Jakarta Barat. Fadil menyebut pelaku berinisial Bripka CS.

Menurut penuturan Fadil, peristiwa penembakan itu terjadi sekira pukul 04.00 WIB pagi tadi. Kekinian, Bripka CS telah berstatus tersangka.

“Sudah didapatkan dua alat bukti, untuk diproses secara pidana, saya ulangi kepada tersangka sudah diproses langsung pagi hari ini juga,” kata Fadil saat jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (25/2/2021).

Berkenaan dengan itu, Fadil memastikan bahwa Bripka CS akan ditindak secara tegas. Selain diterancam sanki pidana, tersangka juga akan diproses secara etik.



“Kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan,” katanya.

Peristiwa penembakan sbelumnya terjadi di sebuah kafe kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Tiga orang tewas tertembak dan satu luka-luka.

Ketiga korban meninggal dunia, yakni berinisial ST anggota TNI AD yang bertugas menjadi keamanan kafe, FS pelayan kafe, dan MK kasir kafe. Sedangkan satu korban luka-luka ialah HA selaku manajer kafe.

“Kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan,” katanya.

Peristiwa penembakan sbelumnya terjadi di sebuah kafe kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Tiga orang tewas tertembak dan satu luka-luka.

Ketiga korban meninggal dunia, yakni berinisial ST anggota TNI AD yang bertugas menjadi keamanan kafe, FS pelayan kafe, dan MK kasir kafe. Sedangkan satu korban luka-luka ialah HA selaku manajer kafe.(suara)

 

Editor: Suara


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Dianggap Karet, 9 Pasal Disebut Bermasalah UU ITE

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi hukum. foto: pexels.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto menyatakan, ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE.

“Persoalan utama ada di pasal 27-29 UU ITE. Ini harus dicabut karena pasal karet, isinya multitafsir. Ada juga pasal yang sudah ada di aturan lain, jadinya duplikasi hukum,” kata Damar kepada Suara.com, Rabu (17/2/2021).

Damar menambahkan, ada juga beberapa pasal yang rawan persoalan atau disalahgunakan. Sehingga pasal tersebut perlu diperbaiki rumusannya.

Berikut sembilan pasal bermasalah UU ITE karena dianggap pasal karet dan multitafsir:



1. Pasal 26 Ayat 3 tentang penghapusan informasi yang tidak relevan yang berbunyi “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.”

Ilustrasi hukum. foto: pexels.com

Pasal ini bermasalah soal sensor informasi.

2. Pasal 27 Ayat 1 tentang Asusila dengan bunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal ini bermasalah karena digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online.

3. Pasal 27 Ayat 3 tentang defamasi yang berbunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal ini bermasalah karena dianggap bisa represif untuk warga yang mengkritik polisi, pemerintah, atau presiden.

4. Pasal 28 Ayat 2 tentang ujaran kebencian yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal ini bermasalah karena bisa merepresi bagi kalangan agama minoritas sekaligus bagi para warga yang mengkritik polisi, pemerintah, atau presiden.

5. Pasal 29 tentang ancaman kekerasan dengan bunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Pasal ini bermasalah karena bisa dipakai untuk memidana orang yang mau melapor ke polisi.

6. Pasal 36 tentang kerugian dengan bunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

Pasal ini bermasalah karena dapat digunakan untuk memperberat hukuman pidana defamasi.

7. Pasal 40 Ayat 2a tentang muatan yang dilarang dengan bunyi, “Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal ini bermasalah karena dapat digunakan menjadi dasar pemutusan akses internet untuk mencegah penyebarluasan hoaks.

8. Pasal 40 Ayat 2b tentang pemutusan akses internet dengan bunyi, “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”

Pasal ini bermasalah karena bisa menjadi alasan penegasan peran pemerintah dalam memutuskan akses internet.

9. Pasal 45 Ayat 3 tentang ancaman penjara tindakan defarmasi.

“dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal ini bermasalah karena dapat menahan tertuduh saat proses penyidikan.(Suara)

Editor : Suara 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->