Dua Tahun Kepemimpinan Guru Khalil, Hubungan Eksekutif-Legislatif Jadi Ujian!

MARTAPURA, Dua tahun kepemimpinan Bupati Banjar H Khalilurrahman dan Wakil Bupati H Saidi Mansyur banyak hal telah dicapai. Namun sejumlah masalah juga perlu mendapat perhatian serius. Termasuk soal problem internal pemerintahan dan hubungan eksekutif-legislatif menyusul terbitnya hak angket oleh DPRD Banjar.

Hingga saat ini, hak angket DPRD Banjar terus melakukan melakukan pemanggilan sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Banjar. Data menyebutkan terhitung sejak Januari hingga Februari, ini panitia hak angket sudah memanggil sebanyak 32 ASN dan sudah dimintai keterangannya.

Proses pemanggilan terhadap ASN ini rencananya akan tuntas hingga pertengahan Maret dengan jumlah total 51 ASN. Itu berarti masih tersisa sebanyak 19 ASN lagi yang harus dimintai keterangan oleh panitia hak angket.

Menyikapi akan terus bergulirnya kinerja panitia hak angket tersebut, Bupati Banjar H Khalilurrahman mengatakan tidak akan gentar. Ia malah mempersilahkan panitia hak angket itu terus berjalan.

“Saya tidak takut, silahkan berjalan hak angket, saya mantan anggota DPR, saya orang berpengalaman akan hal itu. Seharusnya sebelum hak angket harus ada hak interflasi atau hak tanya jawab dulu. Kecuali kondisinya ada kegaduhan yang mengancam keselamatan orang banyak baru bisa langsung hak angket,” ujar guru Khalil pada kegiatan konfrensi pers di Mahligai Sultan Adam, Kamis (15/2), terkait kepemimpinannya selama 2 tahun bersama H Saidi Mansyur.

Bupati mengatakan, tidak ada yang dilanggarnya dalam proses mutasi pegawai di Pemkab Banjar. Mutasi pegawai merupakan hak prerogatifnya selaku Bupati. Hak angket yang diajukan dewan pun, semestinya tahapannya bukan langsung hak angket melainkan hak interpelasi. “Saya mantan anggota DPR RI. Semestinya ada tahapan hak interpelasi dulu dan hak angket ini,” tegasnya.

Dewan berdalih, terbitnya hak angket terkait rombak jabatan 104 pejabat struktural dan 7 fungsional yang hanya dilakukan Sekda Banjar H Nasrunsyah pada Jumat 27 Oktober 2017 silam. Namun sebelumnya, sejumlah perombakan kabinet juga pernah dilakukan Bupati.

Terhitung 6 bulan 7 hari sejak dilantik 17 Februari 2016, Bupati juga sempat merombak ratusan pejabat di level eselon III dan IV pada Rabu 24 Agustus 2016. Lalu empat bulan kemudian, tepatnya 30 Desember, pelantikan massal pejabat kembali dilakukan. Tak terkecuali ratusan pejabat di eselon III dan IV yang dilantik empat bulan sebelumnya. Termasuk pejabat di tingkat eselon II, jumlah pejabat yang dilantik kala itu sebanyak 913 orang.

Pelantikan pejabat kembali dilakukan untuk ketiga kalinya pada Jumat, 27 Januari 2017. Kendati sempat disebutkan, pelantikan hanyalah  susulan bagi sejumlah pejabat yang tak hadir saat pelantikan pada 30 Desember 2016 dikarenakan sedang umroh, cuti, dan tugas luar daerah. (hendera)