DPPKB HSU Gelar Workshop Penetapan Parameter Kependudukan

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Perlu rancangan besar berupa parameter atau indikator dalam pengendalian penduduk.

Dinas Pengandalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar workshop penetapan parameter kependudukan bersama dinas terkait, di aula DPPKB. Rabu (17/3/2021).

Kepala DPPKB HSU Hj Anisah Rasyidah Wahid mengatakan, perameter kependudukan merupakan salah satu acuan penting kebijakan dan dasar penyusunan pembangunan.

“Agar parameter tersebut perlu kerjasama di antara kita secara baik dan benar. Oleh sebab itu di adakan pertemuan unsur penetapan parameter di Kabupaten HSU,” ucap Kepala DPPKB HSU saat membuka kegiatan.

Kepala DPPKB HSU Hj Anisah Rasyidah Wahid. Foto: dew

Workshop dimaksudkan agar masyarakat lebih mementingkan untuk mempersiapkan penduduk yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengendalian penduduk.

“Adanya kegiatan ini untuk memanfaatkan penetapan parameter kependudukan, artinya perlu menetapkan ukuran dan tugas, agar semua tujuan untuk peningkatan bisa tercapai,” kata Nasruddin, Kepala Bidang Pengandalian Penduduk DPPKB HSU.

Lebih Lanjut, Nasruddin menyebut tujuan parameter ini untuk pengandalian penduduk dengan orang yang mempunyai anak sedikit, otomatis penduduk bisa dikendalikan.

“Artinya dengan menaikan kualitas prasarana dan termasuk tenaga, jangan sampai kalau orang yang ingin memakai KB, alatnya atau obatnya tidak ada. Supaya angka kelahiran yang meningkat di suatu dearah bisa diatasi,” imbuhnya.
Ia menjelaskan tiga hal yang menyebabkan perlunya parameter yaitu transisi demografi, transisi epidemologi dan transisi pendidikan.

Transisi demografi akan mengarahkan pada upaya penurunan angka fertilitas, mobilitas dan mortalitas.
Sementara pada epidemiologi, kata Nasruddin, masyarakat memiliki umur panjang, namun masih diwarnai dengan masalah sakit yang serius di umur lebih dari 60 tahun, sehingga menjadi beban orang lain.

Disisi lain, transisi pendidikan dapat ditunjukkan pada perubahan pola pendidikan yang tidak hanya focus pada kecerdasan intelektual saja, tetapi mengarah pada keterkaitan teknologi. “Membangun jaringan komunitas sosial dan memperhatikan pola perilaku kerja masyarakat,” tukasnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) HSU Sukma Handayani menyebut, ada tiga kecamatan di Kabupaten HSU yang masih cukup tinggi angka pertumbuhan penduduknya, yaitu Amuntai Selatan, Banjang, dan Haur Gading. Sedangkan pada Kecamatan lainnya di bawah 1 % rata rata penduduknya.

“Di beberapa kecamatan yang hasil proyeksinya lebih tinggi dibandingkan hasil real itu menandakan bahwa adanya kejadian di luar asumsi ketika melakukan proyeksi,” jelas Kepala BPS HSU, saat menjadi narasumber.

Sukma menilai pernikahan usia dini biasa dijadikan indikator diambil dari data Susenas. Data Susenas itu dikumpulkan tiap tahun untuk estimasi sampel di kabupaten.

“Data Susenas ini bisa melihat trend ataupun perkembangan bagaimana kondisi parameter kependudukan yang ada di Kabupaten HSU,” pungkasnya. (kanalkalimantan.com/dew)