Connect with us

Hukum

Dianggap Karet, 9 Pasal Disebut Bermasalah UU ITE

Diterbitkan

pada

Ilustrasi hukum. foto: pexels.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto menyatakan, ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE.

“Persoalan utama ada di pasal 27-29 UU ITE. Ini harus dicabut karena pasal karet, isinya multitafsir. Ada juga pasal yang sudah ada di aturan lain, jadinya duplikasi hukum,” kata Damar kepada Suara.com, Rabu (17/2/2021).

Damar menambahkan, ada juga beberapa pasal yang rawan persoalan atau disalahgunakan. Sehingga pasal tersebut perlu diperbaiki rumusannya.

Berikut sembilan pasal bermasalah UU ITE karena dianggap pasal karet dan multitafsir:



1. Pasal 26 Ayat 3 tentang penghapusan informasi yang tidak relevan yang berbunyi “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.”

Ilustrasi hukum. foto: pexels.com

Pasal ini bermasalah soal sensor informasi.

2. Pasal 27 Ayat 1 tentang Asusila dengan bunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal ini bermasalah karena digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online.

3. Pasal 27 Ayat 3 tentang defamasi yang berbunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal ini bermasalah karena dianggap bisa represif untuk warga yang mengkritik polisi, pemerintah, atau presiden.

4. Pasal 28 Ayat 2 tentang ujaran kebencian yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal ini bermasalah karena bisa merepresi bagi kalangan agama minoritas sekaligus bagi para warga yang mengkritik polisi, pemerintah, atau presiden.

5. Pasal 29 tentang ancaman kekerasan dengan bunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Pasal ini bermasalah karena bisa dipakai untuk memidana orang yang mau melapor ke polisi.

6. Pasal 36 tentang kerugian dengan bunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

Pasal ini bermasalah karena dapat digunakan untuk memperberat hukuman pidana defamasi.

7. Pasal 40 Ayat 2a tentang muatan yang dilarang dengan bunyi, “Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal ini bermasalah karena dapat digunakan menjadi dasar pemutusan akses internet untuk mencegah penyebarluasan hoaks.

8. Pasal 40 Ayat 2b tentang pemutusan akses internet dengan bunyi, “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”

Pasal ini bermasalah karena bisa menjadi alasan penegasan peran pemerintah dalam memutuskan akses internet.

9. Pasal 45 Ayat 3 tentang ancaman penjara tindakan defarmasi.

“dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal ini bermasalah karena dapat menahan tertuduh saat proses penyidikan.(Suara)

Editor : Suara 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan

Komentar

Hukum

BNN Banjarbaru Pantau Assesment Program Rehabilitasi di Lapas Karang Intan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Program rehabilitasi assessment warga binaan pengguna Narkoba di Lapas Karang Intan, Senin (1/3/2021). Foto: lapas karang intan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru cek program rehabilitasi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Karang Intan. Observasi pelaksanaan assessment bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang menjalani program rehabilitasi sosial, dilakukan langsung Kepala BNN Kota Banjarbaru AKBP H Husni Thamrin, Senin (1/3/2021) siang.

Pada tahun 2021 Lapas Karang Intan kembali menyelanggarakan program rehabilitasi sosal penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif bagi warga binaan pemasyarakatan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), baik BNN Provinsi Kalimantan Selatan maupun BNN Kota Banjarbaru dan instansi terkait lain.

Warga binaan yang mengikuti program rehabilitasi, wajib mengikuti assessment lanjutan yang dilakukan oleh petugas dari BNN Kota Banjarbaru, dibantu petugas Lapas Karang Intan dan konselor program rehabilitasi.

Assesment bertujuan mengumpulan informasi peserta rehabilitasi, untuk mendapatkan gambaran klinis dan masalah mendalam secara komprehensif, menginisiasi komunikasi, dan interaksi terapeutik antara petugas dengan warga binaan. Selain itu, juga untuk menggali masalah yang sedang dihadapi warga binaan terkait penggunaan narkotika, masalah medis, menggali data diri, keluarga dan lingkungannya.



Kepala Lapas (Kalapas) Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Wahyu Susetyo mengatakan bahwa program rehabilitasi sosial yang diselenggarakan Lapas Karang Intan merupakan salah satu dari berbagai kegiatan positif yang ada dan sedang berjalan.

“Kegiatan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan merupakan salah satu dari banyaknya kegiatan positif yang kita miliki, khususnya lagi bagi warga binaan, di mana warga binaan yang melakukan penyalahgunan narkotika, jadi sebagai salah satu cara untuk mereka berhenti ketergantungan kepada Narkoba,” jelas Kalapas.

Kalapas menambahkan nantinya warga binaan yang telah selesai mengikuti program rehabilitasi akan menempati blok hunian khusus, guna mengikuti program pembinaan lanjutan persiapan kembali ke masyarakat.

“Nantinya, warga binaan yang selesai mengikuti program rehabilitasi akan menempati blok khusus pasca rehab, untuk mengikuti pembinaan lanjutan, yakni pembinaan kemandirian, keterampilan dan kerohanian, sebagai bekal saat mereka bebas nanti,” imbuhnya. (kanalkalimantan.com/wahyu)

 

Reporter : Wahyu
Editor : Bie

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Kalapas Karang Intan Kukuhkan Satops Patnal

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kalapas Karang Intan kukuhkan Satops Patnal di lingkungan Lapas Karang Intan, Senin (1/3/2021). Foto: lapas karang intan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Ka Lapas) Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Wahyu Susetyo, mengukuhkan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal) pada Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Senin (1/4/2021). Satops Patnal dibentuk guna pencegahan dan penindakan potensi gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtib), serta perbaikan seluruh aspek pelaksanaan tugas pemasyarakatan, fungsi pembinaan petugas dan peningkatan layanan.

Tim Satops Patnal ini nantinya bertugas merencanakan dan melaksanakan pengendalian gangguan kamtib dan potensi lainnya, untuk kemudian melaporkan kepada pimpinan guna tindaklanjut pencegahan.

Tidak hanya itu, tim ini juga berwenang menindak atas penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran yang dilakukan oleh petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan.

Wahyu Susetyo berpesan, agar seluruh petugas Lapas Karang Intan disiplin dalam menjalankan tugas dan selalu menjaga integritas, serta Satops Patnal berperan sebagai pengawas atas aktifitas yang terjadi di Lapas Karang Intan.



 

“Jaga selalu disiplin dan integritas dalam bekerja, karena dua hal tersebut sangat penting dalam setiap pelaksanaan tugas Pemasyarakatan, juga Satops Patnal mempunyai kemampuan sebagai kontrol atas segala aktifitas yang terjadi di Lapas Karang Intan, khusus nya yang berhubungan disiplin dan integritas petugas,” tegasnya.

Lebih lanjut orang nomor satu di Lapas Karang Intan ini berpesan, kepada seluruh petugas untuk selalu bekerja sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan, yakni Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

“Saya meminta, kepada seluruh petugas Lapas Karang Intan untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan khusus nya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, juga bagi pejabat struktual, agar tidak pernah bosan menegur dan mengingatkan bawahannya untuk bekerja sesuai dengan peraturan yang sudah ada, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sesuai prosedur dan berlaku sama,” lanjutnya.

Kegiatan pengukuhan Satops Patnal Lapas Karang Intan berlangsung dengan tertib dan lancar, serta dengan dikukuhkannya tim ini diharapkan dapat memberikan perbaikan layanan bagi masyarakat pengguna layanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan.

Selain pengukuhan tim Satops Patnal, giat hari ini juga bertepatan dengan purna tugas seorang pegawai Lapas Karang Intan, Muhammad Riyani dengan masa bakti selama 34 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Subsi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja (Bimker Lohasker), serta mutasi tugas seorang pegawai ke Rutan Kelas IIB Purwodadi, Sudarminto. (kanalkalimantan.com/wahyu)

Reporter : wahyu
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->