BPJS Kesehatan Gelar Forum Komunikasi Dengan Pemkab Tala

BANJARMASIN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Banjarmasin kembali menggelar kegiatan forum komunikasi dengan pemangku kepentingan utama guna mengevaluasi perkembangan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kali ini kegiatan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut, Rabu (12/9), dengan agenda pembahasan utama yakni strategi-strategi yang harus dilakukan dalam percepatan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Tanah Laut (Tala).

“Pemerintah Kabupaten Tala memang sudah mengintegrasikan peserta Jamkesda bagi masyarakat yang kurang mampu menjadi peserta JKN-KIS, namun memang masih ada masyarakat kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan. Melalui pertemuan ini kami berupaya menemukan solusi terhadap masalah tersebut,” jelas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin Muhammad Fakhriza.

Salah satu solusi yang muncul ialah koordinasi kepada Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) untuk melakukan percepatan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Tala. Dari hasil verifikasi dan validasi data tersebut nantinya dapat dijadikan dasar instansi terkait untuk menganggarkan kepesertaan JKN-KIS melalui dana Penerima Bantuan Iuran-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PBI APBD).

“Jika hal ini nantinya bisa konsisten dilakukan, maka Kabupaten Tala bisa menjadi salah satu daerah yang dapat mendukung cita-cita nasional yakni UHC pada Januari 2019 mendatang. Selain itu bagi Kabupaten Tala sendiri dapat mendorong kesejahteraan terhadap seluruh masyarakatnya dalam hal jaminan kesehatan.” tambahnya.

Sementara itu, Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Tala Norhidayat yang memimpin kegiatan forum tersebut mengatakan perlunya effort lebih dari setiap pemangku kepentingan dalam keberlangsungan program JKN-KIS ini. Monitoring dan evaluasi harus lebih ditingkatkan daripada sebelumnya apabila target UHC ingin dicapai.

“Monitoring dan evaluasi adalah hal mutlak yang perlu diperhatikan, oleh karenanya perlu dibentuk tim khusus guna percepatan UHC ini yang akan dipimpin langsung oleh perwakilan daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan. Diharapkan dengan pembentukan tim ini progres peningkatan kepesertaan JKN-KIS akan lebih signifikan,” pungkasnya. (arief)