BEM SI ‘Teriak’ #SaveMeratus, Jadikan Kampanye Nasional Terkait Isu Lingkungan

BANJARMASIN, Puluhan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) turun ke jalan. Para mahasiswa dari ragam warna almamater ini beranjak dari gedung KNPI Banjarmasin, melalui gedung DPRD Kalsel, dan berhenti di bundaran Hotel A. Mereka menyuarakan aspirasi mereka ihwal penyelamatan gunung Meratus, Jumat (10/4).

Muhamad Nurdiansyah, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI mengatakan, dua hari lalu BEM SI melakukan konsolidasi nasional di Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Dalam konsolidasi, selain BEM SI menjadi entitas pergerakan mahasiswa, maka pihaknya sepakat untuk mengadakan aksi solidaritas untuk menyebarkan kesadaran kepada masyarakat Kalsel akan kondisi Meratus.

“Kami dari BEM SI di sini berkomitmen untuk bersama dalam aksi solidaritas ini supaya masyarakat Kalsel juga turut peduli terhadap lingkungan dan juga terhadap Meratus yang sedang menderita di Kalsel sendiri,” ucap pria yang juga merupakan Presiden Mahasiswa BMKM Institut Pertanian Bogor.

Ke depannya, BEM SI sendiri akan mencoba membuat suatu kajian tingkat nasional melalui koordinator isu energi dan minerba dan koordinator isu lingkungan. “Apakah nanti kita beraudiensi bersama pihak-pihak pemangku kebijakan di nasional, hal-hal seperti itu yang kita coba support dari aliansi BEM SI,” tutur Nurdiansyah.

Sementara itu, Ahmad Jamaluddin, Ketua BEM ULM sendiri mengaku prihatin dan sangat amat menyayangkan dengan diberikannya izin untuk perusahaan di sekitar kawasan Meratus. Apalagi mengingat masih banyak masyarakat adat dan masyarakat yang hidup dan bertahan di kawasan Meratus.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono sendiri mengatakan sudah tugas semua pihak untuk menjaga meratus. Ia yang turut hadir menyaksikan aksi para BEM SI ini mengucapkan rasa turut terima kasih karena trlsh ikut menyuarakan pentingnya menjaga rimba terahir di Kalsel.

Disampakain lebih lanjut oleh Kisworo, dari 3,7 juga hektare luas Kalsel, 50 persennya sudah dibenani izin tambang. Sehingga ia mengecam keras agar izin tambang maupun izin monokultur skala besar, terutama perkebunan kelapa sawit di Meratus untuk segera dicabut. Juga ia meminta agar pemerintah segera mengembalikan kepada masyarakat adat dan mengakui masyarakat adat Dayak Meratus serta wilayah adat.

Hingga saat ini Walhi sendiri sudah mengawal penyelamatan Meratus dengan menggugat Menteri SDM dan perusahaan PT MCM untuk dicabut izin tambangnya. “Ini sudah masuk asasi. Karena dua kali tingkat pengadilan kita di NO-kan terus. Jadi ini masih proses kasasi dan ini belum putus,” beber pria berambut gondrong ini.

Dari 13 kab/kota di Kalsel, yang paling berkomitmen ikut dalam penyelamatan meratus ini adalah kabupaten Hulu Sungai Tengah, terang Kisworo. Sehingga ia mendesak agar para pemerintah dikabupaten kota lainnya juga turut ikut serta seperti yang dilakukan kab HST. Selain itu, sebab izin tambang ada di tangan Gubernur Sahbirin Noor, ia juga turut mendesak paman Birin, maupun DPRD Kalsel bahkan hingga DPR RI yang baru saja terpilih untuk turut dalam penyelamatan kawasan pegunungan yang berada di tenggara Pulau Kalimantan ini.

“Selama izin ini ada maka kita tidak dalam posisi aman. Kalau sebatas statement itu tidak punya kekuatan hukum. Kami perlu adalah komitmen jelas mencabut izin tambang dan sawit yang di pegunungan Meratus,” pungkas Kisworo.(mario)