Connect with us

HEADLINE

Ancaman Karhutla Makin Nyata, BPBD Banjarbaru Dirikan Posko Terpadu Karhutla

Diterbitkan

pada

Pemko Banjarbaru melalui BPBD Banjarbaru mendirikan Posko Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Foto: Rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mendirikan Posko Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Ini sebagai upaya antisipasi, pencegahan dan pengendalian Karhutla di daerah setempat.

Posko terpadu yang berlokasi di halaman kantor BPBD Banjarbaru, Jalan Trikora, tersebut, diinisiasi sebagai markas utama para unsur yang terlibat dalam upaya penanganan Karhutla. Baik dari personel TNI, Polri maupun para relawan.

“Total petugas gabungan ada 40 orang. Kita juga dapat bantuan dari Masyarakat Peduli Api (MPA) yang jumlahnya ada 40 orang. Artinya, ada 80 orang yang siap siaga di posko terpadu ini,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru, Zaini Syahranie, Jumat (11/9/2020) siang.



Adapun aktivitas dan fungsi tugas Posko Terpadu Karhutla yang siaga selama 1×24 jam ini, ialah memetakan serta monitoring informasi adanya peristiwa Karhutla di wilayah Banjarbaru.

Sementara, petugas gabungan yang siaga di posko akan melakukan patroli rutin ke titik-titik yang dikategorikan rawan terjadi karhutla.

“Patroli yang dilakukan petugas ini dilakukan setiap hari, namun waktunya fleksibel tidak terpatok jadwal. Patroli yang dilakukan menggunakan kendaraan trail, agar lebih mudah menjangkau lokasi. Nah sedangkan untuk petugas bersiaga di posko, kita bagi dua shift,” kata Zaini.

Selain disiagakan petugas gabungan, Posko Terpadu Karhutla juga dilengkapi berbagai sarana dan fasilitas dalam upaya penanganan Karhurla.

Contohnya, enam unit tangki pemadam, lalu armada tangki air milik Dinas LH dan Disperkim. Mobil patrolu milik Kodim 1006/MTP serta enam unit motor trail.

Kepala BPBD Banjarbaru memastikan bahwa pihaknya telah menyusun strategi yang baik apabila terpantau musibah Karhutla.

“Relawan damkar yang membantu kita dalam upaya penanganan Karhutla telah siaga di markasnya masing-masing. Sehingga, saat terpantau ada titik api, mereka yang paling dekat dengan lokasi akan langsung meluncur ke lokasi kejadian,” pungkas dia.

Berdasar data, hingga Agustus lalu, terjadi delapan peristiwa Karhutla di Banjabaru. Total lahan yang terbakar menjadi sembilan hektar. Lokasi yang terbakar tersebar di kawasan Guntung Upih kelurahan Kemuning, wilayah Sungai Ulin, hingga di daerah Kecamatan Cempaka. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter: Rico
Editor: Dhani


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Moeldoko Ketum Versi KLB, DPD Demokrat Kalsel: Tidak Sah, Harus Sesuai AD-ART

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi--Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih menjadi Ketum Partai Demokrat. Foto: Instagram
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Kudeta partai Demokrat dari tangan AHY akhirnya terbukti, melalui Kongres Luar Biasa alias KLB abal-abal Partai Demokrat di Sumatra Utara, memilih Moeldoko sebagai ketua umum partai yang didirikan SBY itu.

Melihat hasil KLB Deli Serdang itu, kepada Kanalkalimantan.com, Sabtu (5/3/2021) malam, lewat sambungan telepon Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel, Rusian menganggap KLB tidak sah.

“Kongres luar biasa diakui apabila pelaksananya adalah DPP yang terdaftar di dalam kepengurusan,” kata Rusian.

Rusian berpendapat, seharusnya kongres luar biasa setidaknya dihadiri oleh pengurus DPC dan DPD minimal 50% se Indonesia.
“Sedangkan hal ini 7% atau 34 orang yang hadir itu mereka mantan pengurus,” sebut Rusian.



Suasana pembukaan Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).foto: Antara via suara.com

Ia juga menyayangkan 34 orang yang hadir tersebut, bukan anggota atau pengurus Demokrat, jadi tidak sah. “Pelaksanaan ini sendiri tidak ada yang memenuhi syarat daripada AD ART,” sebut Rusian.

Sekadar diketahui saja, ada 8 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat yang ikut serta dalam KLB di Sumut, yakni DPC Kabupaten Tapin, DPC Hulu Sungai Tengah (HST), DPC Hulu Sungai Selatan (HSS), DPC Hulu Sungai Utara (HSU), DPC Kabupaten Tabalong, DPC Kabupaten Barito Kuala (Batola), DPC Tanah Bumbu dan DPC Kotabaru.

Menurut Ketua DPD Demokrat Kalsel ini, KLB tersebut tidak lebih sebagai seremonial kader mantan pengurus.

Kader Demokrat Kalsel diakuinu memang sempat menerima undangan KLB, namun tidak digubris. “Kalau sifatnya tidak legal saya rasa itu tidak penting dan tentu kita tidak akan hadir,” tegasnya.

Saat ditanya tentang masa depan DPD Demokrat Kalsel melihat hasil KLB? “Semua itu akan sah apabila kepengurusan sah secara bersamaan, dan itu sudah dilalui oleh pengurus tahun 2020,” Rusian menutup pembicaraan.(kanalkalimantan.com/pras)

 

Reporter : Pras
Editor : Bie

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

KLB Menangkan Moeldoko, AHY: Banyak Peserta Hadir karena Dapat Imbalan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menuding, kader maupun mantan kader PD yang menghadiri Kongres Luar biasa Demokrat di Sumatera Utara, jumat (5/3/2021), atas dasar paksaan.

Tak hanya itu, AHY juga menuding peserta KLB Demokrat di The Hill Hotel and Resrot Sibolangit, Deli Serdang, juga menerima imbalan.

Hal itu disampaikan AHY dalam konferensi pers menanggapi hasi KLB Sumut yang meresmikan Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

“Banyak dari mereka hadir atas dasar paksaan, ancaman, dan juga imbalan berupa uang, posisi dan kedudukan,” kata AHY, Jumat (5/3/2021).



AHY mengatakan, bahwa kongres luar biasa mengatasnamakan Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara hanya dagelan.

Ia berujar para peserta yang hadir bukan pemilik suara sah berdasarkan AD/ART Partai Demokrat.

“KLB ini dagelan, kami akan hadapi dan kami lawan. Karena kami memiliki kewajiban menjaga kedaulatan Partai Demokrat,” kata AHY.

AHY mengakui, pengurus DPD dan DPC sebagai pemilik suara sah, tidak ikut serta dalam KLB Sumut.

Hal itu ia buktikan melalui surat kesetiaan dari para pengurus, yang juga menolak keberadaan KLB.

“Saya sendiri telah memegang surat kesetiaan penolakan KLB dari ketua DPD dan DPC, paling tidak sampai tadi pagi. Pemilik suara sah ada di tempatnya masing-masing,” kata AHY.

Sebelumnya, AHY memastikan 93 persen pemilik hak suara dalam Kongres tahun 2020 tidak mengikuti agenda KLB tersebut.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, AHY menyatakan KLB yang digelar di The Hills Hotel And Resort pada Jumat (5/3/2021) merupakan inkonstitusional.

“Telah kita ketahui bersama bahwa hari ini telah dilakukan KLB secara inkonstitusional di Deli Serdang. Apa yang mereka lakukan dilakukan dengan cara yang buruk,” ujarnya.

Dia juga mengemukakan ada beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk menggelar KLB.

“Untuk bisa dilakukan KLB berdasar AD/ART disetujui didukung 2/3 dari DPD dan setengah dari jumlah DPC, kedua-duanya angka minimal. Dan harus sepertujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai.”

Namun, AHY menyatakan KLB yang digelar di Deli Serdang tidak memenuhi semua persyaratan prosedural tersebut.

Dia mengemukakan, faktanya seluruh Ketua DPD Partai Demokrat berada di daerah masing-masing. Bahkan, AHY menyatakan 93 persen pemilik suara yang sah tidak mengikuti agenda tersebut.

“Kalau ada yang mengatasnamakan Ketua DPD dan DPC dan pemilik suara yang sah tentu berita bohong.”(Suara)

Editor : Suara

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->