Mensos: PKH Tekan Angka Kemiskinan hingga Jadi 9,41 Persen

BANJARBARU, Peran Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat pra-sejahtera diungkapkan Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita. Dengan berjalannya PKH, angka kemisikman telah berhasil ditekan selama beberapa tahun terakhir. Kondisi ini juga dinikmati masyarakat Kalsel.

“Kita harus bangga, pada tahun 2019 ini angka kemiskinan sudah turun menjadi 9,41 persen. Hal ini karena kontribusi PKH,” kata Agus , saat acara pendidikan dan pelatihan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga Family Development Session E-Learning Program Keluarga Harapan di Balai Besar Pendidikan dan pelatihan kesadaran sosial (BPPKS) di Trikora Banjarbaru Kalsel, Rabu (24/7).

Tercatat, dari data Badan Pusat Stastistik (BPS) angka kemiskinan pada Maret 2019 mencapai 9,41% atau turun 0,41% poin dari Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang. Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82%).

Melihat statistik data tersebut, ungkap Menteri Sosial RI , maka tarif kemiskinan masyarakat di Indonesia bisa dipastikan tidak lagi menyentuh nominal dua digit. Apalagi, menurunnya angka kemiskinan bersamaan dengan membaiknya Indeks Gini ratio menjadi 0,381 poin.

“Memperbaiki angka kemiskinan saja sudah sulit, apalagi kita pemerintah berhasil menurunkan gini ratio secara bersamaan,” jelas Agus.

Sepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo, mengatasi kemiskinan memang menjadi salah satu prioritas. Sebagai bukti, tiap tahunnya dukungan anggaran terus ditingkatkan seperti halnya Bantuan Sosial (Bansos) yang saat ini telah naik besarannya mencapai angka Rp 59 Triliun. Hal ini pula yang mendukung keberhasilannya PKH menekan angka kemiskinan.

Mengerucut PKH di Provinsi Kalsel, rupanya telah banyak menorehkan catatan yang cukup baik. Hampir ratusan peserta beberapa tahun belakangan telah keluar dari PKH secara sukarela dan ditetapkan mandiri (sukses).

Melihat kesuksesan PKH di Kalsel, Kepala Dinas Sosial Kalsel, Siti Nuriani mengungkapkan saat ini pihaknya akan terus mendata warga miskin yang belum tercover bantuan sosial PKH.  “Untuk tahun 2019 semester dua ini, tercatat ada 102.672 ribu masyarakat pra-sejahtera yang menjadi penerima program ini. Semoga bisa terus bertambah,” bebernya.

Rincinya, daerah terbanyak penerima manfaat PKH berada di Kota Banjarmasin sebanyak 14.614 orang. Menyusul setelahnya, ada Kabupaten Banjar dengan jumlah 13.252 orang, dan Hulu Sungai Utara sebesar 10.654 orang.

Menteri Sosial RI, berpesan kepada pendamping PKH di Kalsel agar memperlakukan masyarakat pra-sejahtera dengan pendekatan kemanusiaan. Menurut dia, para pendamping diminta menjadikan penerima manfaat PKH sebagai seorang sahabat. “Jangan biasakan sebut (penerima manfaat) masyarakat miskin, tapi sebut masyarakat pra-sejahtera. Mereka hidup dalam keterbatasan pengetahuan serta spirit,” pungkas Agus. (Rico)