Connect with us

HEADLINE

Tolak Kebijakan Tapera dan UKT, Mahasiswa Unjuk Rasa di Rumah Banjar

Diterbitkan

pada

Unjuk rasa mahasiswa Badko HMI Kalsel di depan gedung DPRD Provinsi Kalsel, Senin (10/6/2024) siang. Foto: rizki

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Gelombang penolakan terkait rencana kebijakan pemerintah soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sampai ke Kalimantan Selatan (Kalsel).

Penolakan Tapera disuarakan mahasiwa yang tergabung dalam Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalsel.

Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Rumah Banjar alias gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Senin (10/6/2024) siang.

Massa HMI memandang kebijakan Tapera yang memotong langsung gaji bulanan pegawai sebesar 3 persen justru akan memberatkan kalangan pekerja. Dan manfaatnya bagi rakyat dipertanyakan.

Baca juga: MK Tolak Dua Gugatan Penggelembungan Suara Caleg DPR RI Dapil Kalsel

Mereka meminta anggota DPRD Kalsel sebagai penampung aspirasi rakyat menyampaikan ke pemerintah pusat, agar kebijakan Tapera tidak diberlakukan.

Tak hanya soal Tapera, unjuk rasa yang dikomandoi Ketua Umum Badko HMI Kalsel, Abdi Aswandi juga menyoroti soal Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa di beberapa kampus yang sempat akan dinaikan, sebelum akhirnya dibatalkan oleh Kemendikbudristek RI.

HMI Kalsel, kata Abdi, menolak komersialisasi pendidikan dengan menaikan besaran UKT kepada mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama.

Baca juga: Resiko Rentan Jurnalis Mendapat Serangan Kekerasan Berbasis Gender Online

Menurut Abdi, APBN sebesar Rp665,2 triliun yang dialokasikan untuk anggaran pendidikan tahun 2024 harus dimanfaatkan secara baik oleh pemerintah.

“Anggaran pendidikan sangat besar, tapi masih saja ingin diberatkan dengan UKT,” ujar Abdi.

Satu tuntutan lainnya yang juga disampikan HMI Kalsel yaitu soal kriminalisasi aktivis, mereka menyayangkan ada seorang aktivis yang dibui karena melakukan kritik.

Baca juga: Pengunjung THM Pakai Narkoba Dibawa ke Mapolres Banjarmasin

“Mengenai Tapera, kriminalisasi aktivis, dan UKT dibatalkan tiga poin tersebut,” tegas Abdi.

Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supain HK yang menemui massa unjuk rasa berjanji akan menindaklanjuti tuntutan HMI Kalsel tersebut.

Setelah mendengarkan tuntutan, kata Supain HK, wakil rakyat sepakat dengan tuntutan yang disampaikan massa HMI.

Baca juga: Sosok Dibalik Rancang Bangun Gerbang Selamat Datang Banjarmasin

“Yang pertama soal Tapera itu kita sepakat menolak, soal kriminalisasi kita juga sependapat, dan soal kenaikan UKT itu sangat memberatkan,” kata Ketua DPRD Kalsel.

Aspirasi yang disampaikan, janji Supain HK, akan dibawa ke pusat dengan mengutus perwakilan DPRD Kalsel dan salah satu dari perwakilan HMI Kalsel. (Kanalkalimantan.com/rizki)

Reporter : rizki
Editor : bie


iklan

Komentar

MUSIC HITS with VOA


Disarankan Untuk Anda

Paling Banyak Dibaca

-->