HEADLINE
Problem Klasik Dewan di Balik Tak Tuntasnya Pembahasan Sejumlah Raperda
Selalu ada alasan klasik yang disampaikan dewan soal tak terpenuhinya target pembahasan Raperda. Yakni soal anggaran dan terbatasnya waktu.
BANJARMASIN, Sudah menjadi jamak, jika dari banyak Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tak bisa rampung dituntaskan pembahasannya oleh anggota DPRD. Hal ini bahkan hampir terjadi di semua daerah, tak hanya di Banjarmasin saja.
Nah, ternyata di balik problem klasik ini juga ternyata ada kendala klasik yang disampaikan legislatif. Apa itu? Tak lain diantaranya adalah pendanaan dan waktu.
Di DPRD Banjarmasin misalnya, mereka hanya mampu menyelesaikan 17 Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada masa kerja 2017 dari 35 program legislasi daerah yang ditargetkan. Sedangkan di DPRD Kabupaten Banjar, pada triwulan 2017 ini, dari sebanyak 23 Raperda yang diplot, hanya 10 yang bisa direalisasi.
Faktanya juga, dari 10 Perda yang sudah diketok DPRD Banjar hanya 1 Perda yang merupakan insiatif dewan. Yakni perda tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Padahal dari 23 Raperda yang mestinya rampung, 11 di antaranya adalah insiatif dewan.
Namun demikian, dewan selalu berdalih bahwa telah melakukan kerja dengan maksimal. Hal ini seperti disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Banjarmasin, Noval  kepada Antara beberapa waktu lalu.
“Kita bekerja sudah dengan segala daya dan upaya serta semaksimal mungkin menyelesaikan target Prolegda, tapi adanya kendala hingga hanya mampu diselesaikan sebanyak 17 Perda dari target sebanyak 35 Perda,” jelasnya.
Noval mengungkapkan, kendala yang membuat tidak tercapainya target Prolegda tahun ini sebanyak 35 Raperda diantarnya karena masalah pendanaan baik di DPRD dan pihak pemerintah kota dan juga masalah waktu yang tidak memungkinkan dikebut pembuatannya.
“Jadi karena faktor-faktor itu hingga sekitar 18 Raperda tidak bisa dilakukan pembahasan, bahkan ada dua Raperda terpaksa dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan di atasnya,” ungkap tegas Noval.
Menurut dia, dari 16 Raperda yang belum sampai dilaksanakan pembahasannya tahun ini ada tujuh dari inisiatif dewan dan sembilan dari inisiatif pemerintah kota. Semua Raperda yang belum sempat dilakukan pembahasan untuk dijadikan Perda ini, lanjutnya, akan dimasukan pada prolegda tahun 2018.
-
HEADLINE3 hari yang lalu
Tok! KPU Banjarbaru Sahkan 30 Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Ini Daftar Lengkapnya
-
Bisnis15 jam yang lalu
Syamsudin Noor Jadi Bandara Domestik, Begini Respon Wali Kota Banjarbaru
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara2 hari yang lalu
Sah! Ini 30 Calon Terpilih Anggota DPRD HSU 2024-2029
-
Kalimantan Tengah2 hari yang lalu
Serang Markas Polisi di Kobar Kalteng, Empat Lelaki Diringkus
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Kontrol Overpopulasi Kucing Beranak Pinak di Banjarbaru, 150 Pejantan Dikebiri
-
HEADLINE3 hari yang lalu
Resmi Ditetapkan, Ini 45 Calon Terpilih Anggota DPRD Banjarmasin 2024-2029