Pendanaan Transisi Energi JETP Disorot Firdaus Cahyadi

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA- Firdaus Cahyadi, Spesialis Komunikasi dari 350.org Indonesia, mengungkapkan kekecewaannya terhadap rencana pemerintah untuk meluncurkan pendanaan transisi energi melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) pada Agustus 2023.

Dalam dialog dengan masyarakat sipil yang diadakan beberapa waktu lalu oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Firdaus Cahyadi mencatat bahwa fokus pendanaan JETP tidak hanya diarahkan pada pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), tetapi juga pada pengembangan energi terbarukan skala besar.

“Fokus JETP seharusnya lebih difokuskan pada pendanaan energi terbarukan berbasis komunitas,” kata Firdaus Cahyadi dalam pernyataannya di Jakarta pada 23 Juni 2022.

Baca juga: Arsyad Al Banjari, Atlet Kalsel Raih Emas di SOWSG 2023 Berlin

Firdaus Cahyadi menekankan, meskipun pengembangan energi terbarukan berskala besar memiliki kepentingan, namun menurutnya pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas jauh lebih penting.

Dia mengatakan, “Beberapa komunitas di Indonesia sudah mengembangkan energi terbarukan, upaya ini dapat dijadikan sebagai contoh yang dapat direplikasi dan dimodifikasi di wilayah lain di Indonesia.”

Firdaus Cahyadi menyoroti bahwa tanpa mendukung pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas, konsep keadilan dalam JETP layak dipertanyakan.

Dia juga menyatakan bahwa pengembangan energi terbarukan skala besar memiliki risiko sosial dan ekologis yang signifikan, sementara pengembangan energi terbarukan di tingkat komunitas memiliki risiko sosial dan ekologis yang lebih kecil.

Baca juga: PLN Terus Dorong Pemanfaatan FABA PLTU, Bahan Baku Industri Murah dan Mampu Reduksi Emisi Hingga 44%

Bahkan, pengembangan energi terbarukan di tingkat komunitas dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan berkontribusi pada kesejahteraan mereka.

Firdaus Cahyadi menekankan bahwa transisi energi tidak hanya berarti beralih dari energi fosil ke energi terbarukan, tetapi juga melibatkan perubahan dalam tata kuasa dan tata kelola energi di Indonesia.

“Selama ini, tata kuasa energi di Indonesia terpusat, namun transisi energi harus mengubahnya menjadi terdesentralisasi. Selain itu, tata kelola energi di Indonesia cenderung tertutup dan elitis, oleh karena itu transisi energi harus mengarah pada kebijakan yang lebih terbuka dan demokratis,” jelasnya.

Baca juga: Barito Putera Siap Hadapi Liga 1 2023/2024, Ini 36 Nama Pemain Laskar Antasari

Firdaus Cahyadi menekankan bahwa JETP harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kuasa dan tata kelola energi di Indonesia.

Menurutnya, tanpa perbaikan tersebut, JETP hanya akan menambah beban utang baru dan membebani rakyat. Sebagai langkah awal untuk perbaikan, Firdaus Cahyadi mendorong masyarakat untuk mendesak pemerintah agar mengalokasikan pendanaan untuk pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas. (Kanalkalimantan.com/rdy)

Reporter : rdy
Editor : KK