Mungkinkah Izin Darurat Vaksin Covid-19 Tidak Diberikan Oleh BPOM?

KANALKALIMANTAN.COM – Pemerintah Indonesia sudah menetapkan jadwal vaksinasi Covid-19 di Indonesia, yaitu dimulai pada 14 atau 15 Januari 2021. Namun hingga saat ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI belum menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19. Izin EUA ini diperlukan sebelum vaksin boleh disuntikkan kepada masyarakat umum.

Di sisi lain, 3 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac saat ini sudah didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia. Tapi, mungkinkah EUA tidak diterbitikan BPOM?

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof. dr. Zubairi Djoerban Sp.PD membenarkan adanya kemungkinan EUA tidak diterbitkan BPOM, terlebih jika laporan interim (laporan sementara) dari peneliti uji klinis fase 3 di Bandung hasilnya tidak memuaskan, yaitu vaksin tidak membentuk antibodi yang bisa mencegah perburukan Covid-19.

“Tentu ada kemungkinan itu. Apalagi jika hasil uji klinis III di Bandung tidak bagus. Misalnya di bawah ambang batas 50 persen,” ujar Prof. Zubairi melalui cuitannya di Twittter dikutip suara.com, Rabu (6/1/2021).

Namun kemungkinan EUA tidak bisa terbit seolah terbantahkan atau kemungkinannya sangat kecil menyusul hasil uji klinis fase 3 akhir di Turki yang menyatakan efektivitas vaksin Sinovac mampu melampaui ambang batas yang diharapkan.

“Tapi efektivitas Sinovac di uji klinis Turki kan sebesar 91,25 persen. Hasil ini juga jadi dasar BPOM untuk mengeluarkan EUA,” sambungnya.

Di sisi lain, profesor penyakit dalam itu tidak sependapat jika BPOM sedang berada dalam tekanan karena pemerintah sudah menetapkan tanggal dan mendistribusikan vaksin saat EUA belum diterbitkan.

“Ada yang bilang BPOM lambat terbitkan EUA dan kini berada dalam tekanan. Justru BPOM itu jempolan. Kalau mereka lemah pada tekanan, sudah sejak lama EUA itu dikeluarkan tanpa dasar. Tapi mereka kan berani menunda, agar prosesnya sesuai dengan kaidah ilmiah yang ada,” jelas Prof. Zubairi.

“Posisi BPOM itu tidak gampang. Mereka ini pegawai negeri, sementara pemerintah sudah menyatakan tanggal 14 hingga 15 Januari akan mulai vaksinasi. Paham? Dan pastinya, support saya untuk keduanya: BPOM dan pemerintah. Semoga vaksinasi di Indonesia berjalan baik,” pungkasnya. (suara.com)