Komisi III Panggil Dishub Banjarbaru, Buntut APG Organda Belum Operasi 

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Memecahkan persoalan layanan Angkutan Pelajar Gratis (APG), Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru memanggil Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Hasil pengkajian kerjasama layanan APG sudah diusulkan kepada pemerintah kota, namun dikembalikan lagi kepada DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Banjarbaru karena ada beberapa koreksi.

Angkot trayek Cempaka itu mengajukan kontrak kepada Pemko Banjarbaru perihal Kerangka Acuan Kerja (KAK) hingga draft Perjanjian Kerja Sama (PKS), salah satunya berisi terkait dengan kenaikan tarif.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Anggota DPRD Komisi III Banjarbaru, Ronauli Saragi menyebutkan, Komisi III merekomendasikan agar layanan APG bisa terlaksana secepatnya. Meski, banyak kendala yang dihadapi untuk mencapai kesepakatan ini.

Baca juga: Ini Pertimbangan JPU KPK Tuntut Penyuap Proyek PUPR Kalsel 3 Tahun 5 Bulan

“Kami meminta pihak Organda memahami apa yang diinginkan oleh Pemko Banjarbaru mengenai tarif dan sebagainya,” ujar Anggota DPRD Komisi III Banjarbaru, Ronauli Saragi, Kamis (13/2/2025).

Dia menjelaskan bahwa pihak pemerintah kota dalam rapat mengutarakan telah mengadakan beberapa kali pertemuan bersama instansi terkait dan juga Organda.

“Namun hasilnya belum ada kesepakatan mengenai tarif, karena pihak Organda ingin kenaikan tarif sebesar Rp 10.000 dari tarif lama,” sebut dia.

Baca juga: Wabup Banjar Buka Rapat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024

Instansi terkait lain, seperti Dinas Pendidikan lanjut Ronauli, masih melakukan pendataan ulang, karena program APG ini awal mulanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.

“Nah, ini perlu pendataan yang akurat dari Disdik nanti, supaya program ini bisa tepat sasaran,” tambahnya.

Dalam RDP, Komisi III DPRD Banjarbaru tidak mengundang DPC Organda karena ingin meminta penjelasan perihal belum adanya kesepakatan dari instansi terkait terlebih dahulu.

“Untuk pemanggilan pihak Organda, kita lihat dulu apakah ada titik terang dari instansi terkait,” ungkapnya.

Baca juga: BREAKING! Dua Penyuap Proyek PUPR Kalsel Dituntut 3 Tahun 5 Bulan

Jikalau, permasalahan ini masih menemui jalan buntu maka Komisi III DPRD Banjarbaru akan mengundang kedua belah pihak. “Supaya ada alternatif atau jalan keluarnya untuk APG ini bisa berjalan,” jelasnya.

“Sehingga saat ini kita masih menunggu hasil dari tim yg dibentuk untuk kembali mengevaluasi dan bernegoisasi dengan pihak organda untuk kesepakatan MoU,” tuntas dia. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie