Realisasi Belanja Negara di Kalsel Triwulan II Capai Rp9,50 Triliun

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Memasuki awal Triwulan II 2026, kinerja fiskal di Kalimantan Selatan (Kalsel) menunjukkan tren positif dengan penguatan pada sisi pendapatan negara serta percepatan realisasi belanja daerah.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel, Catur Ariyanto Widodo mengatakan, per 30 April 2026 realisasi belanja negara di Kalsel telah mencapai Rp9,50 triliun atau 31,75 persen dari total pagu Rp29,93 triliun.

“Belanja negara masih menjadi instrumen penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga April 2026, realisasi belanja menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama pada belanja pemerintah pusat yang tumbuh signifikan,” ujarnya di Banjarmasin, Jumat (29/5/2026), dikutip dari Media Center Kalsel.

Baca juga: Pemprov Kalsel Benahi Fasilitas Olahraga di Stadion 17 Mei

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tercatat mencapai Rp2,82 triliun atau tumbuh 40,77 persen secara year on year (yoy).

Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu faktor utama penggerak akselerasi fiskal di Kalimantan Selatan pada awal kuartal II tahun ini.

Sementara penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) masih menjadi komponen terbesar dalam realisasi belanja negara dengan nilai mencapai Rp6,68 triliun.

Baca juga: Kembali Raih Opini WTP, Pemkab Banjar Terima LHP atas LKPD 2025

Meski secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 17,96 persen, TKD tetap berperan besar dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Di sisi penerimaan, pendapatan negara di Kalsel hingga akhir April 2026 berhasil terkumpul sebesar Rp4,39 triliun atau 14,92 persen dari target.

Angka tersebut tumbuh positif sebesar 30,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca juga: Lelaki Mabuk Bakar Rumah di Samarinda Nyaris Tewas Diamuk Massa

Menurut Catur, pertumbuhan tersebut didorong oleh pemulihan penerimaan perpajakan yang tumbuh sebesar 27,09 persen secara tahunan.

“Kinerja penerimaan yang tumbuh positif menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha di Kalsel masih cukup terjaga. APBN juga tetap hadir sebagai instrumen countercyclical untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional,” katanya.

Dengan perkembangan tersebut, posisi defisit regional tercatat sebesar Rp5,11 triliun. Kondisi ini dinilai masih wajar karena APBN tetap diarahkan untuk memperkuat stimulus ekonomi daerah.

Baca juga: Target Pertumbuhan 5 Persen Kunjungan Wisatawan di Kalsel

Selain kinerja APBN, konsolidasi APBD Regional Kalsel hingga April 2026 juga menunjukkan performa yang resilien. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp9,49 triliun atau mencapai 30,17 persen dari target.

Terdapat pula sinyal positif pada tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah, di mana ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat terus menurun menjadi 68,88 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 74,85 persen.

Pada sisi belanja daerah, realisasi telah mencapai Rp8,50 triliun atau 20,80 persen dari pagu anggaran. Capaian ini berbalik tumbuh positif sebesar 10,86 persen secara tahunan setelah sebelumnya mengalami kontraksi.

Baca juga: Maniah Asal Kotawaringin Barat Wafat di Tenda Arafah

Hal paling menonjol terlihat pada belanja modal yang melonjak sangat tinggi hingga 193,96 persen (yoy) menjadi Rp870,85 miliar.

“Lonjakan belanja modal menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah mulai mempercepat pelaksanaan proyek-proyek fisik dan infrastruktur lebih awal, seperti pembangunan jalan dan irigasi. Ini diharapkan dapat memberikan efek pengganda terhadap aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan regional,” jelas Catur.

Percepatan belanja produktif tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan. (Kanalkalimantan.com/kk)

Reporter: kk
Editor: bie