“Koin Keadilan” untuk Warga Sidomulyo 1 Banjarbaru

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – “Koin Keadilan” menjadi topik utama dalam Aksi Kamisan Banjarbaru di Titik 0 Kilometer Banjarbaru, Kamis (4/6/2026) petang.

Frasa tersebut menggambarkan kritik keras dari warga Sidomulyo 1 Guntung Payung Banjarbaru terhadap hukum di negeri ini yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Salah satu warga Sidomulyo 1, Juki menganggap keadilan seringkali berpihak kepada orang yang memiliki harta, tahta, dan kekuasaan. Lantas, kapan keadilan tersebut berpihak kepada masyarakat kecil?

Baca juga: Haji Mabrur! Kloter BDJ 01 Mendarat Selamat di Debarkasi Banjarmasin

“Kita sudah membuktikan segalanya di persidangan, tapi hasilnya nol untuk warga, selalu dimenangkan oleh militer,” ujar Juki.

Selain berjuang di jalur hukum, warga Sidomulyo 1 juga menuntut hak ke wakil rakyat di DPRD Kota Banjarbaru dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), hasilnya masih tetap tidak memuaskan.

“Kalau di daerah kita tidak mendapatkan keadilan yang sebenarnya, kita nanti mungkin akan mencari keadilan ke DPR RI,” jelasnya.

Baca juga: Atraksi Udara Jupiter Aerobatic Team Pukau Warga Kalsel

“Koin Keadilan” yang berupa penggalangan dana itu hasilnya akan digunakan untuk segala kepentingan warga Sidomulyo 1 dalam membantu memperoleh keadilan.

“Kita ingin masyarakat luas ikut berpartisipasi dalam bentuk koin untuk mendapatkan keadilan bagi warga Sidomulyo 1,” pungkasnya.

Sementara relawan Aksi Kamisan Banjarbaru, Widia menyebut aksi ini sebagai bentuk solidaritas kepada warga Sidomulyo 1 yang tidak akan berhenti mencari keadilan.

Dia berharap aksi solidaritas semacam ini bisa dijangkau oleh masyarakat luas demi sama-sama memperjuangkan keadilan warga Sidomulyo 1.

Baca juga: 5 Juni Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Bumi Mengirimkan Sinyal Darurat!

“Semoga masyarakat lebih sadar karena di Kalsel sendiri konflik agraria itu banyak terjadi dan rata-rata yang menjadi korban adalah masyarakat,” kata Widia.

Jika sekarang tanah warga Sidomulyo 1 diklaim militer dan dipaksa pergi, bisa jadi hal serupa bisa menimpa masyarakat lainnya.

“Masyarakat harus terus mengawal kasus ini, mereka harus paham bahwa konflik seperti ini bisa bermunculan. Maka kita harus paham bagaimana mekanisme hukum agar tidak terjadi lagi kasus-kasus kriminalisasi ke depan,” tutupnya. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor: bie