Connect with us

NASIONAL

Buntut Ngamuk ke Anak Buah Risma, PDIP Resmi Cabut Dukungan kepada Bupati Alor

Diterbitkan

pada

Video Bupati Alor Amon Djobo marah dan mengusir staf Kementerian Sosial RI viral di media sosial Foto: SuaraSulsel.id / Istimewa

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– DPP PDI Perjuangan resmi mencabut rekomendasi dan dukungan terhadap Bupati Alor Amon Jobo mulai Rabu (2/6/2021). Pencabutan dukungan tersebut merupakan buntut atas aksi Amon yang memarahi anak buah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Aksi caci maki Amon tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial. Dia kesal dan menuduh Kemensos malah menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ke anggota DPRD bukan kepada dirinya.

“Hari ini DPP PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan pada Amon Jobo sebagai Bupati Alor,” kata Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Pencabutan rekomendasi dan dukungan tersebut dilakukan melalui Surat DPP Nomor 2922/IN/DPP/VI/2021 yang diteken Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Sebelum dicabut, DPP PDI Perjuangan sempat mengeluarkan rekomendasi pada November 2017 yang berisikan dukungan kepada Amob Jobo untuk maju pada Pilkada Alor 2018.

Dalam surat pencabutan dukungan itu, DPP PDI Perjuangan juga menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD guna mengambil sikap terhadap bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Alor.

Sebelumnya, dalam video yang beredar di media sosial, terlihat dua orang diduga Staf Menteri Sosial duduk sambil mendengar Bupati Alor Amon Djobo marah. Lantaran, Kemensos memberikan bantuan PKH melalui Anggota DPRD, bukan pemkab setempat.

“Kamu tidak hargai pemerintah… Menteri (Sosial) juga tidak mengerti pola bantuan ke bawah,” kata Amon Djobo dalam video berdurasi 3 menit.

Amon meminta pemerintah pusat tidak bermain politik dalam menyalurkan bantuan sosial untuk keluarga miskin. Sehingga bantuan harus tetap dipercayakan kepada pemerintah daerah untuk disalurkan kepada yang berhak. Bukan melalui DPRD.

“Jangan pakai politik. Dia (Menteri Sosial) tidak tahu teknis bantuan di bawah,” katanya.

Bupati Alor pun sampai mengancam Staf Kemensos yang datang berkunjung malam hari di rumah jabatan Bupati Alor.

“Saya lempar kau dengan kursi baru kau tobat,” katanya dalam video.

Saking jengkelnya, Bupati Alor sampai mengungkit kepemimpinan Tri Rismaharini di Surabaya. Dia menyebut Tri Rismaharini kerjanya hanya tanam bunga. Sehingga tidak tahu mekanisme penyaluran bantuan sosial di daerah.

Dalam klarifikasinya, Tri Rismaharini, yang biasa disapa Risma, menjawab jika bantuan tersebut bukan PKH, melainkan bantuan bencana. Risma mengungkapkan pada saat bencana melanda, pihaknya kesulitan menyalurkan bantuan karena cuaca dan koneksi internet yang belum pulih.

 

Agar bantuan cepat tersalurkan, Risma pun terhubung dengan Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek yang menawarkan pertolongan supaya bantuan untuk korban bencana bisa cepat diterima masyarakat Alor.

“Saat itu kemudian, adalah Ketua DPRD (Alor) menyampaikan kami butuh bantuan, tapi tidak bisa (masuk). Beliau (Ketua DPRD) menawarkan, ‘Bu, itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti,” kata Risma di Bandung pada Rabu (2/6/2021).

Di samping itu, dua petugas Kemensos yang sempat dimarahi Bupati Alor sedang menjalankan tugasnya secara resmi. Petugas Kemensos di Kabupaten Alor Mokhamad Alfian menyatakan, dirinya berada di daerah tersebut guna memastikan kebutuhan dasar korban bencana terpenuhi kebutuhannya.

Ia pun merasa tidak terpengaruh dengan berbagai kondisi yang kurang menyenangkan.

“Tugas kami adalah memastikan bantuan sampai ke masyarakat. Dalam hal ini kami menyalurkan santunan kematian untuk korban bencana,” ujar Alfian di Jakarta. (suara

Editor: cell

 

 


iklan

MUSIC HITS with VOA


Disarankan Untuk Anda

Paling Banyak Dibaca

-->