Connect with us

Hukum

Viral Video Ibu-ibu Mencuri di Supermarket, Pegiat Hukum: Langgar Asas Praduga Tak Bersalah!

Diterbitkan

pada

Sejumlah pegiat hukum menyayangkan viralnya video ibu-ibu yang mencuri di supermarket di Banjarmasin Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Beredarnya video viral kasus ibu-ibu yang tertangkap basah mencuri pakaian dan produk makanan di supermarket, mendapat respons dari sejumlah pegiat di bidang hukum. Menurut mereka, upaya ekspose viral video dua orang tersebut bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

“Tersangka sudah diberikan sanksi yang berat berupa rasa malu yang ditujukan pada khalayak yang tak terbatas. Bahkan hukuman itu juga dapat dirasakan oleh keluarga pelaku yang bisa jadi tidak menikmati hasil kejahatan tersebut,” kata Isa Julianto, pengacara dari Amanah Law Office yang memberikan catatan khusus kasus ini kepada Kanalkalimantan.com, Kamis (11/2/2021).

Menurutnya, pengguna media sosial untuk menyebarkan video yang mengandung unsur pencemaran nama baik karena tujuan menghukum secara sosial seseorang agar tidak mengulangi perbuatannya, mestinya tidak dengan menghancurkan nama dan pihak-pihak lain yang tidak bersalah.

Isa Julianto yang pernah mendampingi Dimas Kanjeng dalam kasus penggandaan uang ini juga menambahkan, masyarakat tidak berwenang memberikan hukuman kecuali lembaga penegakan hukum. “Perlu kita pikirkan bagaimana perasaan keluarga, anak-anak misalnya dengan beredarnya video seperti ini,” ucap Isa.



Pada proses interogasi dan pemeriksaan kedua ibu ini, Isa menambahkan adalah wajar kalau tidak direkam dan video dibagikan luas. Sebab pemeriksaan di kepolisian saja dilakukan secara tertutup dan rahasia dengan menghormati hak-hak tersangka pelaku tindak kriminal.

Isa memberikan saran bahwa masyarakat yang mengalami hal seperti ini dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. “Pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan mereka yang menyebarkan khususnya pembuat video tersebut,” pungkas Isa.

Hal sama disampaikan Ketua Young Lawyer Commite (YLC), Muhammad Pazri. Ia menyayangkan beredarnya video ini. “Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,” ucapnya.

Pazri mengatakan, selayaknya masyarakat bisa bijak ketika bermedia sosial dan tidak dengan mudah menyebarkan video terduga pelaku tindak kriminal. Asas praduga tak bersalah haruslah diutamakan.

Terpisah, Rossi Rahardjo, pengamat media sosial dan Direktur Riset dan Opini Nusakom Pratama mengatakan, tuduhan pencurian yang dilakukan seseorang itu harus dibuktikan di persidangan pengadilan. Jika terbukti secara sah oleh majelis hakim, sanksinya sesuai dengan KUHP.

“Tapi tidak sepatutnya pihak yang memergoki dugaan pencurian tersebut bisa menyebarkan video proses interogasi awal melalui media sosial karena ada asas praduga tak bersalah. Si penyebar video sangat mungkin bisa dijerat oleh UU ITE karena ada unsur mempermalukan terduga pencurian sekaligus perbuatan tidak menyenangkan,” katanya.

Terkait peristiwa ini pun pihak kepolisian Polsek Kertak Hanyar ketika dimintai konfirmasi mengenai video rekaman tersebut, menyatakan tidak tahu dan tidak menerima adanya laporan kejadian seperti yang terjadi di rekaman video.

Sebelumnya, beredar rekaman video mengenai dua orang ibu-ibu yang tertangkap basah mencuri pakaian dalam wanita di salah satu supermarket di Banjarmasin.

Dalam video berdurasi lebih dari enam menit itu, menunjukkan dua ibu-ibu ketahuan mencuri sedang digiring petugas keamanan menuju ke ruangan kantor. Dalam video ini nampak jelas kedua Ibu ini menjalani proses interogasi dari petugas yang kuat diduga adalah security dari supermarket tersebut.

Tampak salah satu petugas memukul meja dan mendekatkan posisi tubuhnya dengan tangan terkepal pada salah satu Ibu dan berteriak. Pada sisi lain video terlihat dua ibu-ibu ini diminta mengeluarkan sejumlah pakaian dalam yang diduga telah dicuri dan mereka berdua diminta berdiri melepas masker dan menampakkan wajah. Dalam video ini pun juga menampilkan cuplikan gambar SIM C salah satu ibu lengkap dan tanpa diburamkan sedikitpun.

Berdasarkan penelusuran kanalkalimantan.com kasus ini telah berakhir damai, dimana kedua pelaku telah membayar sejumlah uang sesuai dengan barang-barang yang telah dicurinya.

Namun yang disayangkan adalah video dari peristiwa ini telah beredar luas di masyarakat, padahal jelas dalam video salah satu ibu tersebut sempat meminta tidak direkam melalui HP. Wanita ini mengaku salah dan meminta maaf, takut anak dan keluarganya mengetahui perbuatan tak terpujinya. (kanalkalimantan/andy/putra)

 

Reporter : andy/putra
Editor : Cell

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan

Komentar

Hukum

Polisi Pastikan Sanksi Tegas Bripka CS yang Tembak Mati TNI di Cengkareng

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bripka CS tersangka penembakan di Cengkareng. (Suara.com/Yasir)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran membenarkan adanya peristiwa penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi hingga menewaskan satu anggota TNI dan dua pegawai kafe di Cengkareng, Jakarta Barat. Fadil menyebut pelaku berinisial Bripka CS.

Menurut penuturan Fadil, peristiwa penembakan itu terjadi sekira pukul 04.00 WIB pagi tadi. Kekinian, Bripka CS telah berstatus tersangka.

“Sudah didapatkan dua alat bukti, untuk diproses secara pidana, saya ulangi kepada tersangka sudah diproses langsung pagi hari ini juga,” kata Fadil saat jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (25/2/2021).

Berkenaan dengan itu, Fadil memastikan bahwa Bripka CS akan ditindak secara tegas. Selain diterancam sanki pidana, tersangka juga akan diproses secara etik.



“Kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan,” katanya.

Peristiwa penembakan sbelumnya terjadi di sebuah kafe kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Tiga orang tewas tertembak dan satu luka-luka.

Ketiga korban meninggal dunia, yakni berinisial ST anggota TNI AD yang bertugas menjadi keamanan kafe, FS pelayan kafe, dan MK kasir kafe. Sedangkan satu korban luka-luka ialah HA selaku manajer kafe.

“Kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan,” katanya.

Peristiwa penembakan sbelumnya terjadi di sebuah kafe kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Tiga orang tewas tertembak dan satu luka-luka.

Ketiga korban meninggal dunia, yakni berinisial ST anggota TNI AD yang bertugas menjadi keamanan kafe, FS pelayan kafe, dan MK kasir kafe. Sedangkan satu korban luka-luka ialah HA selaku manajer kafe.(suara)

 

Editor: Suara


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Dianggap Karet, 9 Pasal Disebut Bermasalah UU ITE

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi hukum. foto: pexels.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto menyatakan, ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE.

“Persoalan utama ada di pasal 27-29 UU ITE. Ini harus dicabut karena pasal karet, isinya multitafsir. Ada juga pasal yang sudah ada di aturan lain, jadinya duplikasi hukum,” kata Damar kepada Suara.com, Rabu (17/2/2021).

Damar menambahkan, ada juga beberapa pasal yang rawan persoalan atau disalahgunakan. Sehingga pasal tersebut perlu diperbaiki rumusannya.

Berikut sembilan pasal bermasalah UU ITE karena dianggap pasal karet dan multitafsir:



1. Pasal 26 Ayat 3 tentang penghapusan informasi yang tidak relevan yang berbunyi “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.”

Ilustrasi hukum. foto: pexels.com

Pasal ini bermasalah soal sensor informasi.

2. Pasal 27 Ayat 1 tentang Asusila dengan bunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal ini bermasalah karena digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online.

3. Pasal 27 Ayat 3 tentang defamasi yang berbunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal ini bermasalah karena dianggap bisa represif untuk warga yang mengkritik polisi, pemerintah, atau presiden.

4. Pasal 28 Ayat 2 tentang ujaran kebencian yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal ini bermasalah karena bisa merepresi bagi kalangan agama minoritas sekaligus bagi para warga yang mengkritik polisi, pemerintah, atau presiden.

5. Pasal 29 tentang ancaman kekerasan dengan bunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Pasal ini bermasalah karena bisa dipakai untuk memidana orang yang mau melapor ke polisi.

6. Pasal 36 tentang kerugian dengan bunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

Pasal ini bermasalah karena dapat digunakan untuk memperberat hukuman pidana defamasi.

7. Pasal 40 Ayat 2a tentang muatan yang dilarang dengan bunyi, “Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal ini bermasalah karena dapat digunakan menjadi dasar pemutusan akses internet untuk mencegah penyebarluasan hoaks.

8. Pasal 40 Ayat 2b tentang pemutusan akses internet dengan bunyi, “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”

Pasal ini bermasalah karena bisa menjadi alasan penegasan peran pemerintah dalam memutuskan akses internet.

9. Pasal 45 Ayat 3 tentang ancaman penjara tindakan defarmasi.

“dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal ini bermasalah karena dapat menahan tertuduh saat proses penyidikan.(Suara)

Editor : Suara 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->