7 Tuntutan Pengunjuk Rasa di Kantor Gubernur Kalsel, Tolak Taman Nasional Meratus!

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berakhir kekecewaan lantaran tuntutan tidak tersampaikan.

Hal ini terjadi karena mahasiswa sepakat bahwa tuntutan akan dibacakan apabila Gubernur Kalsel H Muhidin, Wakil Gubernur (Wagub) Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, dan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK hadir di tengah massa.

Namun, yang hadir cuma Gubernur Kalsel, sementara Wagub Kalsel dan Ketua DPRD Kalsel tidak bisa hadir lantaran masing-masing punya urusan di luar kota.

Baca juga: BREAKING NEWS! Mahasiswa Demo di Kantor Gubernur Kalsel

Dalam aksi mahasiswa di kantor Gubernur Kalsel memiliki 7 tuntutan diantaranya:

1. Menuntut pemerintah provinsi untuk melakukan audit dan pengawasan serta evaluasi izin tambang, sawit, dan industri ekstraktif.

2. Menuntut pemerintah provinsi dan APH (Aparat Penegak Hukum) untuk melakukan pemberhentian total praktik tambang ilegal, serta penyidikan terbuka terkait perampasan tanah dan pencemaran lingkungan

3. Menuntut gubenur untuk membatalkan penetapan Taman Nasional Meratus yang mengancam ruang hidup masyarakat adat.

4. Menuntut kesejahteraan guru serta pemerataan fasilitas pendidikan di beberapa wilayah terpencil di Kalimantan Selatan

5. Menuntut jaminan pemerataan fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga medis di wilayah pedalaman yang ada di Kalimantan Selatan

6. Menuntut pemerintah provinsi mengevaluasi dan melakukan penguatan sektor ekonomi untuk membuka lapangan kerja, dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

7. Mendesak gubernur untuk membuka secara transparan dan akuntabilitas pengelolaan APBD, serta membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik untuk mencegah praktik korupsi dan pemborosan.

Baca juga: “Koin Keadilan” untuk Warga Sidomulyo 1 Banjarbaru

Koordinator Lapangan Muhammad Luthfi mengatakan, bagaimana mungkin pihaknya menyampaikan tuntutan sementara yang hadir hanya eksekutif tanpa legislatif.

“Untuk penganggaran ini kan yang ketuk palu juga DPRD,” ujar Luthfi.

Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Indonesia Banjarmasin itu menegaskan, evaluasi rezim Kalsel menyasar ke Pemerintah Provinsi Kalsel sebagai lembaga eksekutif dan DPRD Provinsi Kalsel sebagai lembaga legislatif.

Baca juga: Santunan Kematian Ketua RT dan Pekerja Rentan di Banjarbaru Diserahkan

Sementara Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIHSA) Banjarmasin Rizki menyampaikan, demonstrasi kali ini sama sekali tidak membuat mahasiswa puas karena tak ada poin tuntutan yang ditandatangani.

Bahkan menurutnya, Gubernur Kalsel H Muhidin dengan tegas menolak untuk mencabut usulan penetapan pembentukan Taman Nasional Meratus.

“Tuntutan-tuntutan lainnya tidak bisa kami bacakan karena salah satu tuntutan itu saja dia tidak bisa memenuhinya,” ungkap Rizki.

Baca juga: Pipa di Jalan Gubernur Syarkawi Bocor, Ini Daerah yang Terdampak Saat PTAM Intan Banjar Lakukan Perbaikan

Untuk itu, mahasiswa berjanji akan mengadakan aksi lanjutan dengan menggaet massa lebih banyak.

“Ini agar menarik atensi dari unsur pemerintah supaya lebih memperhatikan segala kebijakan yang dihadirkan di masyarakat,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/fahmi) 

Reporter: fahmi
Editor: bie