Temuan 4,09 Juta Hektare Perkebunan Sawit, DPR Soroti Tata Kelola Hutan

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi II DPR menyoroti tata kelola kawasan hutan menyusul temuan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang menertibkan dan menguasai kembali 4,09 juta hektare perkebunan kelapa sawit.

Anggota Komisi II DPR Azis Subekti mengungkapkan temuan tersebut menunjukkan sejumlah persoalan kawasan hutan.

Dia lantas menyoroti jutaan hektare perkebunan sawit yang dibangun di kawasan hutan hingga kawasan tambang yang berada di wilayah rawan bencana.

Baca juga: Pascabanjir TurunTangan Banjarmasin – UPZ Bakti Bersama Salurkan Bantuan ke Masjid

“Fakta-fakta ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan bukan kejadian insidental, melainkan akibat dari tata kelola yang terlalu lama longgar dan permisif,” ujarnya kepada wartawan Minggu (25/1/2026).

Menurutnya, persoalan tata kelola tersebut menyebabkan pola berulang yakni hutan di hulu rusak, aktivitas tambang dan perkebunan berkembang tanpa kendali, hingga kemudian banjir dan longsor datang menghantam warga di hilir.

“Dalam konteks ini, penertiban kawasan hutan bukan semata urusan administrasi, melainkan upaya nyata melindungi keselamatan masyarakat,” katanya.

Aziz mendorong Satgas PKH untuk konsisten melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan sawit maupun tambang nakal. Kata dia, penertiban tersebut harus memberi dampak pemulihan nyata.

Baca juga: Mantan Kajari HSU Ajukan Praperadilan, KPK Siap Ladeni Gugatan

“Jika kerja Satgas PKH dijalankan secara tekun dan konsisten dengan menyentuh kawasan hutan, daerah tambang, dan wilayah rawan bencan maka Indonesia bukan saja akan menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk hidup,” katanya.

Sebelumnya, Satgas PKH menertibkan dan menguasai kembali 4,09 juta hektare perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan. (Kanalkalimantan.com/Beritasatu)

Editor: kk