Connect with us

HEADLINE

Nasib Lingkungan ‘Di Ketiak’ UU Omnibus Law, Jalan Mundur demi Investasi

Diterbitkan

pada

UU Omnibus law mengancam pelestarian lingkungan di Kalsel. Ilustrasi Foto: alena koval/pexels
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pasal-pasal kontroversial bermunculan terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja di bidang lingkungan hidup. Alih-alih menjamin kelestarian alam, beberapa pasal justru bertolak belakang dengan hal tersebut dengan dalih menggenjot investasi.

Secara garis besar, UU Cipta Kerja menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemberian izin lingkungan kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dapat lagi mengeluarkan rekomendasi izin apapun.

Hal ini tercantum dalam Pasal 24 ayat 1 yang menyebutkan analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup oleh tim dari lembaga uji kelayakan pemerintah pusat.



Infografis: kanalkalimantan/andy

Tim itu terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Keputusan ini akan menjadi syarat penerbitan perizinan berusaha dari pemerintah. Hal ini bertolak belakang dengan aturan sebelumnya. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan.

Jika tidak ada rekomendasi Amdal, maka izin lingkungan tak akan terbit. Perubahan itu yang mendapat kritik dari sejumlah pegiat lingkungan.

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Hindun Mulaika berpendapat keberadaan Amdal yang dilemahkan menjadi ancaman bagi kelestarian alam. Apalagi, kini analisis dampak lingkungan hanya untuk proyek berisiko tinggi. Namun, dasar untuk menentukan proyek berisiko rendah atau tinggi belum terang benar aturan mainnya sampai sekarang.

Masalah lainnya dari omnibus law itu adah proses perizinan yang tidak melibatkan peran atau partisipasi masyarakat. “Bagian ini kemudian dibatasi hanya untuk mereka yang terdampak langsung. Nah, soal terdampak langsung ini menjadi perdebatan besar,” kata Hindun dilansir Katadata.

Masyarakat pun tak dapat lagi mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal dalam aturan baru tersebut. Pelemahan aturan lingkungan hidup ini, menurut Greenpeace, seharusnya tidak dilegalkan secara hukum. Pemerintah harus belajar untuk merevisi undang-undang yang memiliki urgensi sangat penting.

Jangan sampai aturan baru justru tidak menyelesaikan masalah di lapangan. “Konflik agraria dan kasus perebutan lahan hampir terjadi proyek besar. Artinya, ada masalah yang tidak selesai,” ucapnya.

UU Cipta Kerja justru menyelesaikan masalah dengan cara keberpihkan kepada investor. Wewengan korporasi saat ini menjadi lebih besar. Dan ini terjadi di tengah masyarakat yang sedang berjuang melawan krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Jumlah konflik agraria sulit diredam dari tahun ke tahun.

Fluktuasi kasus ini didasari oleh kondisi agraria nasional yang tidak stabil tanpa adanya ujung penyelesaian.

Dari data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat 659 konflik agraria yang terjadi pada 2017. Angka ini merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir.

Sementara itu, laju perkembangan kasus ini melonjak naik sebesar 78,67% dari 2015 ke 2016, seperti terlihat pada Databoks di bawah ini. Konflik agraria sebagian besar dipicu oleh kebijakan pejabat publik yang berdampak luas pada dimensi sosial, ekonomi, dan politik.

Sektor yang paling banyak menyumbang terjadinya konflik agraria yaitu sektor perkebunan. Pada 2018, 60% dari 144 konflik agraria di sektor perkebunan timbul pada komoditas kelapa sawit.

Hal ini dikarenakan adanya praktek pembangunan dan ekspansi perkebunan di Indonesia yang melanggar hak-hak masyarakat atas tanah.

Hal yang sama, Manager Kampanye Iklim Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Yuyun Harmono menyesalkan pengesahan aturan yang disebut UU Ciptaker itu. Upaya hukum akan organisasinya tempuh, yaitu melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Beberapa poin-poin tentang perlindungan lingkungan hidup, menurut dia, harus dihapuskan. Di sisi lain, banyak deregulasi perlindungan ketenagakerjaan dan pemberian akses yang sangat mudah kepada investor. “Banyak hal yang perlu dikoreksi,” ujarnya.

Angan-angan pemerintah untuk mendorong investasi, ternyata tak berkorelasi dengan peningkatan kualitas dan harapan hidup serta lingkungan. “Jadi, enggak nyambung apa yang dicita-citakan dengan realitas yang terjadi,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati menyebut pengesahaan Omnibus Law Cipta Kerja merupakan puncak pengkhianatan negara terhadap hak buruh, petani, masyarakat adat, perempuan, dan lingkungan hidup serta generasi mendatang.

Pilihan mengesahkan RUU yang tidak mencerminkan kebutuhan rakyat dan alam merupakan tindakan inkonstitusional.

Terkait isu agraria, undang-undang itu dianggap melanggengkan dominasi investasi dan bakal mempercepat laju kerusakan lingkungan. Beberapa poin krusialnya adalah penghapusan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin usaha, pengurangan pertanggungjawaban mutlak dan pidana korporasi, serta perpanjangan masa waktu perizinan berbasis lahan.

Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 mengenai izin lingkungan dihapus dalam UU Cipta Kerja. Padahal, dalam aturan lama menyebutkan izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha.

Lalu, undang-undang yang baru juga menghapus soal hak setiap orang mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara atau PTUN apabila perusahaan atau pejabat menerbitkan izin lingkungan tanpa Amdal.

UU Cipta Kerja justru mengurangi dan menghilangkan partisipasi publik dalam ruang peradilan dan perizinan. Dengan kondisi itu, Walhi menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden, DPR, dan DPD. “Satu-satunya cara menarik mosi ini adalah negara secara sukarela membatalkan pengesahan UU Cipta Kerja,” kata dia.

Walhi menilai undang-undang itu merupakan persekongkolan jahat proses legislasi yang mengabaikan kepentingan hak asai manusia dan alam.

Negara hanya berpihak pada ekonomi kapitalistik yang akan memperparah kemiskinan dan hilangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.(Kanalkalimantan.com/andy/katadata)

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Moeldoko Ketum Versi KLB, DPD Demokrat Kalsel: Tidak Sah, Harus Sesuai AD-ART

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi--Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih menjadi Ketum Partai Demokrat. Foto: Instagram
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Kudeta partai Demokrat dari tangan AHY akhirnya terbukti, melalui Kongres Luar Biasa alias KLB abal-abal (klaim Ketum AHY tidak sah) Partai Demokrat di Sumatra Utara, memilih Moeldoko sebagai ketua umum (Ketum) partai yang didirikan SBY itu.

Melihat hasil KLB Deli Serdang itu, kepada Kanalkalimantan.com, Jumat (5/3/2021) malam, lewat sambungan telepon Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel, Rusian menganggap KLB tidak sah.

“Kongres luar biasa diakui apabila pelaksananya adalah DPP yang terdaftar di dalam kepengurusan,” kata Rusian.

Rusian berpendapat, seharusnya kongres luar biasa setidaknya dihadiri oleh pengurus DPC dan DPD minimal 50% se Indonesia.
“Sedangkan hal ini 7% atau 34 orang yang hadir, itu pun mereka mantan pengurus,” sebut Rusian.



Suasana pembukaan Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).foto: Antara via suara.com

Ia juga menyayangkan 34 orang yang hadir tersebut, bukan anggota atau pengurus Demokrat, jadi tidak sah. “Pelaksanaan itu sendiri (KLB, red) tidak ada yang memenuhi syarat daripada AD ART,” sebut Rusian.

Dikabarkan, ada 8 kader Demokrat Kalsel yang berhadiri di KLB Deli Serdang itu. Terkait itu, Rusian, akan menyerahkan keputusan maupun sanksi kepada DPP Partai Demokrat. “Demokrat Kalsel solid dukung AHY hasil kongres 2020,” tegas Rusian.

Masih menurut Ketua DPD Demokrat Kalsel ini, KLB abal-abal tersebut tidak lebih hanya sebagai seremonial kader mantan pengurus.

Kader Demokrat Kalsel diakuinya memang sempat menerima undangan KLB, namun tidak digubris. “Kalau sifatnya tidak legal, saya rasa itu tidak penting dan tentu kita tidak akan hadir,” tegasnya.

Saat ditanya tentang masa depan DPD Demokrat Kalsel melihat hasil KLB? “Semua itu akan sah apabila kepengurusan sah secara bersamaan, dan itu sudah dilalui oleh pengurus hasil kongres tahun 2020,” Rusian menutup pembicaraan.(kanalkalimantan.com/pras)

 

Reporter : Pras
Editor : Bie

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

KLB Menangkan Moeldoko, AHY: Banyak Peserta Hadir karena Dapat Imbalan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menuding, kader maupun mantan kader PD yang menghadiri Kongres Luar biasa Demokrat di Sumatera Utara, jumat (5/3/2021), atas dasar paksaan.

Tak hanya itu, AHY juga menuding peserta KLB Demokrat di The Hill Hotel and Resrot Sibolangit, Deli Serdang, juga menerima imbalan.

Hal itu disampaikan AHY dalam konferensi pers menanggapi hasi KLB Sumut yang meresmikan Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

“Banyak dari mereka hadir atas dasar paksaan, ancaman, dan juga imbalan berupa uang, posisi dan kedudukan,” kata AHY, Jumat (5/3/2021).



AHY mengatakan, bahwa kongres luar biasa mengatasnamakan Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara hanya dagelan.

Ia berujar para peserta yang hadir bukan pemilik suara sah berdasarkan AD/ART Partai Demokrat.

“KLB ini dagelan, kami akan hadapi dan kami lawan. Karena kami memiliki kewajiban menjaga kedaulatan Partai Demokrat,” kata AHY.

AHY mengakui, pengurus DPD dan DPC sebagai pemilik suara sah, tidak ikut serta dalam KLB Sumut.

Hal itu ia buktikan melalui surat kesetiaan dari para pengurus, yang juga menolak keberadaan KLB.

“Saya sendiri telah memegang surat kesetiaan penolakan KLB dari ketua DPD dan DPC, paling tidak sampai tadi pagi. Pemilik suara sah ada di tempatnya masing-masing,” kata AHY.

Sebelumnya, AHY memastikan 93 persen pemilik hak suara dalam Kongres tahun 2020 tidak mengikuti agenda KLB tersebut.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, AHY menyatakan KLB yang digelar di The Hills Hotel And Resort pada Jumat (5/3/2021) merupakan inkonstitusional.

“Telah kita ketahui bersama bahwa hari ini telah dilakukan KLB secara inkonstitusional di Deli Serdang. Apa yang mereka lakukan dilakukan dengan cara yang buruk,” ujarnya.

Dia juga mengemukakan ada beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk menggelar KLB.

“Untuk bisa dilakukan KLB berdasar AD/ART disetujui didukung 2/3 dari DPD dan setengah dari jumlah DPC, kedua-duanya angka minimal. Dan harus sepertujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai.”

Namun, AHY menyatakan KLB yang digelar di Deli Serdang tidak memenuhi semua persyaratan prosedural tersebut.

Dia mengemukakan, faktanya seluruh Ketua DPD Partai Demokrat berada di daerah masing-masing. Bahkan, AHY menyatakan 93 persen pemilik suara yang sah tidak mengikuti agenda tersebut.

“Kalau ada yang mengatasnamakan Ketua DPD dan DPC dan pemilik suara yang sah tentu berita bohong.”(Suara)

Editor : Suara

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->