Connect with us

Bisnis

Kalsel Jadi Percontohan Percepatan Kenaikan Harga Karet 

Diterbitkan

pada

Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kalsel drh Suparmi saat konferensi pers di Banjarbaru, Selasa (19/2). Foto : rico

BANJARBARU, Kalimantan Selatan menjadi 1 dari 3 provinsi di Indonesia yang dipercaya menjadi pilot project percepatan kenaikan harga karet. Dua provinsi lainnya yakni Sumatera Selatan dan Jambi.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kalsel drh Suparmi saat konferensi pers di Banjarbaru, Selasa (19/2).

Dikatakan Suparmi, program percepatan kenaikan harga karet itu dengan melakukan intensifikasi dan penguatan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB).

“Intensifikasi diarahkan kepada perkebunan karet yang sudah menghasilkan dan sudah tergabung di UPPB. Intensifikasi ini berupa bantuan pupuk, herbisida, fungisida, bantuan asam semut yang selama ini membebani kepada para pekebun, upaya penguatan UPPB tujuanya untuk meningkatkan mutu dan harga jual bokar serta penguatan kelembagaannya,” jelas Kadisbunak Kalsel.

Dikatakannya, Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor meminta kepada pihaknya untuk mengawal program tersebut agar benar-benar berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pak Gubernur selalu menekankan agar program kegiatan tersebut dikawal benar-benar, beliau juga meminta agar program-program yang dibuat ataupun diusulkan berdampak langsung kepada masyarakat,” sebutnya.

Menurutnya, di Kalsel selama ini telah terbentuk 109 UPPB dengan 46 UPPB telah bermitra dengan pabrik Crumb Rubber, sehingga mendapatkan harga lebih baik. Harga karet di tingkat petani bisa dibilang masih cukup rendah dibandingkan harga karet di UPPB.

Hal itu dikarenakan masih banyaknya petani karet yang belum bermitra dengan pabrikan serta pengolahan bokar yang masih belum sesuai prosedur, seperti belum menggunakan pembeku yang dianjurkan. “Keuntungan dengan bergabungnya petani karet di UPPB adalah selisih harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan petani karet yang menjual langsung ke pengepul , selisih harga Rp 3000 hingga Rp 4000, untuk itu kami meminta para pekebun untuk bisa bermitra ke UPBB,” bebernya.

Masih menurut Suparmi, selain intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas, pemerintah juga akan melakukan peremajaan karet seluas 1.600 ha. Luasan peremajaan tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2018 yang hanya 680 ha dan 2017 1.500 ha.

Ditambahkannya, untuk komoditas tanaman karet luas areal yang telah ada mencapai 270.345 ha dengan produksi per tahun sebesar 197.699 ton karet kering. Untuk pabrik pengolahan karet yang ada di Kalimantan Selatan sebanyak 12 unit dengan kapasitas terpasang 274.900 tahun per tahun terdiri dari pabrik Crumb Rubber 10 unit dengan produksi SIR10 dan SIR20 serta pabrik RSS sebanyak 2 unit. (rico)

Bagikan berita ini!
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share
-->