Dilema Masyarakat Dayak Meratus dan Janji-Janji Politik Lingkungan

KANALKALIMANTAN.COM – Langkah-langkah kecil terdengar dari luar balai adat diiringi gemercik gerimis hujan malam itu, membuat kami penasaran siapa yang ada di luar balai adat?. Perlahan langkah-langkah itu menaiki teras luar balai adat yang terdengar seperti lantunan kaki yang menginjak lantai papan. Seseorang dari kami memberanikan diri untuk membuka pintu balai. tenyata setelah di lihat, orang-orang Dayak Meratus di Dusun Pasumpitan yang akan datang untuk menyambut kami.

Setelahnya semua warga kampung berkumpul di balai adat untuk menyambut kedatangan kami. Mereka juga membawakan kami buah-buahan hasil kebun, membawakan beras dan apa saja yang mereka miliki berlebih. Lalu saya bertanya kepada tetuha balai adat perihal mengapa semua orang Dayak Meratus di Pasumpitan berkumpul tanpa ada tersirat kabar untuk mengunjungi kami?. “Ini merupakan sebuah tradisi kami untuk mengunjungi tamu yang datang, kami akan berkumpul jika ada tamu dari luar yang datang ke dusun kami,” kata lelaki itu. Kepala Balai Adat Dusun Pasumpitan menjelaskan bahwa aktivitas bekerja mereka pada pagi, siang maupun sore dan hanya pada malam hari mereka bisa berkumpul dan berinteraksi antar warga dan orang luar yang datang seperti kami.

Hujan yang semakin lebat membawa kami kepada diskusi-diskusi alot mengenai kepercayaan, mitologi, kosmologi, budaya lokal, masalah lingkungan, pendidikan dan apa yang membuat mereka bertahan di sini.

Hari-hari ini, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sering tampak menjanjikan angin segar bagi sistem demokrasi. Kesempatan bagi para pemimpin daerah untuk membentuk kebijakan yang lebih selaras dengan masyarakat mereka. Dimana mereka memahami tantangan dan aspirasi secara mendalam.

Para kandidat dengan penuh semangat menyampaikan janji-janji kampanye, menargetkan pendidikan, perawatan kesehatan, lapangan kerja, infrastruktur, pemberdayaan warga lanjut usia, kelestarian alam dan kohesi sosial lainnya. Namun, setelah kegembiraan musim pemilihan mereda, janji-janji muluk itu sering diredam oleh kenyataan pahit tata kelola politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa ada kesenjangan yang begitu signifikan antara janji-janji kampanye dan kenyataan politik?.

Hal ini selaras dengan isu politik lingkungan di Bumi Murakarta -sebutan untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah- Provinsi Kalimantan Selatan, masyarakat beranggapan bahwa siapa yang menjaga Pegunungan Meratus itulah pemimpin yang tepat untuk dipilih. Kontestasi politik dan program-program yang ditawarkan menjadi alat untuk mengkelabui masyarakat yang hidup di dalam hutan Pegunungan Meratus. Tak ayal ini menjadi persoalan dilematis warga Dayak Meratus yang sampai saat ini belum disahkan dan diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat. Mereka akan terus berkonsolidasi untuk mempertahankan tanah ulayat yang sudah ada ribuan tahun. Hegemoni negara yang begitu besar mengaharuskan mereka untuk tidak bergantung kepada siapapun, sekalipun negara.

Bisa dilihat dari salah satu desa dengan posisi tertinggi di daratan Kalimantan Selatan yaitu Desa Juhu yang mana selalu memainkan diskusi dan konsolidasi untuk membahas persoalan-persoalan mengenai hak masyarakat adat dan keputusan-keputusan negara yang memungkinkan mereka untuk dirugikan. Kondisi lain terjadi di desa tetangga yakni Desa Aing Bantai dimana bermasalah terhadap batas wilayah tanah adat dengan Kabupaten Kotabaru.

Masyarakat Desa Aing Bantai merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Lagi-lagi menjadi problematika masyarakat adat dalam bernegara, calon-calon kadidat daerah seringkali menjanjikan untuk menjaga ‘surga kecil’ di Bumi Lambung Mangkurat ini. Tapi kenyataannya Pegunungan Meratus kian digerogoti oleh konsesi-konsesi korporasi yang merugikan orang Dayak Meratus dan masyarakat Kalimantan Selatan. Warga Dayak Meratus sendirian sampai saat ini mempertahankan Pegunungan Meratus dan seringkali pula dirugikan oleh kebijakan-kebijakan politik.

Sepengamatan penulis, Pilkada Serentak 2024 di Kalimantan Selatan menjadi sebuah proses yang tak lebih dari upaya mempertahankan kekuasaan dan mempertahankan asetnya untuk selalu berputar pada ranah bisnis, plutokrat yang menguasai ekonomi di Indonesia khususnya Kalimantan Selatan. Pertemuan antar calon kepala daerah dan pebisnis besar menunjukkan sebuah kesepakatan. Masyarakat hanya dapat harapan semu seolah-olah mempunyai pemimpin baru, janji-janji baru, padahal itu tak lebih hanya kata-kata maupun tulisan-tulisan semu. (Kanalkalimantan.com/*)

Editor: bie