Connect with us

Kabupaten Kapuas

Warga Pakai Akses Jalan Perusahaan, Berinto: Pemkab Kapuas Mestinya Hadir!

Diterbitkan

pada

Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Berinto. Foto: ags
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Sedikitnya tujuh desa di Kecamatan Kapuas Tengah, masyarakat masih menggunakan akses jalan milik perusahaan.

Di antaranya yaitu desa Marapit, Bubut Jaya, Baronang, Mampir, Karokos, Manis dan desa Petak Bahenda.

Desa-desa itu masih terisolir karena belum memiliki jalan umum menuju ibu kota Kecamatan Kapuas Tengah.

Melihat kondisi tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Berinto mengatakan, desa-desa itu masih diperlakuan diskriminatif dan ketidakadilan. Dia meminta Pemerintah Kabupaten Kapuas segera membangun infrastruktur jalan, karena wilayah tersebut penghasil tambang batu bara dan HPH, tetapi masyarakat tidak memiliki fasilitas jalan yang baik.



Camat Kapuas Tengah Dodo SP. Foto: ags

“Pemerintah daerah harus lebih serius membuka akses daerah yang masih terisolir tersebut, jangan hanya melempar tanggung jawab kepada PT Daya Sakti (HPH) dan group PT Asmin (tambang batu bara), Pemkab Kapuas wajib hadir untuk solusi supaya pembangunan infrastruktur jalan tersebut bisa digunakan oleh masyarakat,” bebernya.

Keinginan itu diutarakan politisi Partai Nasdem ini dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kapuas Tengah di aula Sahawung di Pujon pada 17 Februari 2021 lalu.

“Dalam forum Musrenbang Kecamatan Kapuas Tengah kami menyarankan agar bidang infrastruktur lebih menitik beratkan pembukaan wilayah terisolir, berharap wilayah-wilayah tersebut dapat menjadi prioritas utama pembangunan tahun 2022 mendatang,” kata Berinto.

Camat Kapuas Tengah Dodo SP mengakui bahwa benar keberadaan ruas jalan yang digunakan masyarakat di desa-desa itu masuh dalam wilayah HPH dan tambang batu bara.

“Jadi status jalan milik perusahaan bukan aset milik Pemkab Kapuas, ruas jalan penghubung milik perusahaan tersebut yang selama ini digunakan masyarakat, panjang jalan sekitar 19 km, ruas jalan tersebut ada dilaksanakan melalui penggunaan dana CSR,” kata Camat Kapuas Tengah.

Pemkab Kapuas berencana akan membicarakan lagi hal ini bersama pihak perusahaan, untuk mengupayakan agar pembangunan jalan wilayah desa yang terisolir bisa terbuka. (kanalkalimantan.com/ags)

 

 

Reporter : Ags
Editor : Bie

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan

Komentar

Kabupaten Kapuas

Masyarakat Mantangai Hilir Jalankan Program Desa Mandiri dari KLHK

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Program desa mandiri yang diberikan ke Desa Mantangai Hilir, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, berupa peternakan ayam kampung. Foto: ags
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Pemerintah Desa Mantangai Hilir, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, menerima bantuan dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK RI.

Melalui Tim Kerja Perlindungan dan Pengolahan Ekosistem Gambut (TK PPEG) melaksanakan program desa mandiri dengan beberapa macam jenis kegiatan berupa bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, pelaksanaan dilakukan melalui kelompok masyarakat secara swakelola.

Ketua TK PPEG Desa Mantangai Hilir, Muhamad Akbar, Senin (1/3/2021) di peternakan Desa Mantangai Hilir, mengatakan, masyarakat atau kelompok mendapatkan bantuan program desa mandiri. Saat ini mereka telah melaksanakan kegiatan peternakan ayam kampung sebanyak 1.000 ekor, sedang dikembangkan oleh kelompok masyarakat, juga melaksanakan penanaman pohon sengon dan bibit petai.

“Kami memilih jenis tanaman sengon dan petai, karena banyak yang bisa dimanfaatkan, bagian batang dapat dijual sesuai ukuran, begitu juga petai dapat di pasarkan guna keuntungan masyarakat, sehingga bisa menjadi penyanggah resapan air guna memperbaiki ekosistem gambut,” bebernya.



Kepala Desa Mantangai Hilir, Gajab mengatakan, pemerintah pusat melalui KLHK memberikan bantuan program desa mandiri. “Kami sebagai penerima bantuan program tersebut akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya bersama kelompok masyarakat, sesuai petunjuk pelaksanaan, dengan harapan nantinya program ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” kata Gajab.

Terpisah, Camat Mantangai, Yunius Tunggal SSos mengapresiasi pelaksanaan program desa mandiri dan bisa berhasil dengan baik. “Tentunya nanti diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa, dapat mengembangkan usaha masyarakat, sehingga masyarakat dapat mandiri,” ujarnya. (kanalkalimantan.com/ags)

 

Reporter : Ags
Editor : Kk

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kabupaten Kapuas

Kecamatan Mantangai Mulai Bentuk Posko PPKM Skala Mikro

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kecamatan Mantangai membantuk Posko PPKM skala mikro melibatkan banyak unsur.foto: ags
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN. COM, KUALA KAPUAS – Kecamatan Mantangai membentuk posko kawasan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro. Upaya menekan laju peyebaran Covid-19 hingga tingkat RT/RW ini untuk penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19, sesuai instruksi pemerintah pusat.

Posko memiliki fungsi mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, serta mengeksekusi penanganan Covid-19 di kecamatan dan desa. Posko diisi personel dari TNI, Polri, pemerintah, dan unsur lain yang digerakkan oleh pemerintah daerah.

Secara operasional ada 4 fungsi prioritas Posko yaitu sebagai pendorong perubahan perilaku, layanan masyarakat, pusat pengendali informasi dan menguatkan pelaksanaan 3T (Testing,Tracing dan Treatment). PPKM skala mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT. Kriterianya dibagi menjadi zona hijau, zona kuning, zona orange, dan zona merah. Sedangkan pelaksanaan PPKM mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT, RW, Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan unsur lain.

Saat ditemui di kantor kecamatan, Senin (1/3/2021) Camat Mantangai, Yunius Tunggal SSos mengatakan, pembuatan Posko ini dapat cepat terealisasi karena didukung oleh semua pihak yang terlibat. “Semoga Posko penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di Kecamatan Mantangai dapat berfungsi dengan baik, sehingga wabah Covid-19 segera berakhir dan masyarakat bisa beraktifitas seperti sedai kala,” ujar Camat Mantangai. (kanalkalimantan.com/ags)



 

Reporter : Ags
Editor : Kk

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->