Soal Tambang di HST, Gubernur Sahbirin Tegaskan Ikuti Suara Rakyat!

BANJARBARU, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor akhirnya bersuara tentang polemik izin tambang yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining (MCM) di HST. Hal ini setelah berbagai aksi yang dilakukan elemen masyarakat Kalsel di sejumlah lokasi. Lalu apa katanya?

Ditemui wartawan saat acara HUT SMAN 2 Banjarbaru, Jum’at (19/1), Gubernur Sahbirin memahami apa yang disampaikan oleh para demonstran. Dalam hal ini, sikap Pemprov Kalsel tentunya sebagaimana yang disampaikan oleh masyarakat.

“Saya ikut rakyat. Titik, tidak ada koma!” tegasnya menanggapi pertanyaan wartawan terkait keluarnya izin eksploitasi tambang di HST yang dikeluarkan Kementerian ESDM.

Menurut Sahbirin, berbagai apsirasi yang muncul melalui aksi demonstrasi penolakan tambang di wilayah pegunungan Meratus merupakan wujud suara rakyat Kalsel. Sehingga hal tersebut mesti menjadi respons yang juga harus dipahami oleh pemerintah pusat.

Sebelumnya, gelombang aksi penolakan atas rencana eksploitasi tambang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menyusul terbitnya SK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining (MCM) terus terjadi.

Di Banjarmasin, puluhan jurnaslis yang menamakan diri Solidaritas Jurnalis Banua, menggelar aksi penolakan di simpang empat Hotel A Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin. Menurut Koordinator Solidaritas  Jurnalis Banua, Didi Gunawan, pegunungan Meratus merupakan jantung Kalimantan sehingga kalau semuanya dirusak oleh pertambangan, niscaya akan menimbulkan dampak kerusakan hebat.

“Pegunungan Meratus yang tebentang meliputi berbagai daerah di Kalsel sangat penting untuk kita jaga, jika tidak kita tinggal menunggu bencana alam saja,” tegasnya.

Didi, yang juga Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kalsel ini, mencontohkan banjir yang baru saya melanda Kabupaten Hulu Sungai Tengah ( HST) adalah akibat kecil dari rusaknya ekosistem alam. Dirinya berharap adanya aksi-aksi ini dapat mengetuk hati pejabat yang bewenang untuk tidak sembarang memberikan izin pertambangan.

Di tempat terpisah, Kelompok Mahasiswa Pecinta Alam Borneo (Kompas Borneo) bersama aliansi mahasiswa, organisasi pecinta alam, masyarakat dan para LSM, menggelar aksi tolak tambang di HST. Dalam aksi tersebut mereka juga menggelar ‘donasi’ untuk disumbangkan ke Kementerian ESDM sebagai wujud sindiran akan arti uang dibandingkan lingkungan.

“Ketika pohon terakhir ditebang, ketika sungai dikosongkan, ketika ikan terakhir ditangkap barulah manusia menyadari bahwa uang tidak bisa dimakan,” kata Ketua Kompas Borneo, Arifad Rahman. (devi)