Saat Film the EndGame soal Pelemahan KPK Sedot Perhatian

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– the EndGame: Ronde Terakhir Melawan Korupsi, film dokumenter karya Watchdoc Documentary Maker, menyita perhatian publik.

Film tersebut berisi kesaksian tentang dugaan penyingkiran sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangangi kasus rasuah kelas kakap, melalui jalur prosedural bernama Tes Wawasan Kebangsaan oleh Ketua Firli Bahuri, sehingga membangkitkan animo masyarakat.

Salah satu pendiri Watchdoc Documentary Maker, Dandhy Dwi Laksono, mengatakan pada hari ketiga penayangan, Senin (7/6/2021), terdapat 713 permintaan menonton bareng alias nobar film tersebut.

Film the EndGame tayang perdana, Sabtu (5/5) akhir pekan lalu. Watchdoc Documentary Maker menayangkan film tesebut secara gratis dan terbuka untuk semua lapisan masyarakat, melalui sistem nobar.

“Hari ketiga penayangan, jumlah request nobar 713 lokasi,” kata Dandhy saat dihubungi Suara.com.

Padahal, kata Dandhy, sudah tersedia 52 lokasi nobar di seluruh Indonesia pada hari yang sama.

Saat tayang perdana Sabtu lalu, the EndGame ditonton publik di 169 lokasi nobar. Hari kedua, Minggu (6/6), terdapat 123 lokasi nobar.

Lawan pembunuhan KPK via TWK

the EndGame: Ronde Terakhir Melawan Korupsi, adalah film berdurasi 2 jam berisi kesaksian 16 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus TWK serta terancam dipecat.

Dalam film itu, pegawai KPK yang dibebastugaskan oleh Ketua Firli Bahuri memberikan kesaksian bahwa TWK diskriminatif.

Berdasarkan keterangan mereka, materi-materi dalam tes tersebut justru tak ada hubungannya dengan kompetensi mereka sebagai orang yang menangani kasus korupsi.

Tak hanya itu, materi TWK yang diberikan asesor juga berkecenderungan seksis terhadap perempuan pegawai KPK.

Sejumlah pertanyaan saat TWK yang dinilai diskriminatif dan kontroversial semisal memilih Pancasila atau Alquran?; Mau tidak untuk melepas kerudung?; Kalau pacaran ngapain aja?; dan atau, kenapa belum menikah?

Penonaktifan pegawai KPK yang tak lulus TWK berdampak pada terhentinya penyidikan sejumlah kasus korupsi jumbo.

Selain itu, dalam film the EndGame, para pegawai KPK yang memiliki latar belakang agama berbeda-beda membantah tegas isu ‘Taliban’.

Riswin, pegawai KPK berdarah Tiongkok yang dinonaktifkan KPK, dalam dokumenter itu menyebut dirinya tidak akan bisa bekerja di lembaga antirasuah jika ada Taliban.

Karena itu, pria beragama Buddha ini membantah dirinya dan pegawai yang dinonaktifkan adalah pendukung paham radikal Taliban.

“Saya China, kelihatanlah dari muka saya, agama keluarga saya Buddhis, ya seminoritas itulah saya,” ungkap Riswin seperti dikutip dari film tersebut.

Sementara pegawai KPK lainnya membongkar pertanyaan yang tertulis di TWK. Di antaranya tentang Hizbut Tahrir Indonesia dan LGBT yang dinilai tidak berkorelasi dengan pemberantasan korupsi.

“Apa pendapat Anda tentang OPM? DI/TII? Tentang HTI? Tentang FPI? Lalu apa pendapat Anda tentang LGBT? Tidak ada korelasinya sama sekali dengan pemberantasan korupsi,” beber pegawai itu.

Pegawai lainnya memberikan kesaksian melalui film itu, bahwa dirinya tengah mengusut korupsi dana bansos covid-19.

“Saya menangani salah satu kasus yang mungkin menjadi atensi nasional yaitu bansos,” kata pegawai itu.

Kasus-kasus korupsi besar yang ditangani itu, diyakini menjadi alasan utama nama-nama mereka dicoret dan dinyatakan tidak lolos TWK.

Watchdoc Documentary

Untuk diketahui, WatchDoc adalah rumah produksi audio visual yang didirikan sejak 2009 oleh dua jurnalis kawakan Dandhy Dwi Laksono – Andhy Panca Kurniawan.

Hingga kekinian, WatchDoc telah memproduksi 165 episode dokumenter, serta 715 feature televisi.

Tak hanya itu, WatchDoc juga sedikitnya sudah merilis 45 karya video komersial dan nonkomersial yang memperoleh berbagai penghargaan.

Termutakhir, WatchDoc meraih The Gwangju Prize for Human Rights 2021. Dalam ajang penghargaan bergengsi di Korea Selatan tersebut, WatchDoc meraih penghargaan batekgori khusus.

Karya-karya WatchdoC dinilai berhasil memperkuat kampanye berbagai isu hak asasi manusia, dan menginspirasi publik internasional untuk memahami masalah HAM di Indonesia maupun Papua.

“WatchdoC telah memproduksi lebih dari 200 film dokumenter dan lebih dari 700 serial dokumenter televisi berlatar masalah HAM, demokrasi, negara hukum, lingkungan hidup, perempuan, kelompok minoritas, dan sejarah. Karya mereka dapat ditonton publik secara bebas, dan telah digunakan dalam kampanye dan pendidikan HAM oleh berbagai organisasi dan sekolah, sehingga berkontribusi besar dalam mempromosikan HAM,” demikian siaran pers tertulis Komite Penghargaan HAM Gwangju 2021. (suara)

Editor: cell