Plt Bupati HSU Tegaskan Pentingnya Kepercayaan Publik Atas Pemberantasan Korupsi

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati  Hulu Sungai Utara (HSU) Husairi Abdi, menekankan pentingnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan dan komitmen pemerintah memberantas korupsi.

Hal itu ditegaskan Husairi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) antara pemerintah Kabupaten HSU bersama Kepala Satuan Tugas koordinasi dan supervisi wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mess Negara Dipa HSU, Rabu (10/8/2022).

Adapun agenda rakor tersebut yakni tentang program pencegahan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa perizinan, manajemen aset dan optimalisasi pendatapan daerah

Lebih lanjut, dalam rakor tersebut Plt Bupati HSU H Husairi Abdi meminta kepada SKPD terkait untuk segera menindaklanjuti, apa yang menjadi target capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada delapan sektor intevensi tersebut.

Baca juga : Ketiga di Indonesia, OPOP Kalsel Siap Tingkatkan Kemandirian di Pondok Pesantren

Disamping itu, ia juga menghimbau SKPD untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan dan komitmen pemerintah kabupaten hulu sungai utara dalam memberantas korupsi.

“Salah satunya dengan usaha maksimal kita untuk meningkatkan capaian presentasi MCP kabupaten Hulu Sungai Utara paling tidak berada di status warna kuning dan syukur apabila kita mampu tingkatkan hingga berada di status biru atau hijau,” imbuhnya.

Sedangkan saat membuka secara resmi kegiatan ia mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan KPK RI. Khususnya tim monitoring KPK RI yang melaksanakan koordinasi terkait monitoring dan evalusi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di HSU.

“Kegiatan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan ini, tentunya memiliki makna yang sangat penting dan strategis,  dalam rangka kita mendapatkan arahan, bimbingan dan suntikan wawasan serta spirit baru, dalam melaksanakan program pencegahan korupsi di unit kerja masing-masing di lingkungan pemerintah,” jelasnya.

Baca juga : Jelang HUT Kemerdekaan, Warga Kampung Pekapuran Laut Semarak dengan Merah Putih

Husairi menilai bahwa besar dan bahayanya dampak korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita bersama untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

“kita harus tetap memiliki semangat dan komitmen yang tinggi untuk melakukan pencegahan korupsi salah satunya dengan mendukung pelaksanaan program monitoring dan evalusi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di kabupaten hulu sungai utara,” imbuhnya.

Ia menjelaskan terkait Aplikasi Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK, untuk 8 sektor yang menjadi area intervensi kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah.

Adapun sektor-sektor tersebut, mencakup, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas apip, manajemen aparatur sipil negara, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen asset.

Dalam rakor tersebut disamping dihadir Plt Bupati HSU, hadir pula Pj Sekda HSU serta para pejabat SKPD.(Kanalkalimantan.com/dew)

Reporter : dew
Editor : cell