Connect with us

HEADLINE

Mulai Besok, Rudy Resnawan Otomatis Jadi Plt Gubernur Kalsel

Diterbitkan

pada

Rudy Resnawan menjadi Plt Gubernur Kalsel secara otomatis selama Sahbirin Noor cuti kampanye. Foto: Instagram Rudy Resnawan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Resnawan ditunjuk otomatis sebagai Gubernur Kalsel sementara waktu atau disebut Pelaksana Tugas (Plt). Hal tersebut menyusul pengambilan cuti H Sahbirin Noor yang akan menjalani kampanye Pilkada tahun 2020.

Adapun Rudy Resnawan akan menjabat sebagai Plt Gubernur Kalsel selama 71 hari lamanya. Wewenang Rudy Resnawan sebagai Plt Gubernur Kalsel secara otomatis akan berlaku, ketika Sahbirin Noor mulai memasuki masa cutinya, tepat saat dimulainya masa kampanye Pilkada yakni 26 September 2020.

Penunjukan Rudy Resnawan sebagai Plt Gubernur Kalsel bukanlah melalui surat keputusan (SK) dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), melainkan hal tersebut terjadi secara otomatis.

Dijelaskan Kabag Otonomi Daerah (Otda) Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprov Kalsel, Wira Yudha Perdana, Kemendagri akan mengeluarkan SK penunjukan apabila dua kepala daerah -Gubernur dan Wakil Gubernur- sama-sama mengambil cuti.



“Penunjukan pak Wagub sebagai Plt tidak perlu surat dari Kemendagri, secara otomatis saja. Beda halnya jika Gubernur dan Wakil Gubernur mengajukan cuti. Kalau itu penggantinya memang harus melalui keputusan Kemendagri. Dan namanya bukan Plt Gubernur, melainkan penjabat sementara (Pjs) Gubenur,” katanya.

Konsekwensi pengambilan cuti itu, kata Wira, mengharuskan Sahbirin Noor melepaskan seluruh atribut maupun fasilitas dan sarana yang dipakai saat masih aktif menjabat sebagai Gubenur Kalsel. Seperti keprotokolan, rumah dinas, kendaraan dinas, dan sebagainya.

“Calon petahana wajib melepaskan seluruh atribut sejak tanggal 26 sampai dengan 5 Desember, atau 71 hari,” jelas Wira. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter: Rico
Editor: Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Moeldoko Ketum Versi KLB, DPD Demokrat Kalsel: Tidak Sah, Harus Sesuai AD-ART

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi--Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih menjadi Ketum Partai Demokrat. Foto: Instagram
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Kudeta partai Demokrat dari tangan AHY akhirnya terbukti, melalui Kongres Luar Biasa alias KLB Partai Demokrat di Sumatra Utara, memilih Moeldoko sebagai ketua umum partai yang didirikan SBY itu.

Melihat hasil KLB itu, kepada Kanalkalimantan.com, Sabtu (5/3/2021) malam, lewat sambungan telpon Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel, Rusian menganggap KLB tidak sah.

“Kongres luar biasa diakui apabila pelaksananya adalah DPP yang terdaftar di dalam kepengurusan,” kata Rusian.

Rusian berpendapat, seharusnya kongres maupun kongres luar biasa setidaknya dihadiri oleh pengurus DPC dan DPD minimal 50% se Indonesia.
“Sedangkan hal ini 7% atau 34 orang yang hadir dari 8 DPC yang ada di Kalsel, itu pun mereka mantan pengurus,” sebut Rusian.



Suasana pembukaan Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).foto: Antara via suara.com

Ia juga menyayangkan 34 orang yang hadir tersebut merupakan anggota atau kader Demokrat yang tidak sah. “Pelaksanaan ini sendiri tidak ada yang menyentuh daripada AD ART, sedangkan 8 kader DPC hadir merupakan mantan pengurus,” sebut Rusian.

Sekadar diketahui saja, ada 8 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat yang ikut serta dalam KLB di Sumut, yakni DPC Kabupaten Tapin, DPC Hulu Sungai Tengah (HST), DPC Hulu Sungai Selatan (HSS), DPC Hulu Sungai Utara (HSU), DPC Kabupaten Tabalong, DPC Kabupaten Barito Kuala (Batola), DPC Tanah Bumbu dan DPC Kotabaru.

Menurut Ketua DPD Demokrat Kalsel ini, KLB tersebut tidak lebih sebagai seremonial kader mantan pengurus.

Kader Demokrat Kalsel diakuinu memang sempat menerima undangan KLB, namun tidak digubris. “Kalau sifatnya tidak legal saya rasa itu tidak penting dan tentu kita tidak akan hadir,” tegasnya.

Saat ditanya tentang masa depan DPD Demokrat Kalsel melihat hasil KLB? “Semua itu akan sah apabila kepengurusan sah secara bersamaan, dan itu sudah dilalui oleh pengurus tahun 2020,” Rusian menutup pembicaraan.(kanalkalimantan.com/pras)

 

Reporter : Pras
Editor : Bie

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

KLB Menangkan Moeldoko, AHY: Banyak Peserta Hadir karena Dapat Imbalan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menuding, kader maupun mantan kader PD yang menghadiri Kongres Luar biasa Demokrat di Sumatera Utara, jumat (5/3/2021), atas dasar paksaan.

Tak hanya itu, AHY juga menuding peserta KLB Demokrat di The Hill Hotel and Resrot Sibolangit, Deli Serdang, juga menerima imbalan.

Hal itu disampaikan AHY dalam konferensi pers menanggapi hasi KLB Sumut yang meresmikan Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

“Banyak dari mereka hadir atas dasar paksaan, ancaman, dan juga imbalan berupa uang, posisi dan kedudukan,” kata AHY, Jumat (5/3/2021).



AHY mengatakan, bahwa kongres luar biasa mengatasnamakan Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara hanya dagelan.

Ia berujar para peserta yang hadir bukan pemilik suara sah berdasarkan AD/ART Partai Demokrat.

“KLB ini dagelan, kami akan hadapi dan kami lawan. Karena kami memiliki kewajiban menjaga kedaulatan Partai Demokrat,” kata AHY.

AHY mengakui, pengurus DPD dan DPC sebagai pemilik suara sah, tidak ikut serta dalam KLB Sumut.

Hal itu ia buktikan melalui surat kesetiaan dari para pengurus, yang juga menolak keberadaan KLB.

“Saya sendiri telah memegang surat kesetiaan penolakan KLB dari ketua DPD dan DPC, paling tidak sampai tadi pagi. Pemilik suara sah ada di tempatnya masing-masing,” kata AHY.

Sebelumnya, AHY memastikan 93 persen pemilik hak suara dalam Kongres tahun 2020 tidak mengikuti agenda KLB tersebut.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, AHY menyatakan KLB yang digelar di The Hills Hotel And Resort pada Jumat (5/3/2021) merupakan inkonstitusional.

“Telah kita ketahui bersama bahwa hari ini telah dilakukan KLB secara inkonstitusional di Deli Serdang. Apa yang mereka lakukan dilakukan dengan cara yang buruk,” ujarnya.

Dia juga mengemukakan ada beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk menggelar KLB.

“Untuk bisa dilakukan KLB berdasar AD/ART disetujui didukung 2/3 dari DPD dan setengah dari jumlah DPC, kedua-duanya angka minimal. Dan harus sepertujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai.”

Namun, AHY menyatakan KLB yang digelar di Deli Serdang tidak memenuhi semua persyaratan prosedural tersebut.

Dia mengemukakan, faktanya seluruh Ketua DPD Partai Demokrat berada di daerah masing-masing. Bahkan, AHY menyatakan 93 persen pemilik suara yang sah tidak mengikuti agenda tersebut.

“Kalau ada yang mengatasnamakan Ketua DPD dan DPC dan pemilik suara yang sah tentu berita bohong.”(Suara)

Editor : Suara

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->