Connect with us

HEADLINE

Melawan dari ‘Jantung’ Meratus, Kisah Kampung Kiyu Menolak Kungkungan Tambang (2)

Diterbitkan

pada

: Julak Maribut, tokoh adat di Kampung Kiyu Foto: Mario
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kampung Kiyu, Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mungkin tenggelam di tengah berbagai berita pembangunan. Tapi, suara dari sekitar 300 jiwa (jika digabung dengan jumlah penduduk Desa Hinas Kiri mencapai 700 jiwa, red), terus menggema terkait keberanian dalam melakukan penolakan kungkungan pengusaha tambang. Sebuah keberanian dan konsistensi, yang justru tenggelam di daerah-daerah lain.

Selama beberapa hari, jurnalis Kanalkalimantan.com, Mario Christian Sumampow, mengunjungi beberapa titik desa yang berada di kaki Meratus tersebut. Mulai Kampung Kiyu yang merupakan bagian dari Desa Hinas Kiri dan Desa Nateh. Berikut hasil liputan yang dituliskan secara berseri


Semua masyarakat di kampung Kiyu menganut agama leluhur, agama Balian. Kepercayaan ini mengajarkan warga Kampung Kiyu untuk selalu bersyukur dan berterima kasih dengan alam. Penolakan atas tawaran dari berbagai perusahaan kayu hingga tambang yang mencoba untuk membumihanguskan Meratus merupakan sebuah bentuk perlawanan masyarakat Dayak Meratus untuk menghargai kepercayaan leluhur mereka.

Salah seorang Tokoh Adat Kampung Kiyu, Julak Maribut menceritakan pengalaman masa lalunya, ingatannya masih bisa diandalakan. Ia memulai kisahnya mundur jauh ke tahun 1984. Kala itu sebuah perusahaan kayu bernama Daya Sakti yang mencoba untuk masuk dan menjalankan perusahaannya.



Sontak hal ini membuat Julak Maribut dan warga lainnya langsung meminta agar pemerintah HST segera mencabut izin tersebut. Bahkan Julak mengatakan bahwa mereka akan ‘menyumpit’ semua pihak yang menolak mengabulkan permintaan mereka. Perlu waktu tiga bulan hingga akhirnya izin tersebut dicabut.

“Jika bupati tidak mencabut, kami tidak menjamin keselamatan,” cerita Julak Maribut.

Dengan lantang ia menceritakan dan menyampaikan isi kepalanya bahwa hutan milik mereka tidak bisa dirusak. Bagi siapa saja yang merusak hutan tersebut, Julak Maribut mengatakan bahwa keselamatan dari si peruskan hutan itu tidak akan terjamin aman.

Pernah juga di kisaran tahun 90-an ada orang yang mengaku-ngaku sebagai suruhan dari Siti Raden Ayu Siti Hartinah, atau lebih dikenal sebagai Tien Soeharto, istri Presiden Indonesia Kedua. Ia bersikukuh sebagai arahan Tien Soharto untuk membangun sebuah perusahaan di wilayah Meratus. Kemudian Julak Maribut dan warga kampung meminta orang yang mengaku-ngaku tersebut untuk membuktikan omongannya. Hingga kemudian kabar ini terdengar oleh Tien Soeharto. Ia menyatakan bahwa orang tersebut sama sekali bukan suruhannya.

Tak hanya itu, Julak Maribut nampak menyimpan segudang cerita di kepalnya. Ia juga bercerita bahwa ada pernah pada suatu masa pihak kehutanan dari Banjarbaru datang untuk mematok sebuah tugu sebagai tanda batas administratif. Pun mereka langsung mendapatkan penolakan dari Julak Maribut. Ia mengancam bersama bahwa mereka tidak segan-segan memukuli orang tersebut jika masih berani memasang patok tersebut. Kemudian pemasangan patok itu pun tidak terjadi.

Julak Maribut Sendiri paham betul jika izin tambang tetap diberikan, tidak hanya kampung Kiyu, tapi seluruh wilayah di Kalsel akan terkena dari dampak bencana ekologi. “Kandangan, Rantau, Tanjung, habis,” tuturnya.

Bahkan dampak ini akan terasa lebih besar bagi warga Dayak Meratus. Mereka tidak bisa meneruskan budaya. Salah satu budaya Dayak Meratus yang begitu penting adalah Ritual Aruh Adat. Ritual ini adalah ritual untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas penganugerahan hasil panen padi ladang yang melimpah, dan sekaligus penghormatan terhadap arwah para leluhur yang diyakini senantiasa melindungi mereka dari malapetaka. Dalam perkembangan selanjutnya, upacara adat ini juga digunakan untuk merayakan keberhasilan usaha lainnya, seperti berdagang, beternak, melaut, dan lain sebagainya.

Proses berkebun Dayak Meratus pun tidak lepas dari ritual. Dengan wajah serius Julak Maribut menerangkan tahap-tahap sebelum mereka bisa melakukan proses berkebun. Ada doa-doa khusus yang mereka ucapakan untuk memohon izin kepada, Julak Maribut menyebutnya “yang tak terlihat”.

Permohonan ini merupakan sebuah izin kepada yang maha kuasa ihwal dibolehkan atau tidaknya mereka bercocok tanam di sebuah lahan yang mereka inginkan. Jawabnya akan mereka terima lewat mimpi.

Jika diperbolehkan, para masyarakat langsung bercocok tanam di lahan yang diperbolehkan itu. Namun jika tidak, mereka harus mencari lahan yang lain. Jika ada masyarakat yang bersikukuh bercocok tanam di lahan yang dilarang, maka orang itu akan menerima ganjaran seperti sakit bahkan hingga kematian.

Hal inilah yang Dayak Meratus Pertahankan. Jika proses penambangan dilakukan, alam akan rusak, masyarakat tidak bisa berkebun akibat lahan yang rusak, dan tentunya ritual tidak bisa dilakukan ritual. Kemudian budaya Dayak Meratus perlahan-lahan hilang menuju kepunahan.

“Jadi kalau membuka lahan tidak sembarangan. Kami memohon kepada yang kuasa, yang mengadakan bumi dan langit, tidak sembarangan,” tutur Julak Maribut. (bersambung)

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Moeldoko Ketum Versi KLB, DPD Demokrat Kalsel: Tidak Sah, Harus Sesuai AD-ART

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi--Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih menjadi Ketum Partai Demokrat. Foto: Instagram
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Kudeta partai Demokrat dari tangan AHY akhirnya terbukti, melalui Kongres Luar Biasa alias KLB abal-abal (klaim Ketum AHY tidak sah) Partai Demokrat di Sumatra Utara, memilih Moeldoko sebagai ketua umum (Ketum) partai yang didirikan SBY itu.

Melihat hasil KLB Deli Serdang itu, kepada Kanalkalimantan.com, Jumat (5/3/2021) malam, lewat sambungan telepon Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel, Rusian menganggap KLB tidak sah.

“Kongres luar biasa diakui apabila pelaksananya adalah DPP yang terdaftar di dalam kepengurusan,” kata Rusian.

Rusian berpendapat, seharusnya kongres luar biasa setidaknya dihadiri oleh pengurus DPC dan DPD minimal 50% se Indonesia.
“Sedangkan hal ini 7% atau 34 orang yang hadir, itu pun mereka mantan pengurus,” sebut Rusian.



Suasana pembukaan Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).foto: Antara via suara.com

Ia juga menyayangkan 34 orang yang hadir tersebut, bukan anggota atau pengurus Demokrat, jadi tidak sah. “Pelaksanaan itu sendiri (KLB, red) tidak ada yang memenuhi syarat daripada AD ART,” sebut Rusian.

Dikabarkan, ada 8 kader Demokrat Kalsel yang berhadiri di KLB Deli Serdang itu. Terkait itu, Rusian, akan menyerahkan keputusan maupun sanksi kepada DPP Partai Demokrat. “Demokrat Kalsel solid dukung AHY hasil kongres 2020,” tegas Rusian.

Masih menurut Ketua DPD Demokrat Kalsel ini, KLB abal-abal tersebut tidak lebih hanya sebagai seremonial kader mantan pengurus.

Kader Demokrat Kalsel diakuinya memang sempat menerima undangan KLB, namun tidak digubris. “Kalau sifatnya tidak legal, saya rasa itu tidak penting dan tentu kita tidak akan hadir,” tegasnya.

Saat ditanya tentang masa depan DPD Demokrat Kalsel melihat hasil KLB? “Semua itu akan sah apabila kepengurusan sah secara bersamaan, dan itu sudah dilalui oleh pengurus hasil kongres tahun 2020,” Rusian menutup pembicaraan.(kanalkalimantan.com/pras)

 

Reporter : Pras
Editor : Bie

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

KLB Menangkan Moeldoko, AHY: Banyak Peserta Hadir karena Dapat Imbalan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menuding, kader maupun mantan kader PD yang menghadiri Kongres Luar biasa Demokrat di Sumatera Utara, jumat (5/3/2021), atas dasar paksaan.

Tak hanya itu, AHY juga menuding peserta KLB Demokrat di The Hill Hotel and Resrot Sibolangit, Deli Serdang, juga menerima imbalan.

Hal itu disampaikan AHY dalam konferensi pers menanggapi hasi KLB Sumut yang meresmikan Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

“Banyak dari mereka hadir atas dasar paksaan, ancaman, dan juga imbalan berupa uang, posisi dan kedudukan,” kata AHY, Jumat (5/3/2021).



AHY mengatakan, bahwa kongres luar biasa mengatasnamakan Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara hanya dagelan.

Ia berujar para peserta yang hadir bukan pemilik suara sah berdasarkan AD/ART Partai Demokrat.

“KLB ini dagelan, kami akan hadapi dan kami lawan. Karena kami memiliki kewajiban menjaga kedaulatan Partai Demokrat,” kata AHY.

AHY mengakui, pengurus DPD dan DPC sebagai pemilik suara sah, tidak ikut serta dalam KLB Sumut.

Hal itu ia buktikan melalui surat kesetiaan dari para pengurus, yang juga menolak keberadaan KLB.

“Saya sendiri telah memegang surat kesetiaan penolakan KLB dari ketua DPD dan DPC, paling tidak sampai tadi pagi. Pemilik suara sah ada di tempatnya masing-masing,” kata AHY.

Sebelumnya, AHY memastikan 93 persen pemilik hak suara dalam Kongres tahun 2020 tidak mengikuti agenda KLB tersebut.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, AHY menyatakan KLB yang digelar di The Hills Hotel And Resort pada Jumat (5/3/2021) merupakan inkonstitusional.

“Telah kita ketahui bersama bahwa hari ini telah dilakukan KLB secara inkonstitusional di Deli Serdang. Apa yang mereka lakukan dilakukan dengan cara yang buruk,” ujarnya.

Dia juga mengemukakan ada beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk menggelar KLB.

“Untuk bisa dilakukan KLB berdasar AD/ART disetujui didukung 2/3 dari DPD dan setengah dari jumlah DPC, kedua-duanya angka minimal. Dan harus sepertujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai.”

Namun, AHY menyatakan KLB yang digelar di Deli Serdang tidak memenuhi semua persyaratan prosedural tersebut.

Dia mengemukakan, faktanya seluruh Ketua DPD Partai Demokrat berada di daerah masing-masing. Bahkan, AHY menyatakan 93 persen pemilik suara yang sah tidak mengikuti agenda tersebut.

“Kalau ada yang mengatasnamakan Ketua DPD dan DPC dan pemilik suara yang sah tentu berita bohong.”(Suara)

Editor : Suara

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->